UNUSIAUNUSIA

AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu Hukum

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemeriksaan sengketa hasil pemilu dan pilkada berdasarkan aspek formil bertujuan untuk terpenuhinya kepastian hukum secara formil namun terkadang kepastian hukum secara formil mengesampingkan aspek keadilan, antara lain dengan permohonan tidak diperiksa apabila tidak memenuhi syarat formil (gugur ditahap dismissal) sehingga diperlukan perhatian agar prosedur formil beracara di Mahkamah Konstitusi menjamin keadilan materiil/substansial. Tulisan ini jenis penelitian normatif doktrinal. Penulis menggunaan berkesimpulan bahwa keadilan bisa diraih dengan terpenuhinya kebenaran formil maupun materiil. Selama ini Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselesihan hasil pemilu mengedapankan kebenaran formil dengan cara menegakkan aturan yang bersifat namun kebenaran formil belum tentu mencerminkan kebenaran materiil nya. Meskipun Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum juga menegakkan hukum materiil dengan cara tidak memberlakukan dismissal procedure, atau meskipun ada tapi dismisal procedure diterapkan setelah memeriksa pembuktian.

Keadilan bisa diraih dengan terpenuhinya kebenaran formil maupun materiil.Selama ini Mahkamah Konstitusi cukup konsisten atau mengedapankan kebenaran formil dengan cara menegakkan aturan yang bersifat prosedural formil yang diatur dalam hukum acara konstitusi.Namun kebenaran formil belum tentu mencerminkan kebenaran materiil nya.Bentuk-bentuk prosedur formil yang sering ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui dismissal procedur.Sehingga dengan adanya dismissal menyebabkan pembuktian materiil atas permohonan itu tidak dilakukan pembuktiannya sehingga kebenaran materiil tidak tercapai.Hal ini mempengaruhi keadilan yang diharapkan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak perpanjangan masa pengajuan sengketa pemilu terhadap efisiensi kerja Mahkamah Konstitusi dan keadilan materiil. Selain itu, penelitian tentang penerapan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang lebih inklusif, seperti melibatkan pihak independen dalam proses pembuktian, bisa menjadi arah studi. Terakhir, kajian tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif dalam konteks pemilu serentak juga layak dikembangkan untuk memastikan proses pemilu yang lebih adil dan transparan.

Read online
File size394.77 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Gambaran Pengetahuan Ibu Dengan Balita 0 5 Tahun Terhadap Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Cianjur 2023More at 2023

DAARULHUDADAARULHUDA Dalam penelitian ini didapatkan hasil distribusi pernyataan responden berdasarkan pengetahuan, sebagian besar dari responden memiliki pengetahuan kurangDalam penelitian ini didapatkan hasil distribusi pernyataan responden berdasarkan pengetahuan, sebagian besar dari responden memiliki pengetahuan kurang

JURIS Bencana dalam Lintasan Sejarah Pandemi Flu Spanyol 1918 1920 di Hindia Belanda 2023More at 2023

DAARULHUDADAARULHUDA Pengurangan risiko bencana adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun masyarakat dalam mitigasi untuk mengurangiPengurangan risiko bencana adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun masyarakat dalam mitigasi untuk mengurangi

JURIS Tsunami dan Mitigasi Risikonya 2023More at 2023

DAARULHUDADAARULHUDA Tsunami dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dasar laut, tanah longsor, atau benda asing yang menghantam laut.Tsunami dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dasar laut, tanah longsor, atau benda asing yang menghantam laut.

JURIS Sun Movement sebagai Upaya Pengendalian Bencana Gizi Buruk 2023More at 2023

DAARULHUDADAARULHUDA Jika tidak ditangani, hal ini menurunkan kualitas sumber daya manusia nasional. Program Sun Movement, khususnya Gerakan 1000 HPK dengan intervensi spesifikJika tidak ditangani, hal ini menurunkan kualitas sumber daya manusia nasional. Program Sun Movement, khususnya Gerakan 1000 HPK dengan intervensi spesifik

JURIS Kewajiban PT Arara Abadi Wilayah Operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Sebagai Investor Hutan Tanaman Industri 2017More at 2017

UADUAD Kendala utama yang muncul adalah konflik lahan dengan masyarakat yang dipicu oleh tidak dilaksanakannya kewajiban enclave terhadap areal yang telah dikuasaiKendala utama yang muncul adalah konflik lahan dengan masyarakat yang dipicu oleh tidak dilaksanakannya kewajiban enclave terhadap areal yang telah dikuasai

JURIS Pemurnian Sistem Presidensil dan Parlemen Dua Kamar di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945 2017More at 2017

UADUAD Dalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Namun realitanya saat ini, konstitusi negara IndonesiaDalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. Namun realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia

JURIS Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia 2017More at 2017

UADUAD Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerahPasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerah

JURIS Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba Franschise Ay Perspektif Hukum Islam 2017More at 2017

UADUAD Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam, dan bagaimana caraPermasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam, dan bagaimana cara

Useful /

JURIS Penanggulangan Bencana Banjir dalam Perspektif Antropologi 2023More at 2023

DAARULHUDADAARULHUDA Saran yang ditulis dari penulis ditujukan kepada pemerintah dan masayarakat umum agar melakukan penanggulang bencana banjir di kecamatan medan labuhanSaran yang ditulis dari penulis ditujukan kepada pemerintah dan masayarakat umum agar melakukan penanggulang bencana banjir di kecamatan medan labuhan

JURIS Pengembangan Aplikasi Akuntansi Piutang Dagang Pada PT Lautan Teduh Interniaga Teluk Betung 2020More at 2020

DCCDCC Aplikasi ini dirancang menggunakan diagram UML (use case, class diagram, dan activity diagram). Hasil penelitian adalah aplikasi piutang dagang yang mampuAplikasi ini dirancang menggunakan diagram UML (use case, class diagram, dan activity diagram). Hasil penelitian adalah aplikasi piutang dagang yang mampu

JURIS Uji Komperasi Sekam Padi Sebagai Bahan Bakar Pada Alat Boiler Penghangat Ternak Ayam 2019More at 2019

POLIGONPOLIGON Pengujian alat dilakukan mulai Oktober 2018 sampai Juli 2019 di Laboratorium Mesin Umum dan Welding Politeknik Gorontalo. Hasil percobaan menunjukkan bahwaPengujian alat dilakukan mulai Oktober 2018 sampai Juli 2019 di Laboratorium Mesin Umum dan Welding Politeknik Gorontalo. Hasil percobaan menunjukkan bahwa

JURIS Aplikasi Akuntansi Pengolahan Data Jasa Service pada PT Budi Berlian Motor Lampung 2018More at 2018

DCCDCC Di dalam sistem akuntansi pengelolaan jasa service diperlukan suatu informasi yang lengkap, tepat dan akurat untuk membantu pihak manajemen dalam mengatasiDi dalam sistem akuntansi pengelolaan jasa service diperlukan suatu informasi yang lengkap, tepat dan akurat untuk membantu pihak manajemen dalam mengatasi

ads-block-test