UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumMahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemeriksaan sengketa hasil pemilu dan pilkada berdasarkan aspek formil bertujuan untuk terpenuhinya kepastian hukum secara formil namun terkadang kepastian hukum secara formil mengesampingkan aspek keadilan, antara lain dengan permohonan tidak diperiksa apabila tidak memenuhi syarat formil (gugur ditahap dismissal) sehingga diperlukan perhatian agar prosedur formil beracara di Mahkamah Konstitusi menjamin keadilan materiil/substansial. Tulisan ini jenis penelitian normatif doktrinal. Penulis menggunaan berkesimpulan bahwa keadilan bisa diraih dengan terpenuhinya kebenaran formil maupun materiil. Selama ini Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselesihan hasil pemilu mengedapankan kebenaran formil dengan cara menegakkan aturan yang bersifat namun kebenaran formil belum tentu mencerminkan kebenaran materiil nya. Meskipun Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum juga menegakkan hukum materiil dengan cara tidak memberlakukan dismissal procedure, atau meskipun ada tapi dismisal procedure diterapkan setelah memeriksa pembuktian.
Keadilan bisa diraih dengan terpenuhinya kebenaran formil maupun materiil.Selama ini Mahkamah Konstitusi cukup konsisten atau mengedapankan kebenaran formil dengan cara menegakkan aturan yang bersifat prosedural formil yang diatur dalam hukum acara konstitusi.Namun kebenaran formil belum tentu mencerminkan kebenaran materiil nya.Bentuk-bentuk prosedur formil yang sering ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui dismissal procedur.Sehingga dengan adanya dismissal menyebabkan pembuktian materiil atas permohonan itu tidak dilakukan pembuktiannya sehingga kebenaran materiil tidak tercapai.Hal ini mempengaruhi keadilan yang diharapkan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak perpanjangan masa pengajuan sengketa pemilu terhadap efisiensi kerja Mahkamah Konstitusi dan keadilan materiil. Selain itu, penelitian tentang penerapan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang lebih inklusif, seperti melibatkan pihak independen dalam proses pembuktian, bisa menjadi arah studi. Terakhir, kajian tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif dalam konteks pemilu serentak juga layak dikembangkan untuk memastikan proses pemilu yang lebih adil dan transparan.
| File size | 394.77 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
INTEKOMINTEKOM Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan studi dan masa waktu penelitian serta mendalami analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan perubahanPenelitian berikutnya dapat memperluas cakupan studi dan masa waktu penelitian serta mendalami analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan perubahan
MIFTAHUL ULUMMIFTAHUL ULUM Keilmuan yang diperoleh dari kegiatan ini perlu diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Pondok Labu dan dijadikan sumberKeilmuan yang diperoleh dari kegiatan ini perlu diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Pondok Labu dan dijadikan sumber
INTEKOMINTEKOM Pengamatan ini memakai cara literatur, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan terkait untuk menilai dasar hukumPengamatan ini memakai cara literatur, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan terkait untuk menilai dasar hukum
INTEKOMINTEKOM Keselamatan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari menjadi salah satu perhatian utama dalam dunia ketenagakerjaan, terutama dalam kaitannya denganKeselamatan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari menjadi salah satu perhatian utama dalam dunia ketenagakerjaan, terutama dalam kaitannya dengan
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas mengenai upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan masyarakat desa Tempur. Upaya penguranganBerdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas mengenai upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan masyarakat desa Tempur. Upaya pengurangan
DAARULHUDADAARULHUDA Langkah mitigasi risiko tsunami meliputi pemetaan daerah rawan tsunami dan mengetahui tindakan pra, saat, dan pasca kejadian. Tsunami adalah gelombangLangkah mitigasi risiko tsunami meliputi pemetaan daerah rawan tsunami dan mengetahui tindakan pra, saat, dan pasca kejadian. Tsunami adalah gelombang
UADUAD Kedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi. PenelitianKedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi. Penelitian
UADUAD Penelitian ini merupakan penelitian yuridis‑normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang‑undangan. PenelitianPenelitian ini merupakan penelitian yuridis‑normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang‑undangan. Penelitian
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Bencana permasalahan gizi di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks untuk dibicarakan. Permasalahan gizi disebabkan oleh banyak factor penyebab,Bencana permasalahan gizi di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks untuk dibicarakan. Permasalahan gizi disebabkan oleh banyak factor penyebab,
UNUSIAUNUSIA Peneliti meyakini bahwa empat parameter keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni *equal liberty*, *equal opptortunity* dan *equal distribution*Peneliti meyakini bahwa empat parameter keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni *equal liberty*, *equal opptortunity* dan *equal distribution*
DCCDCC Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dikembangkan sistem terkomputerisasi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem yang telahUntuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dikembangkan sistem terkomputerisasi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem yang telah
POLIGONPOLIGON pengujian pertama kedua dan ketiga ukaran terkecil antara 2- 5 mm dan ukuran sedang antara 5-7 mm dan yang terbesar yaitu 8-10 mm dengan waktu paling lamapengujian pertama kedua dan ketiga ukaran terkecil antara 2- 5 mm dan ukuran sedang antara 5-7 mm dan yang terbesar yaitu 8-10 mm dengan waktu paling lama