UMRAHUMRAH

SELATSELAT

Tafsiran partai politik dalam undang‑undang partai politik dapat dijadikan sebagai jantungnya undang‑undang partai politik. Sayangnya problematika norma terkait landasan partai politik justru tidak menegaskan dengan baik, sebaliknya menjadi multitafsir pada landasan partai politik yang seharusnya menjadi satu‑satunya sumber hukum dalam penetapan landasan partai politik di Indonesia. Hal tersebut jelas menyebabkan lemahnya implementasi undang‑undang partai politik. Hal ini tentu dapat dilihat bagaimana masing‑masing partai politik dapat memberikan landasan yang multiasas dengan alasan norma sebagaimana tertuang dalam undang‑undang partai politik. Padahal jika dikaji lebih dalam, undang‑undang partai politik sama sekali tidak memberi ruang pada multitafsir jika mengacu pada definisi partai politik.

Pasal 9 ayat (1) Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, namun bertentangan dengan Pasal 1 yang menegaskan partai politik berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sehingga membuka peluang adanya asas selain keduanya.Inkonsistensi norma antar pasal dalam undang‑undang tersebut serta antara undang‑undang yang berbeda menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai makna Pancasila dan UUD 1945 serta menghambat penerapan hukum yang konsisten.Oleh karena itu, norma dalam hukum partai politik harus bersifat pasti dan tidak boleh memiliki makna yang beragam demi menjamin kepastian hukum Indonesia.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara komparatif bagaimana definisi dan landasan partai politik berubah dari Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 2002 hingga Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2011, untuk mengidentifikasi sumber utama inkonsistensi norma yang muncul. Selanjutnya, dapat dilakukan studi empiris mengenai dampak praktis inkonsistensi norma terhadap proses pembubaran partai politik, terutama dalam konteks penerapan Pancasila sebagai dasar hukum, guna menilai apakah ketidaksesuaian tersebut mempengaruhi keputusan pengadilan. Terakhir, penelitian kualitatif dapat mengkaji persepsi para ahli hukum, praktisi politik, dan anggota partai mengenai kebutuhan rekonstruksi normatif yang menekankan satu‑satu sumber asas, sehingga menghasilkan kerangka hukum yang lebih jelas dan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam sistem politik Indonesia.

Read online
File size1.01 MB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada Materi SPLDV 2026More at 2026

UNSULBARUNSULBAR Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas IX SMP Negeri 1 Limboto Barat pada materi SPLDVSecara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas IX SMP Negeri 1 Limboto Barat pada materi SPLDV

JURIS Pengaruh Anemia Dalam Kehamilan Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini 2026More at 2026

UNJAYAUNJAYA Hasil analisis multivariate Perilaku merokok berhubungan secara bermakna dengan kejadian KPD setelah dikontrol oleh anemia dengan nilai p 0,047. Kesimpulan:Hasil analisis multivariate Perilaku merokok berhubungan secara bermakna dengan kejadian KPD setelah dikontrol oleh anemia dengan nilai p 0,047. Kesimpulan:

JURIS Studi Pengelolaan Risiko dan Keselamatan Kerja pada Proyek Pembangunan Base Transceiver Station 2025More at 2025

UBTUBT Risiko terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu fisik, desain, ekonomi, dan bencana alam. Risiko fisik terkait dengan aspek sumber daya manusia, material,Risiko terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu fisik, desain, ekonomi, dan bencana alam. Risiko fisik terkait dengan aspek sumber daya manusia, material,

JURIS Perlindungan Hukum Pembeli Produk Tidak Sesuai Dihubungkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Konsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

JURIS Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakcukupan regulasi menyebabkan lemahnya perlindungan hak pegawai dan disparitas dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikanKetidakcukupan regulasi menyebabkan lemahnya perlindungan hak pegawai dan disparitas dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Dinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalanDinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalan

JURIS Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Kabupaten Lingga Berdasakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 2022More at 2022

UMRAHUMRAH Kendala lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengelola wilayah laut dan pesisir adalah adanya pembatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten/KotaKendala lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengelola wilayah laut dan pesisir adalah adanya pembatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

JURIS Tanggung Gugat Atas Jual Beli Pulau Lantigiang Berdasarkan Syarat Sah Nya Perjanjian 2021More at 2021

UMRAHUMRAH Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, sebuah perjanjian jual beli harus memenuhi empat syarat, yaitu adanya sepakat, kecakapan pihak, objek tertentu, dan sebabMenurut Pasal 1320 KUH Perdata, sebuah perjanjian jual beli harus memenuhi empat syarat, yaitu adanya sepakat, kecakapan pihak, objek tertentu, dan sebab

Useful /

JURIS Pengaruh Peran Orang Tua Terhadap Pencapaian Literasi Anak Usia Dini 5 6 Tahun 2026More at 2026

UNIVERSITASMULIAUNIVERSITASMULIA Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya peran orang tua memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterampilan literasi anak. Peran orangHasil penelitian memperlihatkan bahwasanya peran orang tua memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterampilan literasi anak. Peran orang

JURIS Analisis Yuridis Kedudukan Istri dari Cucu Pewaris untuk Memperoleh Hak Waris Melalui Wasiat Wajibah 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Pemberian hak waris melalui wasiat wajibah tidak memiliki dasar normatif yang kuat, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam doktrin fikih klasik.Pemberian hak waris melalui wasiat wajibah tidak memiliki dasar normatif yang kuat, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam doktrin fikih klasik.

JURIS Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Praperadilan Nomor 113 Pid Pra 2024 Jkt Sel 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil studi menunjukkan bahwa unsur kerugian keuangan negara merupakan persyaratan mutlak dalam penentuan tersangka korupsi melalui penerapan teori relevansi.Hasil studi menunjukkan bahwa unsur kerugian keuangan negara merupakan persyaratan mutlak dalam penentuan tersangka korupsi melalui penerapan teori relevansi.

JURIS Penerapan Sanksi Hukum Gawal Kawin Paksa Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan Di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi 2021More at 2021

UMRAHUMRAH Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian perkara kesusilaan dengan hukum gawal pada masyarakat Melayu Tungkal UluBerdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian perkara kesusilaan dengan hukum gawal pada masyarakat Melayu Tungkal Ulu

ads-block-test