SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawSejak reformasi 1998, sistem ketatanegaraan Indonesia telah banyak berubah, terutama setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Salah satu yang diamandemen adalah Kekuasaan Kehakiman. Sebelumnya, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal pengujian konstitusional (constitutional review). Pengujian konstitusional UU terhadap UUD 1945 belum ada mekanismenya, karena UU menjadi kewenangan sepenuhnya DPR dan Presiden dan tidak bisa digugat kecuali melalui mekanisme legislative review. Dalam amandemen UUD 1945 ketiga, baru dibuka mekanisme pengujian konstitusional UU terhadap UUD 1945 dan pengujiannnya dibentuk lembaga baru yakni MK. Secara teoritik dan praktek konstitusi di berbagai negara, kewenangan MK tidak hanya judicial review atas UU terhadap UUD 1945, tetapi mencakup seluruh praktek constitutional review, baik peraturan perundang-undangan di bawah UU maupun perbuatan cabang-cabang kekuasaan yang dianggap melanggar atau bertentangan dengan UUD 1945. Namun sayangnya, praktek pengujian konstitusional secara menyeluruh masih belum dapat diterima oleh MPR dan pembentuk undang-undang. Akibatnya, sampai saat ini terdapat dualisme dalam pengujian konstitusional yang dilakukan oleh MK. Sedangkan, terkait pengujian konstitusional melalui mekanisme Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) masih belum mendapat tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.
Penelitian ini bertujuan untuk memperluas konsep Negara Hukum dan praktek konstitusionalisme di Indonesia dengan menjadikan Mahkamah Konstitusi bukan sekedar sebagai pengawal konstitusi tetapi sekaligus menjadi pelindung hak-hak konstitusional.Selain itu, penelitian ini membuka perspektif baru dalam hukum Indonesia untuk memberi ruang bagi setiap warga negara yang hak konstitusionalnya terlanggar oleh penguasa dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, atau perbuatan pemerintah dapat menempuh mekanisme pengaduan konstitusional di Mahkamah Konstitusi.Dengan demikian, perlindungan maksimal terhadap hak konstitusional dapat tercapai apabila bagi setiap warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara tersedia upaya hukum (legal remedy) untuk mengadukan pelanggaran dimaksud melalui pengadilan.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah studi lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme pengaduan konstitusional dalam melindungi hak-hak warga negara, dengan fokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi pemohon dan bagaimana MK dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap mekanisme ini. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan sistem pengaduan konstitusional di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana penguatan koordinasi antara MK dan lembaga-lembaga negara lainnya, khususnya MA, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan terhadap konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan tindakan pejabat publik, sehingga tercipta sistem ketatanegaraan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
| File size | 392.98 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
FIB UNMULFIB UNMUL Di balik peluang tersebut, muncul tantangan berupa homogenisasi bunyi dan risiko komodifikasi tradisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kreator karawitanDi balik peluang tersebut, muncul tantangan berupa homogenisasi bunyi dan risiko komodifikasi tradisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kreator karawitan
SAINSSAINS Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam konteks Undang‑Undang terbaru di Indonesia, khususnya UU No. 32Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam konteks Undang‑Undang terbaru di Indonesia, khususnya UU No. 32
SAINSSAINS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan outsourcing bersifat konstitusional bersyarat, sehingga keberlakuannya mensyaratkan pembatasan normatif gunaHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan outsourcing bersifat konstitusional bersyarat, sehingga keberlakuannya mensyaratkan pembatasan normatif guna
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Teknik pengumpulan data nya menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis kondisi awal pra siklus menunjukkan ada 1 anak atauTeknik pengumpulan data nya menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis kondisi awal pra siklus menunjukkan ada 1 anak atau
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Teknologi digital saat ini sering dianggap sebagai ruang untuk membentuk, mewakili, dan mengekspresikan identitas. Namun dalam konteks anak usia dini,Teknologi digital saat ini sering dianggap sebagai ruang untuk membentuk, mewakili, dan mengekspresikan identitas. Namun dalam konteks anak usia dini,
AKRABJUARAAKRABJUARA Sistem dirancang untuk mengatasi berbagai bidang masalah linear karena terbuka. Namun, sebelum menerapkan masalah linier yang ditemui pada alat yang telahSistem dirancang untuk mengatasi berbagai bidang masalah linear karena terbuka. Namun, sebelum menerapkan masalah linier yang ditemui pada alat yang telah
AKRABJUARAAKRABJUARA Untuk menemukan tingkat permasalahan dari Implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap peningkatan KesejahteraanUntuk menemukan tingkat permasalahan dari Implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap peningkatan Kesejahteraan
AKRABJUARAAKRABJUARA Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemanfaatan dan pembuatan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengevaluasi para siswa dalamTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemanfaatan dan pembuatan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengevaluasi para siswa dalam
Useful /
SAINSSAINS Untuk memperkuat perlindungan investor di Indonesia, perlu dilakukan reformasi regulasi yang mencakup instrumen hukum khusus untuk investasi ilegal, penguatanUntuk memperkuat perlindungan investor di Indonesia, perlu dilakukan reformasi regulasi yang mencakup instrumen hukum khusus untuk investasi ilegal, penguatan
AKRABJUARAAKRABJUARA Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara observasi dan melakukan wawancara terhadap para remaja putri pada RW 04 Kelurahan Sukasari Tangerang.Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara observasi dan melakukan wawancara terhadap para remaja putri pada RW 04 Kelurahan Sukasari Tangerang.
AKRABJUARAAKRABJUARA Nayla seorang ibu seorang putri yang hidup berdua sebagai penulis novel. Ara seorang wanita yang salah memilih kehidupan demi memuaskan hasrat dirinya.Nayla seorang ibu seorang putri yang hidup berdua sebagai penulis novel. Ara seorang wanita yang salah memilih kehidupan demi memuaskan hasrat dirinya.
AKRABJUARAAKRABJUARA Dalam Konsiderans landasan filosofis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan termaktub bahwa membangun peradaban bangsaDalam Konsiderans landasan filosofis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan termaktub bahwa membangun peradaban bangsa