IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanIjtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang lahirnya pergumulan yang terjadi pada draft rancangan Qanun Hukum Jina>yat, yaitu antara kubu ulama dan kubu sipil. Perdebatan hangat ini terjadi karena dalam Qanun ini memuat hukum rajam bagi pezina muh}s}an dalam salah satu isi pasalnya, sehingga legislasi Qanun Hukum Jina>yat sebagai hukum positif (fikih) Aceh berdampak kemandegan setelah disahkan. Kemudian dibahas dan disahkan kembali setelah dilakukan revisi ulang dengan dihapuskannya ketentuan hukum rajam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-fenomenologis, dengan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa memuat hukum rajam bagi pezina muh}s}an dalam Qanun Hukum Jina>yat tidaklah bertentangan dengan nas} hadis, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Ketentuan hukum rajam juga tidak melanggar Hak Asasi Manusia, melainkan termasuk tujuan syara (maqa}s}id al-shari>ah) dalam penetapan hukum, yaitu demi kemaslahatan manusia, dalam rangka melindungi keturunan (h}ifz} al-nasl) sebagai pemenuhan kebutuhan d}aru>riyyah (primer) dari mafsadat.
Legislasi Qanun Hukum Jina>yat di Aceh bukanlah sesuatu yang betul-betul baru, sebab jauh sebelumnya telah lahir berbagai taknin, seperti al-Fata>wa> al-Hindiyyah (India), al-Ah}ka>m al-Adliyyah (Turki Usmani), Qanu>n al-Asyi (Aceh-tempo doeloe), dan sebagainya.Meskipun legislasi Qanun Hukum Jina>yat telah memicu kontroversi luas di kalangan masyarakat Aceh, namun setelah disahkan pada akhir bulan September lalu, kondisi Aceh kembali kondusif dari pergumulan itu.Sekarang keberadaan Qanun Hukum Jina>yat ini ditunggu aksennya di kalangan masyarakat Aceh secara menyuruh pada setiap jenis kejahatan beserta uqu>ba>tnya, dengan mengedepankan prinsip tanpa pandang bulu atau strata kehidupan si pelaku.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi apakah aplikasi Qanun Hukum Jinayat di Aceh berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam sehari-hari, dengan mempertimbangkan perubahan sosial budaya pascatsunami dan implementasi revisi tanpa hukum rajam, untuk melihat dampak jangka panjang pada prerilaku moral seperti pengurangan kasus zina atau pelanggaran adat yang serupa, sambil membandingkan data pra dan pasca pemberlakuan secara komprehensif di berbagai kabupaten. Selanjutnya, studi dapat menginvestigasi bagaimana integrasi maqa>s}id al-shari>ah dalam hukum pidana Aceh memengaruhi persepsi hak asasi manusia lokal, khususnya terkait perlindungan keturunan dan akal, dengan menganalisis apakah ada ketegangan antara nilai Islam dan pandangan Barat melalui survei komparatif di komunitas ulama dan aktivis HAM, serta menyingkap kerusakan potensial pada kohesi sosial jika implementasi tidak seimbang antra hukum cambuk dan tazi>r. Penelitian lain bisa memeriksa efektivitas ijtihad hakim dalam menentukan uqu>ba>t alternatif berdasarkan prinsip kesetaraan, seperti meringankan hukuman cambuk untuk kasus pelanggaran ulang (residivis) dalam konteks kemiskinan atau latar belakang sosial, untuk menilai apakah pendekatan ini lebih adil daripada sistem tetap, dengan fokus pada kasus praktis dari Mahkamah Syariyyah Aceh dan dampaknya terhadap pencegahan tindak pidana h}udu>d, sambil memperluas ke daerah lain di Indonesia sebagai model hidupkan hukum Islam yang adaptif tanpa melanggar konstitusi nasional.
| File size | 390.76 KB |
| Pages | 21 |
| Short Link | https://juris.id/p-pv |
| DMCA | Report |
Related /
UIADUIAD Pada masa Dinasti Umayyah, perubahan sistem pemerintahan dari teodemokrasi menjadi monarki secara langsung memengaruhi penyelenggaraan pendidikan Islam.Pada masa Dinasti Umayyah, perubahan sistem pemerintahan dari teodemokrasi menjadi monarki secara langsung memengaruhi penyelenggaraan pendidikan Islam.
ULUMUNAULUMUNA Artikel ini menelaah signifikansi gagasan dalam studi filsafat dengan merujuk pada pengalaman Berlin. Perlu dikemukakan bahwa model kajian yang dikembangkanArtikel ini menelaah signifikansi gagasan dalam studi filsafat dengan merujuk pada pengalaman Berlin. Perlu dikemukakan bahwa model kajian yang dikembangkan
UMMUMM Walaupun memberikan kemudahan akses informasi, juga membuka pintu akses tak terbatas, termasuk data pribadi. Pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan teknologiWalaupun memberikan kemudahan akses informasi, juga membuka pintu akses tak terbatas, termasuk data pribadi. Pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan teknologi
UMMUMM Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkanAnak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkan
UMMUMM Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis preskriptif berdasarkan kajian perundang-undangan dan kasus yang mengintegrasikan prinsip-prinsipTulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis preskriptif berdasarkan kajian perundang-undangan dan kasus yang mengintegrasikan prinsip-prinsip
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan konseptual, statutori, dan politik hukum. Dengan menggunakanPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan konseptual, statutori, dan politik hukum. Dengan menggunakan
UMMUMM Sengketa tanah berasal dari kepemilikan tanah yang tidak jelas (tanpa sertifikat), mendorong kedua pihak untuk memulai pendaftaran tanah guna memastikanSengketa tanah berasal dari kepemilikan tanah yang tidak jelas (tanpa sertifikat), mendorong kedua pihak untuk memulai pendaftaran tanah guna memastikan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Namun, teori hukum Islam klasik (us}u>l fiqh) tidak mempertimbangkan dalam argumentasi hukum. Perannya diakui dalam qawa>id fiqhiyyah (prinsip hukum praktis)Namun, teori hukum Islam klasik (us}u>l fiqh) tidak mempertimbangkan dalam argumentasi hukum. Perannya diakui dalam qawa>id fiqhiyyah (prinsip hukum praktis)
Useful /
UIADUIAD Pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orangPendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang
UIADUIAD Di antara keempat metode tersebut, metode ilmiah dianggap paling komprehensif karena dapat menyatukan seluruh metode dalam kerangka operasional sistematikDi antara keempat metode tersebut, metode ilmiah dianggap paling komprehensif karena dapat menyatukan seluruh metode dalam kerangka operasional sistematik
UMMUMM Konsep yang dikembangkan menekankan kerja sama internasional dan saling membantu, serta mengusulkan kerangka kerja untuk kolaborasi antara negara majuKonsep yang dikembangkan menekankan kerja sama internasional dan saling membantu, serta mengusulkan kerangka kerja untuk kolaborasi antara negara maju
UMMUMM Adanya dualisme kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung melalui pengujian yudisial dan Pemerintah melalui pengujian eksekutifAdanya dualisme kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung melalui pengujian yudisial dan Pemerintah melalui pengujian eksekutif