UNIKSUNIKS
JUHANPERAKJUHANPERAKTinjauan Yuridis Tindak Pemerkosaan Secara Bersama-Sama (PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK). Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Rumusan masalah penelitian 1. Bagaimana penerapan hukum pidana atas tindak Pidana Pemerkosaan secara bersama sama 2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemerkosaan secara bersama sama. Tujuan penelitian ini 1. mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana Pidana Pemerkosaan yang dilakukan secara bersama sama 2. mengetahui modus operandi tindak pidana pemerkosaan secara bersama sama. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji masalah pokok melalui pendekatan yuridis normatif-sosiologis sehingga dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini digolongkan dalam bentuk deskriptif. Terdakwa Jaksa penuntut umum secara Komulatif Dakwaan pertama didakwa melanggar ketentuan Pasal 285. Tentang Pemerkosaan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang : Turut serta melakukan perbuatan pidana, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, dengan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.Modus operandi pelaku adalah membujuk, memaksa, dan melakukan kekerasan setelah mengonsumsi lem, serta memanfaatkan lingkungan yang sepi.Penelitian ini merekomendasikan pemberian saran kepada hakim untuk bertindak independen, adil, dan berintegritas dalam penegakan hukum, serta memaksimalkan upaya preventif dan preemtif untuk menekan angka kejahatan kekerasan seksual.
Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan untuk memperdalam pemahaman mengenai tindak pidana pemerkosaan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku pemerkosaan, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan dan dampak psikologis terhadap korban. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada faktor-faktor sosial dan budaya yang berkontribusi terhadap terjadinya pemerkosaan, seperti norma gender yang tidak setara, kurangnya pendidikan seksualitas, dan stigma terhadap korban. Hal ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih komprehensif dan efektif. Ketiga, studi mendalam mengenai peran lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menangani kasus pemerkosaan perlu dilakukan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi kerja sama antar lembaga. Dengan demikian, diharapkan penelitian-penelitian lanjutan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.
| File size | 260.37 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakanBesarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakan
UMMUMM Sasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatifSasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatif
UMMUMM Pertama, sedikitnya regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap ikan hiu dan ikan pari dari aktivitas perburuan ilegal. Kedua, terdapat dua upayaPertama, sedikitnya regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap ikan hiu dan ikan pari dari aktivitas perburuan ilegal. Kedua, terdapat dua upaya
UMMUMM Ketiga, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengurangi kekerasan melalui edukasi, sosialisasi hukum, dan pembentukan kesadaran masyarakat tentangKetiga, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengurangi kekerasan melalui edukasi, sosialisasi hukum, dan pembentukan kesadaran masyarakat tentang
UMMUMM Semua tugas dan wewenang DPD terbatas pada aspek-aspek yang terkait erat dengan daerah. Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, KarenanyaSemua tugas dan wewenang DPD terbatas pada aspek-aspek yang terkait erat dengan daerah. Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan strategi studi kasus. Hasilnya adalah. Pertama, permasalahan di kalanganPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan strategi studi kasus. Hasilnya adalah. Pertama, permasalahan di kalangan
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PA. Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan KompilasiG/2023/PA. Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi
Useful /
STAINAASTAINAA Pilar utama ekonomi Islam adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Yang mana keseimbangan terhadap mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perspektifPilar utama ekonomi Islam adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Yang mana keseimbangan terhadap mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perspektif
STAINAASTAINAA Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memegang peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam LKS. Meskipun LK NAAHasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memegang peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam LKS. Meskipun LK NAA
STAINAASTAINAA Dengan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan usaha ini dapat berkontribusi positif dalam mendukung keberlanjutan finansial Ponpes Nurul Abror sambilDengan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan usaha ini dapat berkontribusi positif dalam mendukung keberlanjutan finansial Ponpes Nurul Abror sambil
UMMUMM Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu, sarana pertahanan dan keamanan serta yang paling utama sebagai sarana kemakmuranLaut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu, sarana pertahanan dan keamanan serta yang paling utama sebagai sarana kemakmuran