UINUIN
AHKAM : Jurnal Ilmu SyariahAHKAM : Jurnal Ilmu SyariahStudi ini mengkaji konsep dikotomis hukum sekuler dan sharia. Konsep tersebut melahirkan wacana-wacana baru: pertama, sharia dapat mempengaruhi hukum nasional (modern) tanpa menyebutkan kerangka Islam dalam proses perumusannya. Kedua, sharia dapat berdiri sendiri bagi kelompok agama tertentu yang meyakini kebenarannya dan menempatkannya pada posisi yang lebih tinggi dari hukum sekuler. Ketiga, substansi sharia dan hukum modern terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis-sosiologis dengan kerangka Maqāṣid al-Sharīat. Studi ini menyimpulkan bahwa produk hukum nasional dan daerah di satu sisi dianggap sebagai hukum sharia selama bermanfaat dan melindungi semua orang. Di sisi lain, sharia yang secara substansial mencerminkan kesetaraan dan keadilan dapat diklaim sebagai hukum modern.
Kajian ini menganalisis bagaimana interaksi antara syariat Islam dan produk hukum daerah dilakukan melalui penalaran berbasis Maqāṣid al-Sharīat dalam Istinbāṭ al-Aḥkām.Pendekatan ini menekankan bahwa peraturan daerah dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariat jika dipandang bermanfaat dan adil bagi masyarakat luas.Dengan demikian, Maqāṣid al-Sharīat berperan sebagai jembatan untuk menyatukan hukum agama dan nasional dalam konteks negara Indonesia.
Berdasarkan latar belakang studi yang menyoroti dikotomi antara hukum sekuler dan syariat serta dibatasi oleh fokus pada Kabupaten Jember saja, sebuah penelitian baru bisa mengkaji bagaimana pola integrasi hukum Islam dengan peraturan daerah dapat diterapkan di wilayah Muslim-majoritas lainnya di Indonesia, seperti Aceh atau Yogyakarta, untuk membandingkan dinamika sosial-politiknya. Selanjutnya, ide penelitian lain dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari implementasi Maqāṣid al-Sharīat dalam regulasi daerah terhadap keadilan sosial dan perlindungan minoritas, dengan menggunakan metode survei longitudinal di beberapa kabupaten. Di samping itu, penelitian berikutnya bisa mengembangkan arah studi tentang peran aktor politik dan masyarakat sipil dalam proses Istinbāṭ al-Aḥkām, fokus pada bagaimana aspirasi publik memengaruhi formulasi peraturan yang lebih inklusif dan berbasis maqāṣid, sehingga memperkuat harmonisasi antara nilai-nilai religius dan kebutuhan negara modern, serta memperluas jangkauan analisis ke luar negeri Muslim dengan model integrasi serupa untuk melihat kesamaan atau perbedaannya, tanpa menambah elemen luar dari konteks studi ini. Dengan mengaitkan metode antropologis-sosiologis yang digunakan dalam penelitian awal, pendekatan ini akan membantu menjawab apakah prinsip-prinsip Maqāṣid dapat diterjemahkan menjadi kebijakan praktis yang efektif di tingkat nasional.
| File size | 428.97 KB |
| Pages | 32 |
| Short Link | https://juris.id/p-8h |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Artikel ini menganalisis pemikiran hukum Islam Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai balanja al-nikāḥ dalam karyanya yang berjudul Kitāb al-Nikāḥ.Artikel ini menganalisis pemikiran hukum Islam Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai balanja al-nikāḥ dalam karyanya yang berjudul Kitāb al-Nikāḥ.
IAINPTKIAINPTK Penentuan arah kiblat merupakan kewajiban normatif dalam syariat Islam, namun dalam konteks masyarakat minoritas praktik tersebut kerap berhadapan denganPenentuan arah kiblat merupakan kewajiban normatif dalam syariat Islam, namun dalam konteks masyarakat minoritas praktik tersebut kerap berhadapan dengan
MARANATHAMARANATHA Pada pemeriksaan saat ini ditemukan plak bersisik dan pemeriksaan PCR ditemukan Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis kulit kambuh pada pasien ini danPada pemeriksaan saat ini ditemukan plak bersisik dan pemeriksaan PCR ditemukan Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis kulit kambuh pada pasien ini dan
UINSIUINSI Namun demikian, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat tetap melaksanakan ibadah berjemaah seperti shalat Jumat dan Tarawih. Hal ini terjadi karena kuatnyaNamun demikian, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat tetap melaksanakan ibadah berjemaah seperti shalat Jumat dan Tarawih. Hal ini terjadi karena kuatnya
UINSIUINSI 6 Tahun 2014. Fokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum pidana di Aceh berdasarkan otonomi khusus.6 Tahun 2014. Fokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum pidana di Aceh berdasarkan otonomi khusus.
UINSIUINSI Selain itu, jilbab memiliki arti tertentu sesuai dengan berbagai perspektif yang menghasilkan varian gaya dan jenis jilbab di satu komunitas, dengan atauSelain itu, jilbab memiliki arti tertentu sesuai dengan berbagai perspektif yang menghasilkan varian gaya dan jenis jilbab di satu komunitas, dengan atau
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Reformasi pendidikan Islam sangat diperlukan untuk mengatasi kelemahan filosofis dan operasional. Penerapan epistemologi Islam yang theo-anthropocentrik,Reformasi pendidikan Islam sangat diperlukan untuk mengatasi kelemahan filosofis dan operasional. Penerapan epistemologi Islam yang theo-anthropocentrik,
UINUIN Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR). HAM berisi pasal-pasal berkaitan dengan hukum Islam, khususnya tentangHukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR). HAM berisi pasal-pasal berkaitan dengan hukum Islam, khususnya tentang
Useful /
UGMUGM Temuan ini menunjukkan perlunya penyelarasan kebijakan UMKM yang lebih baik, alat mitigasi risiko, dan basis data UMKM terpusat untuk menyeimbangkan inklusiTemuan ini menunjukkan perlunya penyelarasan kebijakan UMKM yang lebih baik, alat mitigasi risiko, dan basis data UMKM terpusat untuk menyeimbangkan inklusi
UGMUGM Dampak positif ini lebih kuat pada perusahaan dengan skor ESG tinggi dan berbeda antar industri, menguatkan teori maksimalisasi nilai stakeholder. OlehDampak positif ini lebih kuat pada perusahaan dengan skor ESG tinggi dan berbeda antar industri, menguatkan teori maksimalisasi nilai stakeholder. Oleh
UGMUGM Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi teknologi informasi terhadap efisiensi operasional perusahaan manufaktur di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi teknologi informasi terhadap efisiensi operasional perusahaan manufaktur di Indonesia.
UINUIN Artikel ini mencoba membahas dan menganalisis dengan melakukan perbandingan antara undang-undang hukum keluarga di Tunisia, Pakistan, Mesir, Syria, Malaysia,Artikel ini mencoba membahas dan menganalisis dengan melakukan perbandingan antara undang-undang hukum keluarga di Tunisia, Pakistan, Mesir, Syria, Malaysia,