UNISKAUNISKA

Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu Hukum

Pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakٍilan Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 20 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengumumkan hasil untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Melalui penelitian ini ingin diketahui mengenai hal yang dipersengketakan dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 dan 2024 serta aimerikan perbandingan. Penelitian akan dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, metode penelitian yang sesuai adalah penelitian hukum dengan metode perbandingan hukum. Bahan-bahan भी hukum yang akan diteliti mencakup bahan hukum primer. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, hal yang dipersengketakan dalam perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 mengenai hasil pemilihan umum dan proses pemilihan umum. Kedua, hal yang dipersengketakan dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 mengenai hasil dan proses pemilihan umum. Ketiga, dari perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 dan 2024 dapat diketahui bahwa meskipun pada hakikatnya hal yang disengketakan mengenai hasil pemilihan umum dan proses pemilihan umum tetapi terdapat perbedaan amar putusan di antara berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Perselisihan hasil pemilihan umum pada 2019 dan 2024 di Mahkamah Konstitusi menunjukkan perbedaan dalam amar putusan meskipun pokok sengketa, yaitu hasil dan proses, serupa.Putusan 2024 menekankan kecurangan sistematis, sedangkan 2019 menyoroti perhitungan suara.Perbandingan ini menyoroti kebutuhan harmonisasi prosedur penyelesaian sengketa dan penegasan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian lanjutan dapat memanfaatkan analisis kuantitatif untuk meneliti korelasi antara tingkat partisipasi pemilih dan keputusan Mahkamah Konstitusi停售. Studi perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia dengan negara lain seperti Australia atau Korea dapat memberi insight perbaikan prosedural. Penelitian kebijakan hukum mengenai peningkatan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemilu juga penting, mengingat keterbatasan waktu 14 hari yang terkadang membuat proses terasa terdesak. Semua saran ini bersifat secara holistik dan harus diarahkan pada pembuatan regulasi yang lebih jelas serta mekanisme penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

  1. KEWENANGAN HAK MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENCIPTAKAN NEGARA... ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2663KEWENANGAN HAK MENGUJI UNDANG UNDANG TERHADAP KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENCIPTAKAN NEGARA ejournal uniska kediri ac index php Mizan article view 2663
  2. PROBLEMATIKA HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH | Mizan: Jurnal Ilmu... ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/5941PROBLEMATIKA HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Mizan Jurnal Ilmu ejournal uniska kediri ac index php Mizan article view 5941
  3. TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA... doi.org/10.32503/MIZAN.V12I2.4855TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA doi 10 32503 MIZAN V12I2 4855
Read online
File size322.43 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Model Pengembangan Nilai Agama Islam pada Siswa Slow Learner untuk Penguatan Moderasi Beragama 2026More at 2026

INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Pendekatan multisensori, visual, dan kinestetik berhasil mengatasi keterbatasan kognitif siswa dalam memahami konsep abstrak. Model ini menawarkan solusiPendekatan multisensori, visual, dan kinestetik berhasil mengatasi keterbatasan kognitif siswa dalam memahami konsep abstrak. Model ini menawarkan solusi

JURIS Analisis Peran Hukum Sebagai Motor Pembangunan Pendidikan Atas Putusan MK No 3 Puu Xxii 2024 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menganalisis peran hukum sebagai motor pembangunan pendidikan melalui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 dalamPenelitian ini menganalisis peran hukum sebagai motor pembangunan pendidikan melalui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 dalam

JURIS UU Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korporasi Antara Regulasi dan Penegakan Hukum 2026More at 2026

SAINSSAINS Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi sistem hukum lingkungan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perlunya kebijakan yang berpihakPenelitian ini menyoroti pentingnya reformasi sistem hukum lingkungan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perlunya kebijakan yang berpihak

JURIS Perbandingan Hukum Perlindungan Investor Antara Indonesia dan Negara ASEAN dalam Menghadapi Investasi Ilegal 2026More at 2026

SAINSSAINS Perbandingan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat, serta harmonisasi regulasi antarnegaraPerbandingan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat, serta harmonisasi regulasi antarnegara

JURIS Efektifitas Metode Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Di Polsek Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat 2026More at 2026

SAINSSAINS Penulis akan menggabungkan elemen hukum dan pendukungnya dengan data di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa Konsep Restorative Justice di IndonesiaPenulis akan menggabungkan elemen hukum dan pendukungnya dengan data di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa Konsep Restorative Justice di Indonesia

JURIS Peran Dan Tanggungjawab Notaris ppat Dalam Meminimalkan Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah 2024More at 2024

UNARSUNARS Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atasTujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas

JURIS Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan 2024More at 2024

UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanianUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanian

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Pengembalian kerugian negara dapat pula di lakukan melalui jalur administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3Pengembalian kerugian negara dapat pula di lakukan melalui jalur administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3

Useful /

JURIS Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri 2026More at 2026

UNISKAUNISKA Permasalahan hukum berfokus pada bagaimana proses pelaksanaan mediasi serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya dalam praktik penyelesaianPermasalahan hukum berfokus pada bagaimana proses pelaksanaan mediasi serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya dalam praktik penyelesaian

JURIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG Study Putusan Perkara Nomor 544 Pdt G 2022 PA Jbg 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Penelitian ini mengkaji dampak hukum perceraian terhadap harta bersama berdasarkan putusan perkara 544/Pdt. G/2022/PA. Jbg di Pengadilan Agama Jombang.Penelitian ini mengkaji dampak hukum perceraian terhadap harta bersama berdasarkan putusan perkara 544/Pdt. G/2022/PA. Jbg di Pengadilan Agama Jombang.

JURIS PELAKSANAAN CERAI TALAK SECARA VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 31 Pdt G 2023 PA TA 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan flame important aspek keberadaan anak berada dalam asuhan siapa. Penerapan hak ex officio hakimBahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan flame important aspek keberadaan anak berada dalam asuhan siapa. Penerapan hak ex officio hakim

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, b. menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, c. membubarkan partaimenguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, b. menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, c. membubarkan partai

ads-block-test