UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumPenjatuhan hukuman pidana terhadap perantara dalam transaksi narkotika dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Ketentuan pemidanaan dalam berbagai undang-undang hanya mengatur mengenai batas minimal dan juga batas maksimal penjatuhan pidana. Perbedaan penjatuhan pidana terhadap perantara transaksi narkotika dalam praktiknya sering berbeda, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr. Berdasarkan hal tersebut perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Perantara Dalam Transaksi Narkotika Pada Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana tinjauan yuridis pemidanaan terhadap perantara transaksi narkotika dalam Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr? (2) Apa yang menjadi landasan lahirnya perbedaan antara Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr.? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini yaitu (1) Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap perantara narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr dan Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr yakni pada Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr perantara narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana perantara narkotika dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pada Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr perantara narkotika telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perantara narkotika dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2) Landasan lahirnya perbedaan dari kedua putusan tersebut dikarenakan adanya pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis yang diberikan oleh majelis hakim. Pertimbangan yuridis dalam Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr lebih menekankan pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dari pada Pasal 114 ayat (1) Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr majelis hakim lebih mengedepankan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari pada Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan perbedaan pertimbangan filosofis terdapat pada usia terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr yang lebih relatif muda dari pada usia terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr.
Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap perantara narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Kdr yakni pada Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr perantara narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana perantara narkotika dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pada Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kdr perantara narkotika telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perantara narkotika dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.(2) Landasan lahirnya perbedaan dari kedua putusan tersebut dikarenakan adanya pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis yang diberikan oleh majelis hakim.Pertimbangan yuridis dalam Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr lebih menekankan pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dari pada Pasal 114 ayat (1) Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Sus/2023/PN Kdr majelis hakim lebih mengedepankan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari pada Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009.Sedangkan perbedaan pertimbangan filosofis terdapat pada usia terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kdr yang lebih relatif muda dari pada usia terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pid.
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut perbedaan pertimbangan yuridis dan filosofis dalam putusan-putusan tersebut, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan hakim. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menyelidiki faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan hakim, seperti latar belakang terdakwa, kondisi sosial, atau faktor-faktor eksternal lainnya. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut implikasi dari perbedaan putusan tersebut terhadap sistem peradilan pidana, termasuk bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi terdakwa ke dalam masyarakat.
| File size | 233.07 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISKAUNISKA Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin denganProgram Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan
UNTAG SMDUNTAG SMD Apabila profesionalisme pegawai meningkat maka kualitas pelayanan yang dihasilkan juga ikut meningkat. Profesionalisme pegawai memiliki pengaruh yang kuat,Apabila profesionalisme pegawai meningkat maka kualitas pelayanan yang dihasilkan juga ikut meningkat. Profesionalisme pegawai memiliki pengaruh yang kuat,
GREENPUBGREENPUB Kedua, perlindungan hukum represif berupa sanksi hukum. Oleh karenanya hukum positif mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana jika penyedia layananKedua, perlindungan hukum represif berupa sanksi hukum. Oleh karenanya hukum positif mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana jika penyedia layanan
AMSIRAMSIR Hasil menunjukkan bahwa Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan kasus pidana, yang tidak hanya berfokus pada hukuman,Hasil menunjukkan bahwa Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan kasus pidana, yang tidak hanya berfokus pada hukuman,
UNISKAUNISKA Mojoroto Kota Kediri dan hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini adalahMojoroto Kota Kediri dan hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini adalah
UNISKAUNISKA Namun dengan luasnya wilayah Kabupaten Kediri sedikit membutuhkan ekstra waktu dan tenaga manakala proses penyidikan berlangsung. Narkotika telah menjadiNamun dengan luasnya wilayah Kabupaten Kediri sedikit membutuhkan ekstra waktu dan tenaga manakala proses penyidikan berlangsung. Narkotika telah menjadi
UNTAG SMDUNTAG SMD Serta pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan ahli, barang bukti, KeteranganSerta pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan ahli, barang bukti, Keterangan
UNISKAUNISKA Konsep yang diusung dalam perubahan mendasar terkait perizinan yakni peralihan perizinan berusaha berbasis izin (license approach) menjadi berbasis resikoKonsep yang diusung dalam perubahan mendasar terkait perizinan yakni peralihan perizinan berusaha berbasis izin (license approach) menjadi berbasis resiko
Useful /
ALQOLAMALQOLAM Bukan tentang seksualitas, posttext akan memberikan informasi dasar tentang pengetahuan seksual untuk memperkuat sikap dan perilaku anak yang ditujukanBukan tentang seksualitas, posttext akan memberikan informasi dasar tentang pengetahuan seksual untuk memperkuat sikap dan perilaku anak yang ditujukan
AMSIRAMSIR Data menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sekitar 6. 500 pelanggan pada tahun 2022 menjadi sekitar 7. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan kesuksesanData menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sekitar 6. 500 pelanggan pada tahun 2022 menjadi sekitar 7. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan kesuksesan
AMSIRAMSIR Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa air sebagai cabang produksi penting harus dikelola negara demi kesejahteraanPasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa air sebagai cabang produksi penting harus dikelola negara demi kesejahteraan
UNISKAUNISKA Hasil dari penelitian ini Putusan Nomor:248/Pdt. P/2023/PA. TA, keengganan Wali untuk menikahkan anaknya dengan alasan adat, jika anak perempuannya tetapHasil dari penelitian ini Putusan Nomor:248/Pdt. P/2023/PA. TA, keengganan Wali untuk menikahkan anaknya dengan alasan adat, jika anak perempuannya tetap