UCYUCY
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan MasyarakatNuansa Akademik: Jurnal Pembangunan MasyarakatPemilihan umum (pemilu) tahun 2019 merupakan titik awal dalam penyelenggaraan pemilu secara serentak yang melibatkan pemilihan semua perwakilan rakyat di semua tingkatnya, DPD termasuk pemilihan Presiden dan Wakilnya. Semua pihak dan kalangan dituntut mengambil tanggung jawab untuk menyukseskan dan berperan aktif dalam, tanpa kecuali lembaga formal penyelenggaranya, yang secara tegas telah diatur oleh peraturan perundang‑undangan yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) serta MK (Mahkamah Konstitusi) sebagai pemegang wewenang dalam penyelesaian permasalahan hasil pemilu. Melalui penelitian normatif perundangan Indonesia dengan analisis secara deskriptif dapat diketahui bahwa peran MK dalam kontestasi pemilu serentak 2019 semuanya telah diatur dalam perundangan sampai tingkat tertinggi dan pelaksanaannya didukung oleh peraturan‑peraturan pendukung lainnya, sehingga terlihat jelas garis tugas dan wewenang MK dibandingkan dua lembaga lain, yaitu KPU dan Bawaslu.
Mahkamah Konstitusi (MK) sangat berperan dalam kontestasi pemilu serentak 2019, yang semuanya telah diatur dalam Undang‑Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang‑Undang No.24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang‑Undang No.keputusan MK menjadi landasan hukum penting bagi perwujudan UU Pemilu 2017 serta berfungsi sebagai election court dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.Di situ juga terlihat jelas garis tugas dan wewenang MK dibandingkan dua lembaga lain yang berperan dalam pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana efektivitas mekanisme civil process yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu serentak, dengan menguji kecepatan, transparansi, dan kepuasan para pihak yang terlibat; selanjutnya, studi komparatif antara peran Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas lain seperti Bawaslu dapat dilakukan untuk mengidentifikasi sinergi atau tumpang tindih kewenangan dalam konteks pemilu serentak, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan koordinasi institusional; terakhir, penelitian empiris mengenai dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap persepsi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat dilakukan melalui survei longitudinal, guna menilai apakah keputusan pengadilan meningkatkan legitimasi pemilu dan mengurangi potensi konflik politik di masa depan.
- Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik | Solihah | JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/3234Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik Solihah JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu ejournal2 undip ac index php jiip article view 3234
- Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum | Widodo | Jurnal Meta-Yuridis.... doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2903Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum Widodo Jurnal Meta Yuridis doi 10 26877 m y v1i1 2903
- MENAKAR EFEKTIVITAS PEMILU SERENTAK 2019 | Triono | JWP (Jurnal Wacana Politik). menakar efektivitas... jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14205MENAKAR EFEKTIVITAS PEMILU SERENTAK 2019 Triono JWP Jurnal Wacana Politik menakar efektivitas jurnal unpad ac wacanapolitik article view 14205
- Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang | Jurnal Mahkamah :... doi.org/10.25217/jm.v5i1.725Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang Jurnal Mahkamah doi 10 25217 jm v5i1 725
| File size | 274.71 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLP12STISIPOLP12 Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalanMenggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan, kasus, dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuanNamun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan
UMMUUMMU Selain itu, terdapat ketegangan struktural antara kewenangan pemerintah pusat dan hak politik masyarakat daerah, yang berpotensi melemahkan semangat otonomi.Selain itu, terdapat ketegangan struktural antara kewenangan pemerintah pusat dan hak politik masyarakat daerah, yang berpotensi melemahkan semangat otonomi.
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisitPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kewenangan BPK kini meliputi audit administratif, audit kinerja, dan audit investigatif, sehingga pengawasan keuangan desa menjadi lebih komprehensif danKewenangan BPK kini meliputi audit administratif, audit kinerja, dan audit investigatif, sehingga pengawasan keuangan desa menjadi lebih komprehensif dan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Upaya perlindungan anak memerlukan penguatan pengawasan di sekolah, edukasi seksual, dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkunganUpaya perlindungan anak memerlukan penguatan pengawasan di sekolah, edukasi seksual, dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Penghayat kepercayaan yang menjadi korban ketidakadilan mengajukan judicial review dan akhirnya melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.Penghayat kepercayaan yang menjadi korban ketidakadilan mengajukan judicial review dan akhirnya melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
UNISSULAUNISSULA Perlindungan hukum anak di luar kawin dan ibu kandung meliputi perlindungan hak yuridis anak di luar kawin. Politik hukum anak di luar pernikahan jugaPerlindungan hukum anak di luar kawin dan ibu kandung meliputi perlindungan hak yuridis anak di luar kawin. Politik hukum anak di luar pernikahan juga
Useful /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dalam banyak kasus, overclaim tersebut tidak disertai uji laboratorium yang valid, bahkan mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yangDalam banyak kasus, overclaim tersebut tidak disertai uji laboratorium yang valid, bahkan mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Implementasi kebijakan preventif Polresta Gorontalo Kota dalam menangani tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu tiri telah berjalan melalui berbagaiImplementasi kebijakan preventif Polresta Gorontalo Kota dalam menangani tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu tiri telah berjalan melalui berbagai
UCYUCY Data terkumpul melalui pengamatan, dokumentasi serta ujian. Validitas penelitian tindakan kelas ini melalui triangulasi. Analisis data dengan teknik deskriptifData terkumpul melalui pengamatan, dokumentasi serta ujian. Validitas penelitian tindakan kelas ini melalui triangulasi. Analisis data dengan teknik deskriptif
UNDIKMAUNDIKMA Peningkatan ini menunjukkan bahwa strategi MODis-ARCS memiliki potensi untuk diterapkan dalam berbagai mata pelajaran guna meningkatkan kemampuan komunikasiPeningkatan ini menunjukkan bahwa strategi MODis-ARCS memiliki potensi untuk diterapkan dalam berbagai mata pelajaran guna meningkatkan kemampuan komunikasi