IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationIndonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki wilayah maritim luas dengan potensi perikanan signifikan, namun menghadapi tantangan serius dari perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur (IUU). Praktik ini menyebabkan kerugian ekonomi besar, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan sosial di kalangan nelayan kecil. Penelitian ini menganalisis dampak perikanan ilegal dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah metodologi hukum normatif dengan pendekatan peraturan. Hasil menunjukkan bahwa perikanan ilegal mengakibatkan penurunan stok ikan, kerusakan ekosistem, serta berkurangnya penangkapan bagi nelayan skala kecil. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional (NPN) untuk memerangi IUU dan mendirikan Tim Tugas Bersama (Joint Task Force) yang didukung oleh pengawasan laut melalui Monitoring, Control, and Surveillance (MCS). Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan dana tetap menjadi hambatan signifikan dalam pemantauan wilayah laut Indonesia. Untuk mengatasi ini, pemerintah mendorong partisipasi komunitas melalui pembentukan Kelompok Pemantauan Komunitas (Pokmaswas). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, serta kerja sama internasional sangat penting untuk pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Implementasi praktik perikanan bertanggung jawab, sesuai dengan Kode Etik Perikanan Bertanggung Jawab (CCRF), krusial untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia bagi generasi kini dan yang akan datang.
Indonesia menghadapi dampak negatif signifikan dari perikanan ilegal, termasuk kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketidaksetaraan sosial.Pemerintah telah merespons melalui kebijakan nasional dan internasional, pengawasan maritim terintegrasi, serta kerja sama bilateral.Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran masih menjadi kendala utama.Melibatkan komunitas lokal melalui Pokmaswas menjadi strategi penting untuk mengatasi kekurangan ini.Peningkatan kapasitas nelayan dan bantuan hukum juga esensial untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi perikanan.
Pertama, lakukan studi kuantitatif untuk menilai efektivitas Pokmaswas dalam menurunkan kasus IUU di wilayah karang yang rawan, sehingga data empiris dapat mendukung perluasan program ini. Kedua, teliti kemungkinan integrasi teknologi pengawasan satelit dengan sistem pelaporan masyarakat smartphone, guna mempercepat deteksi dan respons terhadap perilaku perikanan tidak sah di zona ekonomi eksklusif. Ketiga, analisis kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk memperkuat Tim Tugas Bersama, termasuk peran posko pelabuhan lokal sebagai pusat koordinasi, sehingga upaya kepolisian dan perairan dapat berjalan lebih sinergis dengan pembiayaan yang lebih transparan dan terukur.
| File size | 224.28 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang meliputi analisis peraturan, kasus, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meskiDengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang meliputi analisis peraturan, kasus, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meski
IJBLEIJBLE Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. HasilMetode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil
IJBLEIJBLE Penelitian ini meneliti pengaruh disiplin kerja dan niat keluar pada produktivitas karyawan di usaha kecil dan menengah (UKM). Metode survei eksplanatoriPenelitian ini meneliti pengaruh disiplin kerja dan niat keluar pada produktivitas karyawan di usaha kecil dan menengah (UKM). Metode survei eksplanatori
IJBLEIJBLE Anak diposisikan bukan sekadar pelaku melainkan juga korban eksploitasi ideologis dalam jaringan terorganisir. Oleh karena itu, penanganan lebih menitikberatkanAnak diposisikan bukan sekadar pelaku melainkan juga korban eksploitasi ideologis dalam jaringan terorganisir. Oleh karena itu, penanganan lebih menitikberatkan
IJBLEIJBLE Setiap institusi menjalankan kewenangan yang berbeda namun saling terkait dalam domain administratif, etika, kriminal, dan konstitusional. Penelitian iniSetiap institusi menjalankan kewenangan yang berbeda namun saling terkait dalam domain administratif, etika, kriminal, dan konstitusional. Penelitian ini
UMMUMM keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan antar negara di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketakeberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan antar negara di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa
UMMUMM UNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaanUNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaan
UMMUMM Walaupun tersedia banyak sumber daya, apabila tidak mampu dikelola apalagi tidak dikelola dengan baik maka kemajuan negara yang bersangkutan akan terhambat.Walaupun tersedia banyak sumber daya, apabila tidak mampu dikelola apalagi tidak dikelola dengan baik maka kemajuan negara yang bersangkutan akan terhambat.
Useful /
IJBLEIJBLE Pendekatan kuantitatif digunakan dengan sampel 93 responden melalui kuesioner. Analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruhPendekatan kuantitatif digunakan dengan sampel 93 responden melalui kuesioner. Analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh
IJBLEIJBLE Namun, jika tetap tercatat dalam kasus peradilan, mekanisme lain dapat diterapkan, seperti rehabilitasi judicial (hak untuk mengajukan setelah periodeNamun, jika tetap tercatat dalam kasus peradilan, mekanisme lain dapat diterapkan, seperti rehabilitasi judicial (hak untuk mengajukan setelah periode
IJBLEIJBLE Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan revisi POJK No. 40/2024 melalui penyusunan regulasi pelaksanaan yang lebih rinci, pedoman teknis dengan indikatorOleh karena itu, penelitian ini menyarankan revisi POJK No. 40/2024 melalui penyusunan regulasi pelaksanaan yang lebih rinci, pedoman teknis dengan indikator
UMMUMM 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep