SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawMaraknya praktik investasi bodong di kawasan Asia Tenggara menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap investor serta kurang efektifnya pengawasan terhadap kegiatan investasi ilegal. Penelitian ini ber‑tujuan untuk menganalisis dan membandingkan kerangka hukum perlindungan investor di Indonesia dengan beberapa negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura, dalam menghadapi praktik investasi bodong. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum perlindungan investor melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi investasi dan lemahnya sanksi terhadap pelaku. Sementara itu, Malaysia dan Singapura menerapkan regulasi yang lebih ketat melalui pengawasan terintegrasi oleh lembaga keuangan dan penerapan teknologi deteksi dini terhadap aktivitas investasi ilegal. Perbandingan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat, serta harmonisasi regulasi antarnegara ASEAN untuk membentuk sistem perlindungan investor yang efektif dan responsif terhadap perkembangan investasi digital.
Indonesia masih mengandalkan pengawasan OJK dan penegakan hukum pidana umum untuk menanggulangi praktik investasi bodong, sehingga seringkali bersifat reaktif dan kurang memadai dalam memberikan kompensasi kepada korban.Malaysia dan Singapura, di sisi lain, memiliki sistem pengawasan yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme kompensasi investor dan penerapan teknologi pengawasan berbasis risiko, yang berhasil meminimalkan risiko investasi ilegal.Untuk memperkuat perlindungan investor di Indonesia, perlu dilakukan reformasi regulasi yang mencakup instrumen hukum khusus untuk investasi ilegal, penguatan sinergi antar lembaga pengawas, serta harmonisasi regulasi di tingkat regional ASEAN agar responsif terhadap dinamika investasi digital.
Pertama, lakukan studi empiris lapangan untuk mengukur efektivitas kebijakan RegTech yang diterapkan di Malaysia dan Singapura, kemudian adaptsinya ke kerangka regulasi Indonesia melalui uji coba pilot di beberapa wilayah. Kedua, dirancanglah program “Investor Compensation Fund khusus untuk menanggulangi kerugian akibat investasi bodong, meliputi mekanisme klaim, pencegahan, serta evaluasi dampak sosial ekonomi bagi korban. Ketiga, kembangkan kerjasama regional via ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) guna menyusun standar harmonisasi regulasi pengawasan lintas batas, sehingga investor dapat menjelajah pasar digital dengan perlindungan hukum yang lebih konsisten dan terintegrasi di seluruh negeri ASEAN.
| File size | 332.61 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNARSUNARS Perdagangan produk pangan di kalangan masyarakat haruslah mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena hal tersebut akan berakibat pada kesehatanPerdagangan produk pangan di kalangan masyarakat haruslah mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena hal tersebut akan berakibat pada kesehatan
UNARSUNARS Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan olehDari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh
UNARSUNARS Pada awalnya pembubaran parpol dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pengadilan hanya sebagai pendukung saja. Sedangkan pada masa sekarang, pengadilan sebagaiPada awalnya pembubaran parpol dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pengadilan hanya sebagai pendukung saja. Sedangkan pada masa sekarang, pengadilan sebagai
UNARSUNARS Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bersifat holistik dan komprehensif. Alih fungsi lahan pertanian menjadiOleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bersifat holistik dan komprehensif. Alih fungsi lahan pertanian menjadi
UNARSUNARS Hasil penelitian menemukan bahwa pembagian harta bersama di Indonesia dan Tunisia memiliki kesamaan, yaitu mantan suami dan mantan istri mendapatkan hartaHasil penelitian menemukan bahwa pembagian harta bersama di Indonesia dan Tunisia memiliki kesamaan, yaitu mantan suami dan mantan istri mendapatkan harta
UNARSUNARS Pengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalianPengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian
UNARSUNARS Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.
UNARSUNARS Kepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang KewenanganKepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan
Useful /
LPKIALPKIA Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menerapkan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Odoo, khususnya modul akuntansi, untuk mendukung pengembanganPenelitian ini dilakukan dengan tujuan menerapkan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Odoo, khususnya modul akuntansi, untuk mendukung pengembangan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi program PMT dan Posyandu Satelit secara signifikan berperan penting dalam menurunkan tingkat stunting di DesaHasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi program PMT dan Posyandu Satelit secara signifikan berperan penting dalam menurunkan tingkat stunting di Desa
UNARSUNARS Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang HakBatik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak
UNARSUNARS Penelitian yang berjudul Prinsip Hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilatarbelakangi oleh virus Corona atau Covid-19 yang merupakan pandemi global yangPenelitian yang berjudul Prinsip Hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilatarbelakangi oleh virus Corona atau Covid-19 yang merupakan pandemi global yang