IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawPraktik pemberian harta di luar kewajiban mahar dalam perkawinan adat merupakan fenomena sosio-legal yang kompleks karena tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga membawa implikasi langsung terhadap relasi gender, beban ekonomi keluarga, dan reproduksi hierarki sosial. Dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, praktik ini dilembagakan melalui tradisi jujuran—penyerahan sejumlah uang dan perlengkapan pribadi calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki sebelum akad nikah—yang pada mulanya dimaksudkan untuk membantu biaya resepsi, menyediakan modal awal rumah tangga, serta menjadi simbol kehormatan bagi keluarga perempuan, namun dalam praktik sering berkembang menjadi beban transaksional yang berpotensi menunda bahkan menghalangi perkawinan. Artikel ini menganalisis pemikiran hukum Islam Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai balanja al-nikāḥ dalam karyanya yang berjudul Kitāb al-Nikāḥ. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif-historis, penelitian ini menemukan bahwa Arsyad al-Banjari mengklasifikasikan balanja al-nikāḥ ke dalam tiga komponen finansial—mahar sebagai kewajiban syariat, serta pakaian dan nafkah sebagai kewajiban sosial yang dilembagakan melalui tradisi jujuran. Kemampuan calon suami memenuhi ketiganya menentukan status hukum perkawinan: sunah bila terpenuhi dan makruh bila tidak. Temuan ini menunjukkan bahwa Arsyad al-Banjari menerapkan strategi reformasi moderat dengan menegaskan jujuran sebagai hibah dan bentuk solidaritas, bukan syarat sah akad nikah, sehingga menghadirkan model harmonisasi antara hukum Islam dan adat dalam kerangka pluralisme hukum serta memberikan dasar normatif bagi reformulasi praktik perkawinan adat yang lebih adil, proporsional, dan sejalan dengan maqāṣid al-sharīʿah.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitāb al-Nikāḥ menyajikan model integratif yang menyelaraskan norma fiqh dengan tradisi adat Banjar melalui konsep balanja al-nikāḥ.Ia membedakan antara mahar sebagai kewajiban religius berdasarkan teks Islam, dengan pakaian dan nafaqah sebagai kewajiban sosial yang dilembagakan dalam tradisi jujuran.Arsyad al-Banjari menetapkan bahwa kemampuan memenuhi ketiga komponen tersebut menentukan status hukum perkawinan, yaitu sunnah jika terpenuhi dan makruh jika tidak.Pendekatan ini menunjukkan bahwa beliau tidak menolak adat, tetapi menempatkannya dalam kerangka normatif Islam yang lebih luas.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang bagaimana konsep balanja al-nikah dari Muhammad Arsyad al-Banjari dapat diterapkan dalam konteks masyarakat Banjar modern saat ini, terutama dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Kedua, studi banding dengan pemikiran ulama lokal lain di nusantara yang juga mencoba menyelaraskan hukum Islam dan tradisi adat dalam perkawinan sangat penting untuk dilakukan, agar dapat memperluas pemahaman tentang model-model penyelesaian konflik hukum di tingkat masyarakat. Ketiga, penelitian lapangan secara etnografis diperlukan untuk melihat bagaimana masyarakat Banjar saat ini memahami, mempraktikkan, atau bahkan mereformulasi tradisi jujuran dalam proses perkawinan mereka, apakah masih sesuai dengan konsep moderat yang diajukan oleh Arsyad al-Banjari atau justru semakin menjauh dari nilai-nilai syariat.
- Children's Rights in Islamic Law: A Contemporary Study of Family Practices | MILRev: Metro Islamic... e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/10077Childrens Rights in Islamic Law A Contemporary Study of Family Practices MILRev Metro Islamic e journal metrouniv ac milrev article view 10077
- Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso | Volksgeist:... doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4014Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso Volksgeist doi 10 24090 volksgeist v3i2 4014
- Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso | Volksgeist:... ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/4014Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso Volksgeist ejournal uinsaizu ac index php volksgeist article view 4014
| File size | 1.16 MB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUUNU Jika hal itu terpaksa dilakukan, maka ada prosedur pengajuan ke pengadilan, tentu tidak semua pengajuan izin pernikahan di bawah umur dapat diloloskanJika hal itu terpaksa dilakukan, maka ada prosedur pengajuan ke pengadilan, tentu tidak semua pengajuan izin pernikahan di bawah umur dapat diloloskan
JOURNAL LAAROIBAJOURNAL LAAROIBA 157/DSN-MUI/VII/2024 memberikan pedoman hukum yang jelas dalam pengelolaan DPP, dengan menerapkan prinsip wakalah bil ujrah dan kafalah sebagai bentuk157/DSN-MUI/VII/2024 memberikan pedoman hukum yang jelas dalam pengelolaan DPP, dengan menerapkan prinsip wakalah bil ujrah dan kafalah sebagai bentuk
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Penelitian ini mengkaji praktik terkini pengintegrasian norma syariah dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia dan melakukan analisis yurisprudensiPenelitian ini mengkaji praktik terkini pengintegrasian norma syariah dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia dan melakukan analisis yurisprudensi
APPIHIAPPIHI Implementasinya bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya dan hukum. Di Indonesia, peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dipengaruhi olehImplementasinya bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya dan hukum. Di Indonesia, peran kewarganegaraan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh
STAIBSLLGSTAIBSLLG Perdagangan elektronik (e-commerce) menciptakan sebuah perikatan antara satu pihak dengan pihak lain, yaitu pihak-pihak yang masing-masing memberikan suatuPerdagangan elektronik (e-commerce) menciptakan sebuah perikatan antara satu pihak dengan pihak lain, yaitu pihak-pihak yang masing-masing memberikan suatu
UINSIUINSI Terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan tindak pidana di Aceh dari Qanun 2003 ke Qanun 2014, dengan semakin kuatnya penerapan syariat Islam. SanksiTerjadi perubahan mendasar dalam pengaturan tindak pidana di Aceh dari Qanun 2003 ke Qanun 2014, dengan semakin kuatnya penerapan syariat Islam. Sanksi
UINUIN Studi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang‑undangan merupakan agenda menuju negara Islam. ProsesStudi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang‑undangan merupakan agenda menuju negara Islam. Proses
UINUIN Bahasan murtad hampir merata di seluruh korpus mengenai hukum Islam, baik dulu maupun sekarang. Konsep murtad kini menghadapi tantangan serius di tengahBahasan murtad hampir merata di seluruh korpus mengenai hukum Islam, baik dulu maupun sekarang. Konsep murtad kini menghadapi tantangan serius di tengah
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan paternalistik memberikan dampak positif yang signifikan dalam konteks kantor hukum, danSecara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan paternalistik memberikan dampak positif yang signifikan dalam konteks kantor hukum, dan
STAIBSLLGSTAIBSLLG Perawatan ini dilakukan bersama dengan nasihat dan rasionalisasi tentang masalah sehari-hari. Nasihat yang digunakan selalu menghubungkan Tuhan. SelainPerawatan ini dilakukan bersama dengan nasihat dan rasionalisasi tentang masalah sehari-hari. Nasihat yang digunakan selalu menghubungkan Tuhan. Selain
STAIBSLLGSTAIBSLLG Metode kualitatif dan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwaMetode kualitatif dan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
STAIBSLLGSTAIBSLLG Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan internalisasi nilai-nilai moral dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MTs Mazroillah Lubuklinggau.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan internalisasi nilai-nilai moral dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MTs Mazroillah Lubuklinggau.