UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPerzinahan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah. Salah satu bentuk penyelesaian kasus perzinahan di Desa Olanori yaitu penyelesaian secara hukum adat. Pada penyelesaian kasus tersebut dijatuhi hukuman pada pelaku perzinahan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), babi sebesar lima alisi. Masyarakat memilih penyelesaian secara hukum adat karena masyarakat lebih mementingkan rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan dimana untuk menjaga kekompakan masyarakat yang secara turun temurun. Dalam masyarakat, banyak perkara yang diselesaikan secara adat salah satunya adalah kasus perzinahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan adalah dilakukan secara musyawarah mufakat (orahua) melalui mediasi para pihak yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemerintahan (perangkat desa) dengan melakukan perundingan pada masalah yang terjadi. Apabila telah tercapai kesepakatan maka kepada pelaku perzinahan dikenakan sanksi adat. Mengacu pada hal tersebut kepada pelaku perzinahan dikenakan sanksi hukuman uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) ekor babi sebesar lima alisi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keributan. Penulis menyarankan supaya ketentuan hukum adat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk peraturan desa supaya ada kepastian hukuman bagi orang yang melanggar hukum adat itu sendiri. Supaya Lembaga Adat Desa (LAD) berperan aktif dalam hal menyelesaikan hal serupa.
Apabila tercapai kesepakatan, pelaku dikenakan sanksi adat berupa denda uang dan babi.Penerapan hukum adat dalam penyelesaian kasus perzinahan mengutamakan kesepakatan bersama dan menjaga keharmonisan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan di era modern, dengan mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Selain itu, penting untuk meneliti bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik dan perlindungan yang optimal bagi semua pihak. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada peran aktif Lembaga Adat Desa (LAD) dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum adat kepada masyarakat, serta mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan partisipatif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial.
| File size | 576.69 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Studi ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara risiko sistematis dan suku bunga atas return saham pada lima bank BUMN yang terdaftar di BEI, yaituStudi ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara risiko sistematis dan suku bunga atas return saham pada lima bank BUMN yang terdaftar di BEI, yaitu
UNIPAUNIPA Hasil evaluasi kelembagaan masyarakat yang melaksanakan program PS pembuatan kebun bibit rakyat di Kabupaten Manokwari dinilai sangat lemah dan menghadapiHasil evaluasi kelembagaan masyarakat yang melaksanakan program PS pembuatan kebun bibit rakyat di Kabupaten Manokwari dinilai sangat lemah dan menghadapi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Masyarakat Bali mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sehingga memisahkan posisi laki-lakiMasyarakat Bali mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sehingga memisahkan posisi laki-laki
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penanganan tindak pidana pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo telah dilakukan melalui beberapa tahapan, namun belum efektif karena dihambatPenanganan tindak pidana pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo telah dilakukan melalui beberapa tahapan, namun belum efektif karena dihambat
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Keuangan Negara pada perusahaan BUMN terwujud dalam kriteria jika seluruh modalnya berasal dari kekayaanDari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Keuangan Negara pada perusahaan BUMN terwujud dalam kriteria jika seluruh modalnya berasal dari kekayaan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan didasarkan pada sistem kekerabatan Patrilineal, yang memberikan prioritas padaDalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan didasarkan pada sistem kekerabatan Patrilineal, yang memberikan prioritas pada
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakanFaktor-faktor ini, yang terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Strategi kebijakan
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Jual beli tanah tanpa sertifikasi adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli,Jual beli tanah tanpa sertifikasi adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli,
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimana Terdakwa untuk sementara waktu diisolasi dari masyarakat dengan tujuan untuk dibina dan didik hingga nanti dapat kembali ke Masyarakat dengan baik,Dimana Terdakwa untuk sementara waktu diisolasi dari masyarakat dengan tujuan untuk dibina dan didik hingga nanti dapat kembali ke Masyarakat dengan baik,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK juga menekankan perlindungan konsumen melalui regulasi transparansi informasi, penyelesaian pengaduan, dan edukasi masyarakat untuk mempromosikan pertumbuhanOJK juga menekankan perlindungan konsumen melalui regulasi transparansi informasi, penyelesaian pengaduan, dan edukasi masyarakat untuk mempromosikan pertumbuhan
UNIRAYAUNIRAYA DP2KBP3A merupakan salah satu dinas yang berada di pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dengan kewenangan membantu urusan pemerintahan di bidang pemberdayaanDP2KBP3A merupakan salah satu dinas yang berada di pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dengan kewenangan membantu urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
UNIRAYAUNIRAYA Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. BerdasarkanAnalisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan