UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah/meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Salah satu tindak pidana pemalsuan surat yang telah diperiksa oleh Mahkamah Agung nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan penjara karena melanggar Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundangan-undangan, metode kasus, pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikkan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan penemuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan terdiri dari pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis, maka hakim memvonis dengan memberikan hukuman 6 (enam) bulan penjara dengan melanggar Pasal 263 ayat (1) ayat Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. Berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis faktor terungkap di persidangan, maka perbuatan terdakwa sudah terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan pemalsuan surat. Dimana terdakwa Karyawan PT. Capella Medan dengan memerikan hukaman 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan dalam pertimbangan hakim secara non yuridis adanya hal yang memberatkan perbuatan terdakwa melakukan kerugian bagi PT. Capella Medan sedangkan dalam meringankan yang melekat pada diri terdakwa. Penulis menyarankan supaya hakim dalam memeriksa, mengadili dalam memutuskan suatu perkara pidana diharapkan agar lebih teliti lagi dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan pemalsuan surat agar dapat memberikan atau menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan aturan yang berlaku, untuk memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan penggaran hukum lagi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terdiri dari aspek yuridis dan non yuridis.Hukuman yang diberikan adalah 6 bulan penjara.Penulis menyarankan agar hakim lebih teliti dalam memutuskan perkara pemalsuan surat.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana faktor sosial ekonomi memengaruhi keputusan hakim dalam kasus pemalsuan surat. Selain itu, peneliti dapat membandingkan praktik penjatuhan hukuman di berbagai wilayah Indonesia untuk mengevaluasi konsistensi penerapan hukum. Terakhir, studi tentang dampak pelatihan hakim terhadap pengurangan tindak pidana pemalsuan surat dapat menjadi arah penelitian baru yang relevan.

Read online
File size606.74 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Strategi Penguatan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Anak 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Terjadinya skenario ini juga dipengaruhi oleh beberapa elemen termasuk kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan keluarga yang tidak stabil, ketidakmampuanTerjadinya skenario ini juga dipengaruhi oleh beberapa elemen termasuk kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan keluarga yang tidak stabil, ketidakmampuan

JURIS Penguatan Kapasitas Lembaga Pesantren Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum 2026More at 2026

STMIKPLKSTMIKPLK Masalah kekerasan seksual di pondok pesantren merupakan persoalan mendesak yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya terkait upayaMasalah kekerasan seksual di pondok pesantren merupakan persoalan mendesak yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya terkait upaya

JURIS Kritik Hukum Islam Terhadap Warisan Anak Zina Analisis Putusan MK Nomor 46 PUU VIII 2010 2025More at 2025

STIHALBANNASTIHALBANNA Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, melalui telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan sumber-sumberPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, melalui telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan sumber-sumber

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur Studi Kasus Pada DP3A Kota Semarang 2025More at 2025

IBRAHIMYIBRAHIMY Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan perlunya perlindungan hukum yang efektifLatar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan perlunya perlindungan hukum yang efektif

JURIS Investigating Design Patterns Impact on Application Performance and Complexity 2025More at 2025

ITSITS Eksperimen dilakukan menggunakan Apache JMeter dan Java Mission Control. Hasil menunjukkan bahwa penerapan pola desain dapat menurunkan kualitas perilakuEksperimen dilakukan menggunakan Apache JMeter dan Java Mission Control. Hasil menunjukkan bahwa penerapan pola desain dapat menurunkan kualitas perilaku

JURIS Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN Di Kota Padangsidimpuan 2024More at 2024

UMTSUMTS Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan mereduksi data, menyajikan dataTeknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan mereduksi data, menyajikan data

JURIS Criminal action of abortion rape health perspective legal and Islamic law 2023More at 2023

CRIACRIA Perkosaan atau pemerkosaan (rape) berasal dari bahasa Latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau mengambil dan merupakan perbuatan memaksaPerkosaan atau pemerkosaan (rape) berasal dari bahasa Latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau mengambil dan merupakan perbuatan memaksa

JURIS PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERKARA NO 9 Pdt P 2022 PA Mn 2023More at 2023

UNSURIUNSURI Penolakan didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019, yang mensyaratkanPenolakan didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019, yang mensyaratkan

Useful /

JURIS Sosialisasi Dan Edukasi Pemanfaatan Software Terapan Dalam Penunjang Pembelajaran Di Era Digital 2025More at 2025

STMIKPLKSTMIKPLK Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting. Microsoft Excel, sebagai salah satu softwareDi era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting. Microsoft Excel, sebagai salah satu software

JURIS Evaluasi Kinerja Struktur Tahan Gempa Dengan Metode Pushover Analysis Pada Gedung RS Muhammadiyah Siti Khodijah Gurah Kediri 2023More at 2023

FTUNCENFTUNCEN Nilai performance point dari analisis pushover pada arah x diperoleh nilai Spectral acceleration (Sa) sebesar 0. 205 g dan nilai Spectral displacementNilai performance point dari analisis pushover pada arah x diperoleh nilai Spectral acceleration (Sa) sebesar 0. 205 g dan nilai Spectral displacement

JURIS Modifikasi Perencanaan Pondasi Borepile Sebagai Alternative Pengganti Pondasi Minipile Proyek Gedung Madrasatul Qur an Jombang 2023More at 2023

FTUNCENFTUNCEN Perhitungan berat bangunan menggunakan program SAP2000. Titik yang ditinjau adalah titik S-1 dan titik S-2. Analisa daya dukung tiang menggunakan metodePerhitungan berat bangunan menggunakan program SAP2000. Titik yang ditinjau adalah titik S-1 dan titik S-2. Analisa daya dukung tiang menggunakan metode

JURIS ANALISIS HUKUMAN KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN Studi Putusan Nomor 5 Pid Sus Anak 2017 PN Trt 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Anak merupakan suatu harapan sebuah keluarga yang kelak menjadi keturanan serta masa depan, oleh karenanya harus dibina, dididik, dijaga dan dibentuk baikAnak merupakan suatu harapan sebuah keluarga yang kelak menjadi keturanan serta masa depan, oleh karenanya harus dibina, dididik, dijaga dan dibentuk baik

ads-block-test