AKABAAKABA
Jurnal Analisis HukumJurnal Analisis HukumPenelitian ini menjelaskan penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang diwarnai dengan kegembiraan, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada penerimaan hasil pemilu melalui proses yang berintegritas.
Pemilihan umum didefenisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu, baik sebagai Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang berwenang memutus sengketa proses pemilu, akan tetapi penyelesaian sengketa hasil hanya dapat dislesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.Prosedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu, antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum dengan prosedur mediasi dan adjudikasi.
Penelitian ini menyarankan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara harus dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan efektif dan efisien. Mahkamah Konstitusi harus dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu dengan adil dan imparsial. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya sengketa pemilu.
- Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata | Jurnal Analisis Hukum. penyelesaian... doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Jurnal Analisis Hukum penyelesaian doi 10 38043 jah v5i1 3223
- jurnal perspektif. evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian... jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/744jurnal perspektif evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian jurnal perspektif index php perspektif article view 744
- PERUBAHAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN... jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V2N1A5PERUBAHAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN jurnal umb ac index php panjikeadilan article view PK V2N1A5
- Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu | Jurnal Cita Hukum. desain hubungan kelembagaan pemilu... doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Jurnal Cita Hukum desain hubungan kelembagaan pemilu doi 10 15408 jch v4i1 3198
- KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN... doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN doi 10 14710 mmh 48 3 2019 306 311
| File size | 327.5 KB |
| Pages | 17 |
| Short Link | https://juris.id/p-1fR |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Baik perjodohan (pilihan orang tua) maupun pernikahan atas dasar cinta (pilihan sendiri) dipraktikkan oleh Muslim Bima dengan menambah dua persyaratanBaik perjodohan (pilihan orang tua) maupun pernikahan atas dasar cinta (pilihan sendiri) dipraktikkan oleh Muslim Bima dengan menambah dua persyaratan
IAINPTKIAINPTK Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) pada komunitas muslim tradisional sering kali dinilai sebagai ketidakpatuhan mereka terhadap regulasiPraktik perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) pada komunitas muslim tradisional sering kali dinilai sebagai ketidakpatuhan mereka terhadap regulasi
IAINPTKIAINPTK Reformasi Undang‑Undang Perkawinan dan Perceraian Muslim (MMDA) 1951 di Sri Lanka telah lama dibutuhkan, dengan fokus pada struktur peradilan, peranReformasi Undang‑Undang Perkawinan dan Perceraian Muslim (MMDA) 1951 di Sri Lanka telah lama dibutuhkan, dengan fokus pada struktur peradilan, peran
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini merekomendasikan intervensi berbasis keluarga dan program literasi media digital untuk mengurangi risiko kesehatan mental. Intensitas aksesPenelitian ini merekomendasikan intervensi berbasis keluarga dan program literasi media digital untuk mengurangi risiko kesehatan mental. Intensitas akses
IPBIPB Contoh tanah gambut yang terbakar dan tidak terbakar dianalisis untuk pH tanah, karbon organik (C), fosfor (P), kalsium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K),Contoh tanah gambut yang terbakar dan tidak terbakar dianalisis untuk pH tanah, karbon organik (C), fosfor (P), kalsium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K),
IPBIPB IKL kabupaten merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dalam penelitian ini, perhitunganIKL kabupaten merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dalam penelitian ini, perhitungan
IPBIPB Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis hubungan antara Ruang Terbuka Hijau dan karbon monoksida (CO). Penentuan hubungan antara luasOleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis hubungan antara Ruang Terbuka Hijau dan karbon monoksida (CO). Penentuan hubungan antara luas
IPBIPB Indeks Kualitas Lingkungan (EQI) diperlukan untuk menggambarkan indikasi awal kondisi lingkungan suatu wilayah dalam periode tertentu. Kabupaten Bekasi,Indeks Kualitas Lingkungan (EQI) diperlukan untuk menggambarkan indikasi awal kondisi lingkungan suatu wilayah dalam periode tertentu. Kabupaten Bekasi,
Useful /
AKABAAKABA 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa badan hukum atau korporasi adalah subjek hukum yang dapat dijatuhi32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa badan hukum atau korporasi adalah subjek hukum yang dapat dijatuhi
AKABAAKABA Namun, apabila nomor pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab tersebut tidak dapat dihubungi maka para konsumen yang menjadi korban tersebut akan dapatNamun, apabila nomor pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab tersebut tidak dapat dihubungi maka para konsumen yang menjadi korban tersebut akan dapat
METROMETRO Dalam pandangan ini, kelestarian lingkungan dan bencana akan selalu dikaitkan dengan hubungan antara manusia sebagai hamba dan khalifah dengan Tuhan sebagaiDalam pandangan ini, kelestarian lingkungan dan bencana akan selalu dikaitkan dengan hubungan antara manusia sebagai hamba dan khalifah dengan Tuhan sebagai
UGMUGM Hasil penelitian mendukung hipotesis awal dengan menunjukkan bahwa intensitas kompetitif memoderasi hubungan antara upaya inovasi dan kinerja sedemikianHasil penelitian mendukung hipotesis awal dengan menunjukkan bahwa intensitas kompetitif memoderasi hubungan antara upaya inovasi dan kinerja sedemikian