IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanIjtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang lahirnya pergumulan yang terjadi pada draft rancangan Qanun Hukum Jina>yat, yaitu antara kubu ulama dan kubu sipil. Perdebatan hangat ini terjadi karena dalam Qanun ini memuat hukum rajam bagi pezina muh}s}an dalam salah satu isi pasalnya, sehingga legislasi Qanun Hukum Jina>yat sebagai hukum positif (fikih) Aceh berdampak kemandegan setelah disahkan. Kemudian dibahas dan disahkan kembali setelah dilakukan revisi ulang dengan dihapuskannya ketentuan hukum rajam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-fenomenologis, dengan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa memuat hukum rajam bagi pezina muh}s}an dalam Qanun Hukum Jina>yat tidaklah bertentangan dengan nas} hadis, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Ketentuan hukum rajam juga tidak melanggar Hak Asasi Manusia, melainkan termasuk tujuan syara (maqa}s}id al-shari>ah) dalam penetapan hukum, yaitu demi kemaslahatan manusia, dalam rangka melindungi keturunan (h}ifz} al-nasl) sebagai pemenuhan kebutuhan d}aru>riyyah (primer) dari mafsadat.
Legislasi Qanun Hukum Jina>yat di Aceh bukanlah sesuatu yang betul-betul baru, sebab jauh sebelumnya telah lahir berbagai taknin, seperti al-Fata>wa> al-Hindiyyah (India), al-Ah}ka>m al-Adliyyah (Turki Usmani), Qanu>n al-Asyi (Aceh-tempo doeloe), dan sebagainya.Meskipun legislasi Qanun Hukum Jina>yat telah memicu kontroversi luas di kalangan masyarakat Aceh, namun setelah disahkan pada akhir bulan September lalu, kondisi Aceh kembali kondusif dari pergumulan itu.Sekarang keberadaan Qanun Hukum Jina>yat ini ditunggu aksennya di kalangan masyarakat Aceh secara menyuruh pada setiap jenis kejahatan beserta uqu>ba>tnya, dengan mengedepankan prinsip tanpa pandang bulu atau strata kehidupan si pelaku.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi apakah aplikasi Qanun Hukum Jinayat di Aceh berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam sehari-hari, dengan mempertimbangkan perubahan sosial budaya pascatsunami dan implementasi revisi tanpa hukum rajam, untuk melihat dampak jangka panjang pada prerilaku moral seperti pengurangan kasus zina atau pelanggaran adat yang serupa, sambil membandingkan data pra dan pasca pemberlakuan secara komprehensif di berbagai kabupaten. Selanjutnya, studi dapat menginvestigasi bagaimana integrasi maqa>s}id al-shari>ah dalam hukum pidana Aceh memengaruhi persepsi hak asasi manusia lokal, khususnya terkait perlindungan keturunan dan akal, dengan menganalisis apakah ada ketegangan antara nilai Islam dan pandangan Barat melalui survei komparatif di komunitas ulama dan aktivis HAM, serta menyingkap kerusakan potensial pada kohesi sosial jika implementasi tidak seimbang antra hukum cambuk dan tazi>r. Penelitian lain bisa memeriksa efektivitas ijtihad hakim dalam menentukan uqu>ba>t alternatif berdasarkan prinsip kesetaraan, seperti meringankan hukuman cambuk untuk kasus pelanggaran ulang (residivis) dalam konteks kemiskinan atau latar belakang sosial, untuk menilai apakah pendekatan ini lebih adil daripada sistem tetap, dengan fokus pada kasus praktis dari Mahkamah Syariyyah Aceh dan dampaknya terhadap pencegahan tindak pidana h}udu>d, sambil memperluas ke daerah lain di Indonesia sebagai model hidupkan hukum Islam yang adaptif tanpa melanggar konstitusi nasional.
| File size | 390.76 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUUNU Perubahan isi Undang-Undang yang semula pihak laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi pihak laki-laki tetap sama seperti sebelumnya, dan si perempuanPerubahan isi Undang-Undang yang semula pihak laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi pihak laki-laki tetap sama seperti sebelumnya, dan si perempuan
JOURNAL LAAROIBAJOURNAL LAAROIBA Fatwa DSN-MUI No. 157/DSN-MUI/VII/2024 memberikan pedoman hukum yang jelas dalam pengelolaan DPP, dengan menerapkan prinsip wakalah bil ujrah dan kafalahFatwa DSN-MUI No. 157/DSN-MUI/VII/2024 memberikan pedoman hukum yang jelas dalam pengelolaan DPP, dengan menerapkan prinsip wakalah bil ujrah dan kafalah
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Penelitian ini mengkaji praktik terkini pengintegrasian norma syariah dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia dan melakukan analisis yurisprudensiPenelitian ini mengkaji praktik terkini pengintegrasian norma syariah dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia dan melakukan analisis yurisprudensi
APPIHIAPPIHI Peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum nasional berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang meliputiPeran kewarganegaraan dalam penegakan hukum menurut perspektif hukum nasional berlandaskan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang meliputi
STAIBSLLGSTAIBSLLG Para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara elektronik pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akad jual beli e-commercePara pihak yang melakukan transaksi jual beli secara elektronik pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akad jual beli e-commerce
UINSIUINSI Fokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum pidana di Aceh berdasarkan otonomi khusus. Hasil penelitianFokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum pidana di Aceh berdasarkan otonomi khusus. Hasil penelitian
UINUIN Selain itu, hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya ke dalam perundang‑undangan terlebih dahulu mengalami pengujian yang ketatSelain itu, hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya ke dalam perundang‑undangan terlebih dahulu mengalami pengujian yang ketat
UINUIN Masyarakat modern cenderung berpendirian bahwa pilihan seseorang untuk masuk atau keluar dari suatu agama adalah masalah privat yang tidak boleh diintervensiMasyarakat modern cenderung berpendirian bahwa pilihan seseorang untuk masuk atau keluar dari suatu agama adalah masalah privat yang tidak boleh diintervensi
Useful /
UNEJUNEJ The dominance of Islamic values and practices, coupled with a lack of intergroup dialogue and critical thinking, can lead to marginalization and intoleranceThe dominance of Islamic values and practices, coupled with a lack of intergroup dialogue and critical thinking, can lead to marginalization and intolerance
STAIBSLLGSTAIBSLLG Oleh karena itu, peningkatan motivasi ASN dapat dicapai melalui perbaikan pola karier dan posisi yang jelas, sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi.Oleh karena itu, peningkatan motivasi ASN dapat dicapai melalui perbaikan pola karier dan posisi yang jelas, sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi.
STAIBSLLGSTAIBSLLG Jika kita dapat berdialog atau berkomunikasi dengan qolbu, maka pada hakikatnya kita telah berdialog dengan alam semesta yang menuju kepada Pencipta alamJika kita dapat berdialog atau berkomunikasi dengan qolbu, maka pada hakikatnya kita telah berdialog dengan alam semesta yang menuju kepada Pencipta alam
UNEJUNEJ Karena Thailand tidak mengakui status pengungsi mereka, hak‑hak manusia yang dijanjikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak dijamin bagi kelompokKarena Thailand tidak mengakui status pengungsi mereka, hak‑hak manusia yang dijanjikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak dijamin bagi kelompok