UM SURABAYAUM SURABAYA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum IslamMaqasid: Jurnal Studi Hukum IslamDewasa ini di Indonesia terjadi dinamika kemajuan terkait isu kewarisan non‑muslim. Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah membentuk inovasi terhadap kewarisan berlainan agama yang memberikan prospek terhadap pihak non‑muslim untuk memperoleh jatah dari warisan dari muslim. Adanya celah seperti itu bukan berbentuk pada kewarisan murni, melainkan metode wasiat wajibah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji dan menanalisa peraturan perundang‑undangan maupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan kedudukan hukum bagi ahli waris non muslim dalam mendapatkan wasiat wajibah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah wasiat yang diatur KHI dilakukan dengan dua alasan: pertama untuk mengisi kekosongan hukum, dan kedua untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebelumnya sudah ada beberapa contoh putusan pengadilan dalam pemberian wasiat wajibah, salah satunya putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995.
Pasal 173 KHI mencantumkan dua alasan, termasuk perbedaan agama, yang dapat menghalangi pewarisan, sehingga ahli waris non‑Muslim tidak dapat mewarisi secara langsung namun dapat memperoleh hak melalui wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI.Meskipun wasiat wajibah awalnya ditujukan bagi anak dan orang tua angkat, praktiknya telah meluas kepada ahli waris non‑Muslim untuk mengatasi kekosongan hukum dan menegakkan rasa keadilan, sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995.Penerapan wasiat wajibah didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu mengisi kekosongan regulasi dan menegakkan rasa keadilan dalam masyarakat.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana pelaksanaan wasiat wajibah dirasakan oleh ahli waris non‑Muslim melalui wawancara langsung dengan keluarga dan pihak pengadilan, sehingga dapat menilai efektivitasnya dalam praktik nyata. Selain itu, studi perbandingan lintas negara yang memiliki regulasi serupa, seperti Mesir atau Malaysia, dapat memberikan perspektif alternatif dan menilai apakah model Indonesia sudah optimal atau perlu penyesuaian. Selanjutnya, analisis dampak sosial‑ekonomi wasiat wajibah terhadap keluarga beragama campuran dapat dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif untuk mengukur sejauh mana kebijakan ini meningkatkan keadilan distribusi harta dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat majemuk.
| File size | 223.65 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH BUMN adalah badan usaha sehingga merupakan entitas bisnis yang orientasi bisnisnya tertuju pada upaya untuk mendapatkan laba (keuntungan). PermasalahannyaBUMN adalah badan usaha sehingga merupakan entitas bisnis yang orientasi bisnisnya tertuju pada upaya untuk mendapatkan laba (keuntungan). Permasalahannya
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER 8 Tahun 1999. Putusan BPSK statusnya pamungkas dan memaksa yang eksekusinya ditetapkan Pengadilan Negara. Namun, penanggulangan problem di BPSK tidak meniadakan8 Tahun 1999. Putusan BPSK statusnya pamungkas dan memaksa yang eksekusinya ditetapkan Pengadilan Negara. Namun, penanggulangan problem di BPSK tidak meniadakan
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Bambang Setiyono kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan putusan VerstekBambang Setiyono kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan putusan Verstek
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TindakPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang NomorMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur bahwa pelaksana kampanye PemilihanBerdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur bahwa pelaksana kampanye Pemilihan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Adapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentukAdapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentuk
UNISMAUNISMA Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sering menimbulkan permasalahan yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukumImplementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sering menimbulkan permasalahan yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum
Useful /
UIADUIAD siswa tinggi menunjukkan ketergantungan pada aturan dan ketat kontekstual, siswa sedang mengeksekusi prosedur tanpa mengerti alasan, dan siswa rendah mengalamisiswa tinggi menunjukkan ketergantungan pada aturan dan ketat kontekstual, siswa sedang mengeksekusi prosedur tanpa mengerti alasan, dan siswa rendah mengalami
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Anak Gembala Yang Tertidur Panjang Di Akhir Zaman karya A. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalahSumber data dalam penelitian ini adalah novel Anak Gembala Yang Tertidur Panjang Di Akhir Zaman karya A. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama danHukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Kesimpulan adalah bahwa Arvin mengalami perkembangan kepribadian dari anak yang baik menjadi anak yang realistik dan kasar, faktor ini disebabkan olehKesimpulan adalah bahwa Arvin mengalami perkembangan kepribadian dari anak yang baik menjadi anak yang realistik dan kasar, faktor ini disebabkan oleh