SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawPenelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum di mana hukum empiris (empirical legal research), suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data lapangan yang bersumber dari narasumber yang diwawancarai dan berdasarkan data numerik yang telah dikumpulkan oleh lembaga terkait. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian kualitatif studi pustaka dan lapangan kali ini. Penulis akan menggabungkan elemen hukum dan pendukungnya dengan data di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa Konsep Restorative Justice di Indonesia conceptually has beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, dimulai dari Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kejaksaan RI dan Peraturan Kapolri. Semua peraturan tersebut telah memberikan petunjuk bagaimana Restorative Justice dilaksanakan dan perbuatan pidana apa saja yang bisa diselesaikan dengan metode Restorative Justice. Efektivitas metode Restorative Justice terhadap penyelesaian perkara pidana di Polsek Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat belum berjalan dengan baik hal ini tentu disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang belum memahami Restorative Justice sebagai satu metode penyelesaian perkara pidana, selain pola pikir masyarakat tidak efektifnya Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara pidana di Polsek Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat disebapkan oleh jenis-jenis perkara yang dapat diselesaikan.
Berdasarkan hasil analisis peneliti yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.Konsep Restorative Justice di Indonesia secara konseptual sudah ada beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, dimulai dari Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kejaksaan RI dan Peraturan Kapolri.Semua peraturan tersebut telah memberikan petunjuk bagaimana Restorative Justice dilaksanakan dan perbuatan pidana apa saja yang bisa diselesaikan dengan metode Restorative Justice.Efektivitas metode Restorative Justice terhadap penyelesaian perkara pidana di Polsek Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat belum berjalan dengan baik hal ini tentu disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang belum memahami Restorative Justice sebagai satu metode penyelesaian perkara pidana, selain pola pikir masyarakat tidak efektifnya Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara pidana di Polsek Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat disebapkan oleh jenis-jenis perkara yang dapat diselesaikan.
Untuk memaksimalkan penerapan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana, perlu adanya pemahaman dari pihak pelapor atau korban terkait maksud, tujuan dan dampak dari prinsip Restorative Justice tersebut. Selain itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang Restorative Justice kepada masyarakat agar mereka memahami dan menerima metode ini sebagai alternatif penyelesaian perkara. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan strategi edukasi dan sosialisasi yang efektif, serta mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Restorative Justice.
| File size | 396.7 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNARSUNARS Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya.Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya.
UNARSUNARS Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan olehDari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh
UNARSUNARS 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya
UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahan
UNARSUNARS Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan berbagai norma hukum sebagai bahan analisis. Kesimpulan diambil dengan menggunakanPenelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan berbagai norma hukum sebagai bahan analisis. Kesimpulan diambil dengan menggunakan
UNARSUNARS Penulis menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris karena ketentuan mengenai kehilangan atau kerusakan minuta aktaPenulis menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris karena ketentuan mengenai kehilangan atau kerusakan minuta akta
UNARSUNARS Oleh karena itu, peredaran senjata api harus ditanggulangi untuk mengurangi angka kriminalitas melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.Oleh karena itu, peredaran senjata api harus ditanggulangi untuk mengurangi angka kriminalitas melalui kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
UNARSUNARS Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9
Useful /
LPKIALPKIA Dengan demikian, penerapan Odoo dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yayasan, serta menjadi solusi efektif dalam pengembanganDengan demikian, penerapan Odoo dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yayasan, serta menjadi solusi efektif dalam pengembangan
UNARSUNARS Akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 adalah tidak ada akibat hukumnya. Pelaksanaan program pemerintahAkibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 adalah tidak ada akibat hukumnya. Pelaksanaan program pemerintah
UNARSUNARS Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa pembagian harta bersama di Indonesia dan Tunisia memilikiMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa pembagian harta bersama di Indonesia dan Tunisia memiliki
UNARSUNARS Temuan lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke penggunaan lain sangat kompleks, dipengaruhi oleh pertumbuhan alih fungsiTemuan lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke penggunaan lain sangat kompleks, dipengaruhi oleh pertumbuhan alih fungsi