UNISKAUNISKA

Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, untuk menganalisis faktor-faktor hambatan kepolisian dalam penerapan Restorative Justice saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan dalam penerapan Restorative Justice saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar. Metode penelitian menggunakan metode empiris, hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi restortative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar belum berjalan secara optimal karena masih ada beberapa kasus yang tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil.

Implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar belum berjalan secara optimal karena masih ada beberapa kasus yang tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil.Faktor yang menghambat kepolisian dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas adalah faktor internal, seperti sarana dan prasarana, serta faktor hukum, dan faktor eksternal, seperti kesadaran hukum dan faktor budaya.Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan pada saat penanganan/penyidikan kasus kecelakaan sedang berjalan, apabila masing-masing pihak ada keinginan untuk melakukan penyelesaian di luar persidangan, maka penyidik melakukan mediasi kepada kedua belah pihak.

Untuk meningkatkan implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas dan intensif kepada masyarakat tentang konsep dan manfaat restorative justice. Selain itu, perlu juga dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada aparat kepolisian dalam menerapkan restorative justice secara efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan agar dilakukan studi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan restorative justice, seperti budaya masyarakat, sistem peradilan, dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dapat ditemukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menerapkan restorative justice di Indonesia.

Read online
File size261.36 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Model Pengembangan Nilai Agama Islam pada Siswa Slow Learner untuk Penguatan Moderasi Beragama 2026More at 2026

INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Model ini menawarkan solusi praktis bagi guru PAI dalam menerapkan pendidikan inklusi yang sejalan dengan agenda penguatan karakter kebangsaan. ModerasiModel ini menawarkan solusi praktis bagi guru PAI dalam menerapkan pendidikan inklusi yang sejalan dengan agenda penguatan karakter kebangsaan. Moderasi

JURIS Analisis Peran Hukum Sebagai Motor Pembangunan Pendidikan Atas Putusan MK No 3 Puu Xxii 2024 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Analisis implementasi di berbagai daerah memperlihatkan variasi kesiapan kebijakan, bergantung pada kapasitas fiskal, regulasi teknis, dan tata kelolaAnalisis implementasi di berbagai daerah memperlihatkan variasi kesiapan kebijakan, bergantung pada kapasitas fiskal, regulasi teknis, dan tata kelola

JURIS UU Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korporasi Antara Regulasi dan Penegakan Hukum 2026More at 2026

SAINSSAINS Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan, diharapkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yangDengan pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan, diharapkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang

JURIS Perbandingan Hukum Perlindungan Investor Antara Indonesia dan Negara ASEAN dalam Menghadapi Investasi Ilegal 2026More at 2026

SAINSSAINS Sementara itu, Malaysia dan Singapura menerapkan regulasi yang lebih ketat melalui pengawasan terintegrasi oleh lembaga keuangan dan penerapan teknologiSementara itu, Malaysia dan Singapura menerapkan regulasi yang lebih ketat melalui pengawasan terintegrasi oleh lembaga keuangan dan penerapan teknologi

JURIS Efektifitas Metode Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Di Polsek Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat 2026More at 2026

SAINSSAINS Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum di mana hukum empiris (empirical legal research),Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum di mana hukum empiris (empirical legal research),

JURIS Peran Dan Tanggungjawab Notaris ppat Dalam Meminimalkan Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah 2024More at 2024

UNARSUNARS Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwaAnalisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa

JURIS Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan 2024More at 2024

UNARSUNARS Pengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dengan tidak menempatkan pembangunan ekonomi secaraPengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dengan tidak menempatkan pembangunan ekonomi secara

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus

Useful /

JURIS Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan 2024 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Bahan-bahan भी hukum yang akan diteliti mencakup bahan hukum primer. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, hal yang dipersengketakanBahan-bahan भी hukum yang akan diteliti mencakup bahan hukum primer. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, hal yang dipersengketakan

JURIS PELAKSANAAN CERAI TALAK SECARA VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 31 Pdt G 2023 PA TA 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Serta ada tidaknya nusyuz seorang istri. Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan flame important aspek keberadaan anak berada dalam asuhanSerta ada tidaknya nusyuz seorang istri. Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan flame important aspek keberadaan anak berada dalam asuhan

JURIS Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko 2022More at 2022

UNARSUNARS Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS Hubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam samasama tidak mempunyai hubungan perdata danHubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam samasama tidak mempunyai hubungan perdata dan

ads-block-test