UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumPerceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung. Proses percampuran harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Proses penyelesaian gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbagi dua, yaitu gugatan harta bersama digabung dengan perceraian atau diajukan tersendiri setelah terjadinya perceraian. Dalam tesis ini membahas tentang pelaksanaan pembagian harta bersama di pengadilan agama kabupaten kediri, studi kasus perkara Nomor: 3580/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat empiris dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif, menggambarkan secara jelas atas fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan menyusun data yang dikumpulkan secara sistimatis, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan apa yang dikemukakan. Penelitian ini memiliki tujuan mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian dengan kasus nyata yang dilakukan secara wawancara oleh peneliti. Hasil penelitian ini di dapatkan keterangan bahwa proses penyelesaian pembagian harta bersama melalui upaya pembuktian dan telah memberikan keyakinan kepada hakim bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat cukup beralasan, maka gugatannya dapat diterima dan dikabulkan, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup beralasan hukum atau tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak. Jika gugatannya ditolak maka gugatan pembagian harta bersama masing-masing suami istri tidak bisa dibagi/kembali kepada posisi semula. Hasil tersebut di peroleh atas dasar ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada perkara Nomor 3580/Pdt., apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi setengah bagian untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.Faktor penghambat pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3580/Pdt., yaitu karena tingkat pemahaman hukum para pihak (Penggugat dan Tergugat) tentang pembagian harta bersama kurang dipahami dan karena faktor ekonomi, contohnya.Penggugat yang bekerja dan Tergugat tidak bekerja atau sebaliknya, maka yang bekerja merasa memiliki hartanya dan yang tidak bekerja tidak dianggap mempunyai hak terhadap harta tersebut.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif tentang pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama di berbagai daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan hukum adat dan budaya setempat. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan pembagian harta bersama, seperti hak-hak pihak yang tidak bekerja dalam perkawinan, atau hak-hak anak dalam pembagian harta bersama. Penelitian juga dapat mengeksplorasi dampak-dampak sosial dan ekonomi dari pembagian harta bersama, serta bagaimana pembagian harta bersama dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.
| File size | 258.35 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISKAUNISKA Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian ResorTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor
UNISKAUNISKA Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkanMetode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan
UNISKAUNISKA Jbg dipisahkan menjadi harta bersama dan harta bawaan, kemudian dibagi separuh bagi mantan suami dan separuh bagi mantan istri sesuai Pasal 97 KompilasiJbg dipisahkan menjadi harta bersama dan harta bawaan, kemudian dibagi separuh bagi mantan suami dan separuh bagi mantan istri sesuai Pasal 97 Kompilasi
UNISKAUNISKA Kab. Kdr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembagianKab. Kdr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian
UNISKAUNISKA Hambatan utama terletak pada faktor hukum, penegakan hukum, dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan strategisHambatan utama terletak pada faktor hukum, penegakan hukum, dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan strategis
UNISKAUNISKA Pelaragan tersebut tidak termasuk larangan yang diatur di dalam hukum Islam. Ditinjau dari pertimbangn hukum yang telah diambil oleh Majelis hakim, telahPelaragan tersebut tidak termasuk larangan yang diatur di dalam hukum Islam. Ditinjau dari pertimbangn hukum yang telah diambil oleh Majelis hakim, telah
UNISKAUNISKA Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dan kesadaran hukum dari pihak masyarakat khususnya pemilik usaha rumah kos. Untuk mewujudkan tujuan penegakkanHal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dan kesadaran hukum dari pihak masyarakat khususnya pemilik usaha rumah kos. Untuk mewujudkan tujuan penegakkan
UNISKAUNISKA 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan omnibus law. Pengesahan UUCK tersebut dilatarbelakangi dengan alasan mendorong percepatan11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan omnibus law. Pengesahan UUCK tersebut dilatarbelakangi dengan alasan mendorong percepatan
Useful /
UNISKAUNISKA Berdasarkan hal tersebut perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Perantara Dalam Transaksi Narkotika Pada PutusanBerdasarkan hal tersebut perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Perantara Dalam Transaksi Narkotika Pada Putusan
UNISKAUNISKA Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada penyesuaian dengan budaya dan kondisi sosial‑ekonomi Suku Laut, serta koordinasiPenelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada penyesuaian dengan budaya dan kondisi sosial‑ekonomi Suku Laut, serta koordinasi
UNISKAUNISKA 2) Faktor eksternal a) Kurangnya sosialisasi peraturan dan terkait perundang-undangan bimbingan pelaksanaan PBJ di Desa. serta teknis b) Peran pemerintahan2) Faktor eksternal a) Kurangnya sosialisasi peraturan dan terkait perundang-undangan bimbingan pelaksanaan PBJ di Desa. serta teknis b) Peran pemerintahan
UNISKAUNISKA Data primer mencakup KUHPerdata, Kitab UU Agraria, dan Peraturan, serta data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Data diperoleh melalui wawancaraData primer mencakup KUHPerdata, Kitab UU Agraria, dan Peraturan, serta data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Data diperoleh melalui wawancara