SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawMaraknya praktik investasi bodong di kawasan Asia Tenggara menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap investor serta kurang efektifnya pengawasan terhadap kegiatan investasi ilegal. Penelitian ini ber‑tujuan untuk menganalisis dan membandingkan kerangka hukum perlindungan investor di Indonesia dengan beberapa negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura, dalam menghadapi praktik investasi bodong. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum perlindungan investor melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi investasi dan lemahnya sanksi terhadap pelaku. Sementara itu, Malaysia dan Singapura menerapkan regulasi yang lebih ketat melalui pengawasan terintegrasi oleh lembaga keuangan dan penerapan teknologi deteksi dini terhadap aktivitas investasi ilegal. Perbandingan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat, serta harmonisasi regulasi antarnegara ASEAN untuk membentuk sistem perlindungan investor yang efektif dan responsif terhadap perkembangan investasi digital.
Indonesia masih mengandalkan pengawasan OJK dan penegakan hukum pidana umum untuk menanggulangi praktik investasi bodong, sehingga seringkali bersifat reaktif dan kurang memadai dalam memberikan kompensasi kepada korban.Malaysia dan Singapura, di sisi lain, memiliki sistem pengawasan yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme kompensasi investor dan penerapan teknologi pengawasan berbasis risiko, yang berhasil meminimalkan risiko investasi ilegal.Untuk memperkuat perlindungan investor di Indonesia, perlu dilakukan reformasi regulasi yang mencakup instrumen hukum khusus untuk investasi ilegal, penguatan sinergi antar lembaga pengawas, serta harmonisasi regulasi di tingkat regional ASEAN agar responsif terhadap dinamika investasi digital.
Pertama, lakukan studi empiris lapangan untuk mengukur efektivitas kebijakan RegTech yang diterapkan di Malaysia dan Singapura, kemudian adaptsinya ke kerangka regulasi Indonesia melalui uji coba pilot di beberapa wilayah. Kedua, dirancanglah program “Investor Compensation Fund khusus untuk menanggulangi kerugian akibat investasi bodong, meliputi mekanisme klaim, pencegahan, serta evaluasi dampak sosial ekonomi bagi korban. Ketiga, kembangkan kerjasama regional via ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) guna menyusun standar harmonisasi regulasi pengawasan lintas batas, sehingga investor dapat menjelajah pasar digital dengan perlindungan hukum yang lebih konsisten dan terintegrasi di seluruh negeri ASEAN.
| File size | 332.61 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR Perubahan ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini dan menyelaraskan dengan perlindungan hak anak. Artikel ini bertujuan untuk meninjau efektivitasPerubahan ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini dan menyelaraskan dengan perlindungan hak anak. Artikel ini bertujuan untuk meninjau efektivitas
BSIBSI Hal ini mengurangi efisiensi kerja dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan serta kesulitan dalam memantau status order dan keuangan. Studi ini bertujuanHal ini mengurangi efisiensi kerja dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan serta kesulitan dalam memantau status order dan keuangan. Studi ini bertujuan
BSIBSI Pengendalian pasokan dalam distribusi produk plumbing rentan terhadap fluktuasi permintaan dan keterlambatan pengiriman pemasok. Berdasarkan observasiPengendalian pasokan dalam distribusi produk plumbing rentan terhadap fluktuasi permintaan dan keterlambatan pengiriman pemasok. Berdasarkan observasi
BSIBSI Honda Karya Utama Kisaran saat ini mengelola data pelanggan dan transaksi tanpa sistem keanggotaan atau poin loyalitas terintegrasi, sehingga sulit mengidentifikasiHonda Karya Utama Kisaran saat ini mengelola data pelanggan dan transaksi tanpa sistem keanggotaan atau poin loyalitas terintegrasi, sehingga sulit mengidentifikasi
UNUBLITARUNUBLITAR Penelitian lanjutan sebaiknya melakukan studi komparatif antar‑KUA dengan pendekatan normatif‑empiris yang lebih luas untuk merumuskan regulasi komprehensifPenelitian lanjutan sebaiknya melakukan studi komparatif antar‑KUA dengan pendekatan normatif‑empiris yang lebih luas untuk merumuskan regulasi komprehensif
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Masyarakat ditekankan agar menggunakan konsep 3 R yaitu Reduce (mengurangi penggunaan barang/produk yang bisa merusak lingkungan), Reuse (pemakaian kembali),Masyarakat ditekankan agar menggunakan konsep 3 R yaitu Reduce (mengurangi penggunaan barang/produk yang bisa merusak lingkungan), Reuse (pemakaian kembali),
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Semakin baiknya tingkat informasi yang dimiliki peserta, maka terdapat kecenderungan besar untuk memanfaatkan Prolanis. Tujuan penelitian ini adalah untukSemakin baiknya tingkat informasi yang dimiliki peserta, maka terdapat kecenderungan besar untuk memanfaatkan Prolanis. Tujuan penelitian ini adalah untuk
UNARSUNARS Perlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif, memberikan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan dan dipublikasikan. Tanggung gugatPerlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif, memberikan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan dan dipublikasikan. Tanggung gugat
Useful /
LPKIALPKIA Implementasi Odoo sebagai sistem ERP berbasis web berhasil memperbaiki proses pencatatan, memfasilitasi validasi otomatis, serta menyediakan laporan real‑timeImplementasi Odoo sebagai sistem ERP berbasis web berhasil memperbaiki proses pencatatan, memfasilitasi validasi otomatis, serta menyediakan laporan real‑time
UNUBLITARUNUBLITAR model ini membagi populasi menjadi empat subpopulasi, yaitu Susceptible (S) atau subpopulasi yang rentan tertular penyakit, Infected (I) atau subpopulasimodel ini membagi populasi menjadi empat subpopulasi, yaitu Susceptible (S) atau subpopulasi yang rentan tertular penyakit, Infected (I) atau subpopulasi
SAINSSAINS Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai kejelasan kedudukan dan batas kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana terpadu. PenelitianKondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai kejelasan kedudukan dan batas kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penelitian
SAINSSAINS Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas konsep Negara Hukum dan praktekPenelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas konsep Negara Hukum dan praktek