SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawPembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa implikasi terhadap penataan kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan pidana, termasuk kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara normatif, kewenangan penyidikan PPNS diberikan secara atributif oleh undang-undang sektoral. Namun, pengaturan dalam KUHAP pasca pembaruan masih menempatkan pelaksanaan kewenangan PPNS dalam kerangka koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Kepolisian yang belum dirumuskan secara limitatif. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai kejelasan kedudukan dan batas kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan PPNS pasca pembaruan KUHAP serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan diferensiasi fungsional antarpenegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan KUHAP belum sepenuhnya memberikan kejelasan normatif dalam penataan kewenangan penyidikan, sehingga konstruksi pengaturannya belum memberikan jaminan normatif yang memadai terhadap terwujudnya relasi kewenangan penyidikan yang bersifat fungsional dan setara bagi PPNS. Oleh karena itu, diperlukan penegasan pengaturan dalam KUHAP yang menempatkan PPNS sebagai subsistem penyidikan dengan otonomi fungsional, dalam batas kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang sektoral, guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana.
Pembaruan KUHAP tidak sepenuhnya memberikan kejelasan normatif terkait kewenangan PPNS, sehingga konstruksi pengaturannya belum menjamin relasi kewenangan penyidikan yang fungsional dan setara.PPNS tetap diakui sebagai penyidik, namun kewenangannya dibatasi melalui koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.Integrasi sistem peradilan pidana seharusnya dimaknai sebagai koordinasi fungsional horizontal, bukan subordinasi struktural, untuk menjamin otonomi fungsional PPNS dalam penyidikan sektoral.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian lanjutan yang telah ada, beberapa ide penelitian lanjutan dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas koordinasi antara PPNS dan penyidik Polri dalam praktik penyidikan, khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana sektoral yang kompleks. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan studi kasus atau survei untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam meningkatkan efisiensi koordinasi. Kedua, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi hukum dari pembatasan diskresi PPNS terhadap kualitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia tersangka. Penelitian ini dapat menggunakan metode komparatif dengan negara lain yang memiliki sistem penyidikan yang lebih otonom. Ketiga, perlu dilakukan analisis komprehensif mengenai model pengaturan kewenangan PPNS yang ideal dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum, diferensiasi fungsional, dan akuntabilitas. Penelitian ini dapat menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis kebijakan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
| File size | 321.78 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Akibatnya, LKPD yang dihasilkan dianggap sangat valid dan sesuai untuk tujuan pendidikan. Kuesioner yang diisi oleh guru dan siswa membantu menetapkanAkibatnya, LKPD yang dihasilkan dianggap sangat valid dan sesuai untuk tujuan pendidikan. Kuesioner yang diisi oleh guru dan siswa membantu menetapkan
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah formal pada umumnya masih berorientasi pada buku teks sehingga kurang mampu memberikan pemahaman yangPembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah formal pada umumnya masih berorientasi pada buku teks sehingga kurang mampu memberikan pemahaman yang
UVAYABJMUVAYABJM Abstrak: Asas kehati-hatian secara tegas di sebutkan di dalam Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai salahAbstrak: Asas kehati-hatian secara tegas di sebutkan di dalam Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai salah
SAINSSAINS Konsep Restorative Justice di Indonesia secara konseptual sudah ada beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, dimulai dari Undang-undang Dasar 1945, PeraturanKonsep Restorative Justice di Indonesia secara konseptual sudah ada beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, dimulai dari Undang-undang Dasar 1945, Peraturan
UNARSUNARS Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis kualitatif. Korban kecelakaan pengemudi kendaraan dapatBahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis kualitatif. Korban kecelakaan pengemudi kendaraan dapat
Tel-UTel-U Framing media dapat memengaruhi persepsi publik terhadap konflik politik, dengan menekankan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental yang harus dijunjungFraming media dapat memengaruhi persepsi publik terhadap konflik politik, dengan menekankan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental yang harus dijunjung
UNARSUNARS Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang artinya bahwa penelitian ini menggunakan norma hukum sebagaiMetode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang artinya bahwa penelitian ini menggunakan norma hukum sebagai
UNARSUNARS Penguasaan infrastruktur jalan tol diberikan dalam rangka percepatan pembangunan, yang dijalankan oleh badan usaha milik negara atau swasta. PemerintahPenguasaan infrastruktur jalan tol diberikan dalam rangka percepatan pembangunan, yang dijalankan oleh badan usaha milik negara atau swasta. Pemerintah
Useful /
UVAYABJMUVAYABJM Urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan tidak hanya untuk memperkuat legalitas institusional, tetapi juga sebagai instrumen pengamanan konstitusionalUrgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan tidak hanya untuk memperkuat legalitas institusional, tetapi juga sebagai instrumen pengamanan konstitusional
UNARSUNARS Selain itu, jurnal ini membahas dampak dari keterangan saksi ahli forensik yang independen terhadap keputusan hakim, serta pentingnya penerapan regulasiSelain itu, jurnal ini membahas dampak dari keterangan saksi ahli forensik yang independen terhadap keputusan hakim, serta pentingnya penerapan regulasi
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanianUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanian
UNARSUNARS Ketidakpatuhan terhadap integritas dan komitmen oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mempengaruhi citra profesi notaris secara keseluruhan.Ketidakpatuhan terhadap integritas dan komitmen oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mempengaruhi citra profesi notaris secara keseluruhan.