UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumMahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemeriksaan sengketa hasil pemilu dan pilkada berdasarkan aspek formil bertujuan untuk terpenuhinya kepastian hukum secara formil namun terkadang kepastian hukum secara formil mengesampingkan aspek keadilan, antara lain dengan permohonan tidak diperiksa apabila tidak memenuhi syarat formil (gugur ditahap dismissal) sehingga diperlukan perhatian agar prosedur formil beracara di Mahkamah Konstitusi menjamin keadilan materiil/substansial. Tulisan ini jenis penelitian normatif doktrinal. Penulis menggunaan berkesimpulan bahwa keadilan bisa diraih dengan terpenuhinya kebenaran formil maupun materiil. Selama ini Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselesihan hasil pemilu mengedapankan kebenaran formil dengan cara menegakkan aturan yang bersifat namun kebenaran formil belum tentu mencerminkan kebenaran materiil nya. Meskipun Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum juga menegakkan hukum materiil dengan cara tidak memberlakukan dismissal procedure, atau meskipun ada tapi dismisal procedure diterapkan setelah memeriksa pembuktian.
Keadilan bisa diraih dengan terpenuhinya kebenaran formil maupun materiil.Selama ini Mahkamah Konstitusi cukup konsisten atau mengedapankan kebenaran formil dengan cara menegakkan aturan yang bersifat prosedural formil yang diatur dalam hukum acara konstitusi.Namun kebenaran formil belum tentu mencerminkan kebenaran materiil nya.Bentuk-bentuk prosedur formil yang sering ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui dismissal procedur.Sehingga dengan adanya dismissal menyebabkan pembuktian materiil atas permohonan itu tidak dilakukan pembuktiannya sehingga kebenaran materiil tidak tercapai.Hal ini mempengaruhi keadilan yang diharapkan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak perpanjangan masa pengajuan sengketa pemilu terhadap efisiensi kerja Mahkamah Konstitusi dan keadilan materiil. Selain itu, penelitian tentang penerapan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang lebih inklusif, seperti melibatkan pihak independen dalam proses pembuktian, bisa menjadi arah studi. Terakhir, kajian tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif dalam konteks pemilu serentak juga layak dikembangkan untuk memastikan proses pemilu yang lebih adil dan transparan.
| File size | 394.77 KB |
| Pages | 12 |
| Short Link | https://juris.id/p-14e |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Prinsip tematik dalam metode Omnibus lahir dari perintah asas Negara Hukum yang diatur dalam asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan yang merupakanPrinsip tematik dalam metode Omnibus lahir dari perintah asas Negara Hukum yang diatur dalam asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan yang merupakan
MKRIMKRI Kondisi ini secara substansi merusak kualitas demokrasi lokal karena membatasi pilihan pemilih dan melemahkan kompetisi serta mekanisme checks and balances,Kondisi ini secara substansi merusak kualitas demokrasi lokal karena membatasi pilihan pemilih dan melemahkan kompetisi serta mekanisme checks and balances,
MKRIMKRI Temuan utama: pertama, pemaknaan perumus terhadap “tuntutan yang adil tidak mencerminkan struktur uji proporsionalitas ala Jerman, melainkan diposisikanTemuan utama: pertama, pemaknaan perumus terhadap “tuntutan yang adil tidak mencerminkan struktur uji proporsionalitas ala Jerman, melainkan diposisikan
MKRIMKRI Ambang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partaiAmbang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partai
MKRIMKRI Penyederhanaan partai politik merupakan salah satu langkah untuk memurnikan sistem presidensial yang dapat ditempuh melalui rekayasa sistem pemilu. MetodePenyederhanaan partai politik merupakan salah satu langkah untuk memurnikan sistem presidensial yang dapat ditempuh melalui rekayasa sistem pemilu. Metode
AKABAAKABA Indonesia merupakan negara hukum, hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk menegakkanIndonesia merupakan negara hukum, hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk menegakkan
AKABAAKABA Penelitian ini menjelaskan penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang diwarnai dengan kegembiraan,Penelitian ini menjelaskan penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang diwarnai dengan kegembiraan,
IAIN SUIAIN SU Pemberlakuan regulasi ini memperkuat teori positivisasi hukum Islam dan paradigma hukum profetik, sekaligus menolak teori receptio, serta menunjukkan keselarasanPemberlakuan regulasi ini memperkuat teori positivisasi hukum Islam dan paradigma hukum profetik, sekaligus menolak teori receptio, serta menunjukkan keselarasan
Useful /
UNIDA ACEHUNIDA ACEH Penelitian ini menggunakan metode survey langsung ke lapangan yaitu melakukan pengumpulan dan penyusunan data awal, kemudian menjelaskan dan menganalisisPenelitian ini menggunakan metode survey langsung ke lapangan yaitu melakukan pengumpulan dan penyusunan data awal, kemudian menjelaskan dan menganalisis
UNIDA ACEHUNIDA ACEH Secara teoritis, rumah adat karo di desa tersebut sesuai dengan prinsip bangunan seismik, tetapi belum dianalisis secara rinci. Tujuan penelitian ini adalahSecara teoritis, rumah adat karo di desa tersebut sesuai dengan prinsip bangunan seismik, tetapi belum dianalisis secara rinci. Tujuan penelitian ini adalah
MKRIMKRI Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus. Melalui tulisan ini dapat disimpulkanPenelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus. Melalui tulisan ini dapat disimpulkan
POLIGONPOLIGON Oleh karena itu, perancangan suatu alat dalam penanganan dan pengolahan kentang harus didasarkan pada sifat dan karakteristik dari kentang tersebut. KentangOleh karena itu, perancangan suatu alat dalam penanganan dan pengolahan kentang harus didasarkan pada sifat dan karakteristik dari kentang tersebut. Kentang