IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationIndonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki wilayah maritim luas dengan potensi perikanan signifikan, namun menghadapi tantangan serius dari perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur (IUU). Praktik ini menyebabkan kerugian ekonomi besar, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan sosial di kalangan nelayan kecil. Penelitian ini menganalisis dampak perikanan ilegal dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah metodologi hukum normatif dengan pendekatan peraturan. Hasil menunjukkan bahwa perikanan ilegal mengakibatkan penurunan stok ikan, kerusakan ekosistem, serta berkurangnya penangkapan bagi nelayan skala kecil. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional (NPN) untuk memerangi IUU dan mendirikan Tim Tugas Bersama (Joint Task Force) yang didukung oleh pengawasan laut melalui Monitoring, Control, and Surveillance (MCS). Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan dana tetap menjadi hambatan signifikan dalam pemantauan wilayah laut Indonesia. Untuk mengatasi ini, pemerintah mendorong partisipasi komunitas melalui pembentukan Kelompok Pemantauan Komunitas (Pokmaswas). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, serta kerja sama internasional sangat penting untuk pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Implementasi praktik perikanan bertanggung jawab, sesuai dengan Kode Etik Perikanan Bertanggung Jawab (CCRF), krusial untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia bagi generasi kini dan yang akan datang.
Indonesia menghadapi dampak negatif signifikan dari perikanan ilegal, termasuk kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketidaksetaraan sosial.Pemerintah telah merespons melalui kebijakan nasional dan internasional, pengawasan maritim terintegrasi, serta kerja sama bilateral.Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran masih menjadi kendala utama.Melibatkan komunitas lokal melalui Pokmaswas menjadi strategi penting untuk mengatasi kekurangan ini.Peningkatan kapasitas nelayan dan bantuan hukum juga esensial untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi perikanan.
Pertama, lakukan studi kuantitatif untuk menilai efektivitas Pokmaswas dalam menurunkan kasus IUU di wilayah karang yang rawan, sehingga data empiris dapat mendukung perluasan program ini. Kedua, teliti kemungkinan integrasi teknologi pengawasan satelit dengan sistem pelaporan masyarakat smartphone, guna mempercepat deteksi dan respons terhadap perilaku perikanan tidak sah di zona ekonomi eksklusif. Ketiga, analisis kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk memperkuat Tim Tugas Bersama, termasuk peran posko pelabuhan lokal sebagai pusat koordinasi, sehingga upaya kepolisian dan perairan dapat berjalan lebih sinergis dengan pembiayaan yang lebih transparan dan terukur.
| File size | 224.28 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Kerja tim juga berkontribusi positif terhadap kinerja karyawan. Kesatuan antara pelatihan dan kerja tim secara bersama-sama memberikan dampak yang kuatKerja tim juga berkontribusi positif terhadap kinerja karyawan. Kesatuan antara pelatihan dan kerja tim secara bersama-sama memberikan dampak yang kuat
UMMUMM keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan antar negara di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketakeberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan antar negara di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa
UMMUMM Adanya pengaturan tentang hak berdaulat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu UU No 5 tahun 1983 yang menyatakan hak Negara pantai atas ekploitasi,Adanya pengaturan tentang hak berdaulat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu UU No 5 tahun 1983 yang menyatakan hak Negara pantai atas ekploitasi,
UMMUMM Oleh karena itu diperlukan suatu pemikiran yang berpijak pada kepentingan nasional dan kemajuan bangsa dan negara, melalui penegakkan hukum dan peraturanOleh karena itu diperlukan suatu pemikiran yang berpijak pada kepentingan nasional dan kemajuan bangsa dan negara, melalui penegakkan hukum dan peraturan
IBSIBS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan operasional dan biaya operasional terhadap laba bersih PT Gudang Garam Indonesia Tbk. JenisPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan operasional dan biaya operasional terhadap laba bersih PT Gudang Garam Indonesia Tbk. Jenis
IBSIBS Secara simultan, variabel PDB, Penarikan Utang Baru, Kurs, Inflasi dan Cadangan Devisa berpengaruh terhadap Utang pemerintah Indonesia tahun 1988-2022.Secara simultan, variabel PDB, Penarikan Utang Baru, Kurs, Inflasi dan Cadangan Devisa berpengaruh terhadap Utang pemerintah Indonesia tahun 1988-2022.
IBSIBS Di antara ketiga variabel independen tersebut, promosi memberikan pengaruh terbesar, diikuti oleh pengetahuan produk dan reputasi. Temuan ini diharapkanDi antara ketiga variabel independen tersebut, promosi memberikan pengaruh terbesar, diikuti oleh pengetahuan produk dan reputasi. Temuan ini diharapkan
UMRAHUMRAH 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi UU PWP3K serta kendala1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi UU PWP3K serta kendala
Useful /
UMMUMM Sasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatifSasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatif
UMMUMM Dari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untukDari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untuk
UMMUMM Masyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. PerananMasyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. Peranan
UMRAHUMRAH Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana tersebut di atas apabila ditafsirkan secara a contrario maka dapat diperoleh kesimpulanKetentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana tersebut di atas apabila ditafsirkan secara a contrario maka dapat diperoleh kesimpulan