SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawPembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa implikasi terhadap penataan kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan pidana, termasuk kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara normatif, kewenangan penyidikan PPNS diberikan secara atributif oleh undang-undang sektoral. Namun, pengaturan dalam KUHAP pasca pembaruan masih menempatkan pelaksanaan kewenangan PPNS dalam kerangka koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Kepolisian yang belum dirumuskan secara limitatif. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai kejelasan kedudukan dan batas kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan PPNS pasca pembaruan KUHAP serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan diferensiasi fungsional antarpenegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan KUHAP belum sepenuhnya memberikan kejelasan normatif dalam penataan kewenangan penyidikan, sehingga konstruksi pengaturannya belum memberikan jaminan normatif yang memadai terhadap terwujudnya relasi kewenangan penyidikan yang bersifat fungsional dan setara bagi PPNS. Oleh karena itu, diperlukan penegasan pengaturan dalam KUHAP yang menempatkan PPNS sebagai subsistem penyidikan dengan otonomi fungsional, dalam batas kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang sektoral, guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana.
Pembaruan KUHAP tidak sepenuhnya memberikan kejelasan normatif terkait kewenangan PPNS, sehingga konstruksi pengaturannya belum menjamin relasi kewenangan penyidikan yang fungsional dan setara.PPNS tetap diakui sebagai penyidik, namun kewenangannya dibatasi melalui koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.Integrasi sistem peradilan pidana seharusnya dimaknai sebagai koordinasi fungsional horizontal, bukan subordinasi struktural, untuk menjamin otonomi fungsional PPNS dalam penyidikan sektoral.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian lanjutan yang telah ada, beberapa ide penelitian lanjutan dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas koordinasi antara PPNS dan penyidik Polri dalam praktik penyidikan, khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana sektoral yang kompleks. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan studi kasus atau survei untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam meningkatkan efisiensi koordinasi. Kedua, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi hukum dari pembatasan diskresi PPNS terhadap kualitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia tersangka. Penelitian ini dapat menggunakan metode komparatif dengan negara lain yang memiliki sistem penyidikan yang lebih otonom. Ketiga, perlu dilakukan analisis komprehensif mengenai model pengaturan kewenangan PPNS yang ideal dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum, diferensiasi fungsional, dan akuntabilitas. Penelitian ini dapat menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis kebijakan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
| File size | 321.78 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPOUMPO Pengelolaan arsip secara manual masih banyak ditemukan dan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan penelusuran dokumen, risiko kemusnahanPengelolaan arsip secara manual masih banyak ditemukan dan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan penelusuran dokumen, risiko kemusnahan
TRILOGITRILOGI Tahapan pengembangan sistem meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem yang dirancang melibatkanTahapan pengembangan sistem meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem yang dirancang melibatkan
TRILOGITRILOGI Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sistemMetode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sistem
ITNITN Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi persediaan Spare Part Solar Turbine dan Gas Compressor sangatBerdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi persediaan Spare Part Solar Turbine dan Gas Compressor sangat
UWKSUWKS Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi dalam manajemen produksi, distribusi, dan pelaporan keuangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi dalam manajemen produksi, distribusi, dan pelaporan keuangan.
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Klinik mata di Madiun menyediakan berbagai layanan kesehatan mata seperti LASIK, operasi glaukoma, dan katarak. Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan,Klinik mata di Madiun menyediakan berbagai layanan kesehatan mata seperti LASIK, operasi glaukoma, dan katarak. Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan,
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan tracer manual memperlambat pelayanan, karena petugas merasa terburu-buru saat mencatatInformasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan tracer manual memperlambat pelayanan, karena petugas merasa terburu-buru saat mencatat
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Lagita, maka dapat hasil sebagai berikut. Adapun saran yang diberikan segera untuk mengimplementasikanBerdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Lagita, maka dapat hasil sebagai berikut. Adapun saran yang diberikan segera untuk mengimplementasikan
Useful /
LPKIALPKIA Informasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi penerapan sistem pengarsipan digital yang lebih aman dan terkelola. Sistem digital ini dapatInformasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi penerapan sistem pengarsipan digital yang lebih aman dan terkelola. Sistem digital ini dapat
SAINSSAINS Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia pasca berlakunya Undang-UndangBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang
SCITECHGRUPSCITECHGRUP Telemedicine telah berkembang menjadi solusi inovatif dalam penyediaan layanan kesehatan, terutama bagi wilayah pedesaan yang sering mengalami hambatanTelemedicine telah berkembang menjadi solusi inovatif dalam penyediaan layanan kesehatan, terutama bagi wilayah pedesaan yang sering mengalami hambatan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Program PMT dan Posyandu Satelit ini juga menyebabkan peningkatan kesehatan anak yang signifikan, terbukti dengan adanya peningkatan berat badan dan tinggiProgram PMT dan Posyandu Satelit ini juga menyebabkan peningkatan kesehatan anak yang signifikan, terbukti dengan adanya peningkatan berat badan dan tinggi