UM SURABAYAUM SURABAYA

Maqasid: Jurnal Studi Hukum IslamMaqasid: Jurnal Studi Hukum Islam

Dewasa ini di Indonesia terjadi dinamika kemajuan terkait isu kewarisan non‑muslim. Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah membentuk inovasi terhadap kewarisan berlainan agama yang memberikan prospek terhadap pihak non‑muslim untuk memperoleh jatah dari warisan dari muslim. Adanya celah seperti itu bukan berbentuk pada kewarisan murni, melainkan metode wasiat wajibah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji dan menanalisa peraturan perundang‑undangan maupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan kedudukan hukum bagi ahli waris non muslim dalam mendapatkan wasiat wajibah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah wasiat yang diatur KHI dilakukan dengan dua alasan: pertama untuk mengisi kekosongan hukum, dan kedua untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebelumnya sudah ada beberapa contoh putusan pengadilan dalam pemberian wasiat wajibah, salah satunya putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995.

Pasal 173 KHI mencantumkan dua alasan, termasuk perbedaan agama, yang dapat menghalangi pewarisan, sehingga ahli waris non‑Muslim tidak dapat mewarisi secara langsung namun dapat memperoleh hak melalui wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI.Meskipun wasiat wajibah awalnya ditujukan bagi anak dan orang tua angkat, praktiknya telah meluas kepada ahli waris non‑Muslim untuk mengatasi kekosongan hukum dan menegakkan rasa keadilan, sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995.Penerapan wasiat wajibah didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu mengisi kekosongan regulasi dan menegakkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana pelaksanaan wasiat wajibah dirasakan oleh ahli waris non‑Muslim melalui wawancara langsung dengan keluarga dan pihak pengadilan, sehingga dapat menilai efektivitasnya dalam praktik nyata. Selain itu, studi perbandingan lintas negara yang memiliki regulasi serupa, seperti Mesir atau Malaysia, dapat memberikan perspektif alternatif dan menilai apakah model Indonesia sudah optimal atau perlu penyesuaian. Selanjutnya, analisis dampak sosial‑ekonomi wasiat wajibah terhadap keluarga beragama campuran dapat dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif untuk mengukur sejauh mana kebijakan ini meningkatkan keadilan distribusi harta dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat majemuk.

Read online
File size223.65 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS The Role of Family in Shaping Social Values in the Digital Era 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Tantangan utama meliputi konflik nilai antara ajaran keluarga dan budaya digital, kekhawatiran terhadap pelestarian budaya, serta persaingan perhatianTantangan utama meliputi konflik nilai antara ajaran keluarga dan budaya digital, kekhawatiran terhadap pelestarian budaya, serta persaingan perhatian

JURIS Hubungan Antara Risiko Sistematis Tingkat Suku Bunga dan Return Saham dalam Portofolio Investasi Analisis pada Bank BUMN yang Terdaftar di BEI 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pasar saham Indonesia, khususnya sektor perbankan milik negara, faktor-faktor tersebut belum tentu menjadi penentuTemuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pasar saham Indonesia, khususnya sektor perbankan milik negara, faktor-faktor tersebut belum tentu menjadi penentu

JURIS Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak di Bawah Umur dalam Konflik Bersenjata Internasional 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penyebab utama konflik bersenjata di Sudan dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban internasional dapatSelain itu, penelitian ini juga menganalisis penyebab utama konflik bersenjata di Sudan dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban internasional dapat

JURIS Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial Studi Kasus Kabupaten Manokwari 2026More at 2026

UNIPAUNIPA Keterlibatan stakeholder sangat berperan dalam mendukung realisasi kegiatan PS yang cukup efektif. Hasil evaluasi kelembagaan masyarakat yang melaksanakanKeterlibatan stakeholder sangat berperan dalam mendukung realisasi kegiatan PS yang cukup efektif. Hasil evaluasi kelembagaan masyarakat yang melaksanakan

JURIS Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA Bangkalan Dan PA Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Dalam konteks ini, terobosan hukum Perkawinan Itsbat yang tidak pernah ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, diapresiasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI)Dalam konteks ini, terobosan hukum Perkawinan Itsbat yang tidak pernah ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, diapresiasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI)

JURIS Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Rumah 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep skema syariah dalam transaksi jual beli rumah pada Developer Property SyariahPenelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep skema syariah dalam transaksi jual beli rumah pada Developer Property Syariah

JURIS Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol dalam Perspektif Hak Menguasai Negara 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Untuk memperoleh tanah, pemerintah membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 2Untuk memperoleh tanah, pemerintah membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 2

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepadaSertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada

Useful /

JURIS Hubungan Harga Minyak Dunia Dan Indeks Pasar Indonesia Selama Isu Geopolitik 2026More at 2026

YWNRYWNR Studi ini menemukan bahwa indeks pasar di Indonesia memiliki tingkat pengembalian yang serupa, meskipun beberapa menunjukkan nilai negatif dan risiko yangStudi ini menemukan bahwa indeks pasar di Indonesia memiliki tingkat pengembalian yang serupa, meskipun beberapa menunjukkan nilai negatif dan risiko yang

JURIS Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Rapat Komite Audit dan Intensitas Aset Biologis Terhadap Pengungkapan Aset Biologis pada Perusahaan Industri Agrikultur yang Terdaftar di BEI Tahun 2022 2024 2025More at 2025

MULIADARMAMULIADARMA Pengungkapan aset biologis merupakan pengungkapan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai peningkatan atau penurunan nilai aset biologis yang dimilikiPengungkapan aset biologis merupakan pengungkapan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai peningkatan atau penurunan nilai aset biologis yang dimiliki

JURIS The Concept Of Kafa ah In Marriage According To The Views Of Ulama Of Amuntai Tengah District 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Kafaah dalam ikatan perkawinan sangat penting untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia berdasarkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan tercapainyaKafaah dalam ikatan perkawinan sangat penting untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia berdasarkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan tercapainya

JURIS Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Dikuasai Oleh Mantan Istri Dari Salah Satu Ahli Waris Studi Putusan No 41 Pdt G 2021 Pn Bta 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 174 Ayat 1 Lampiran Innstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 174 Ayat 1 Lampiran Innstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

ads-block-test