UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPemalsuan adalah perbuatan mengubah/meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Salah satu tindak pidana pemalsuan surat yang telah diperiksa oleh Mahkamah Agung nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan penjara karena melanggar Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundangan-undangan, metode kasus, pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikkan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan penemuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan terdiri dari pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis, maka hakim memvonis dengan memberikan hukuman 6 (enam) bulan penjara dengan melanggar Pasal 263 ayat (1) ayat Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. Berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis faktor terungkap di persidangan, maka perbuatan terdakwa sudah terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan pemalsuan surat. Dimana terdakwa Karyawan PT. Capella Medan dengan memerikan hukaman 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan dalam pertimbangan hakim secara non yuridis adanya hal yang memberatkan perbuatan terdakwa melakukan kerugian bagi PT. Capella Medan sedangkan dalam meringankan yang melekat pada diri terdakwa. Penulis menyarankan supaya hakim dalam memeriksa, mengadili dalam memutuskan suatu perkara pidana diharapkan agar lebih teliti lagi dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan pemalsuan surat agar dapat memberikan atau menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan aturan yang berlaku, untuk memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan penggaran hukum lagi.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terdiri dari aspek yuridis dan non yuridis.Hukuman yang diberikan adalah 6 bulan penjara.Penulis menyarankan agar hakim lebih teliti dalam memutuskan perkara pemalsuan surat.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana faktor sosial ekonomi memengaruhi keputusan hakim dalam kasus pemalsuan surat. Selain itu, peneliti dapat membandingkan praktik penjatuhan hukuman di berbagai wilayah Indonesia untuk mengevaluasi konsistensi penerapan hukum. Terakhir, studi tentang dampak pelatihan hakim terhadap pengurangan tindak pidana pemalsuan surat dapat menjadi arah penelitian baru yang relevan.
| File size | 606.74 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dariSistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak PidanaPenelitian ini mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak Pidana
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kerugian Keuangan Negara pada perusahaan BUMN bukan kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan BUMN itu sendiri. Dengan demikian, kerugianKerugian Keuangan Negara pada perusahaan BUMN bukan kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan BUMN itu sendiri. Dengan demikian, kerugian
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakanFaktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penerapan Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana masih dinilai kurang jelas, hal ini didasari oleh ketentuan dalam Undang-UndangPenerapan Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana masih dinilai kurang jelas, hal ini didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi
UNISMAUNISMA Untuk memperoleh tanah, pemerintah membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 2Untuk memperoleh tanah, pemerintah membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 2
Useful /
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Tokoh utamanya adalah Mbok Wilis, seorang laki-laki yang sehari-hari berperilaku sebagai perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mbok Wilis memilikiTokoh utamanya adalah Mbok Wilis, seorang laki-laki yang sehari-hari berperilaku sebagai perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mbok Wilis memiliki
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Dari hasil analisis, terdapat empat penyebab kecemasan yang dialami oleh Kiko. Pertama adalah pengalaman yang terjadi pada Kiko di masa lalu, disebabkanDari hasil analisis, terdapat empat penyebab kecemasan yang dialami oleh Kiko. Pertama adalah pengalaman yang terjadi pada Kiko di masa lalu, disebabkan
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Jenis proses transitivitas yang paling sering muncul adalah proses material, mental, dan relasional, sedangkan proses behavioral, verbal, dan eksistensialJenis proses transitivitas yang paling sering muncul adalah proses material, mental, dan relasional, sedangkan proses behavioral, verbal, dan eksistensial
UNIRAYAUNIRAYA Mestinya tergugat di wajibkan juga membayar apa yang menjadi hak dari para penggugat selama di berhentikan sebagai perangkat desa. Penulis menyarankanMestinya tergugat di wajibkan juga membayar apa yang menjadi hak dari para penggugat selama di berhentikan sebagai perangkat desa. Penulis menyarankan