Publisher

AKABAAKABA

Journal Jurnal Analisis HukumJurnal Analisis Hukum Abstract

Penelitian ini menjelaskan penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang diwarnai dengan kegembiraan, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada penerimaan hasil pemilu melalui proses yang berintegritas.

Conclusion

Pemilihan umum didefenisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu, baik sebagai Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang berwenang memutus sengketa proses pemilu, akan tetapi penyelesaian sengketa hasil hanya dapat dislesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.Prosedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu, antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum dengan prosedur mediasi dan adjudikasi.

Future Research

Penelitian ini menyarankan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara harus dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan efektif dan efisien. Mahkamah Konstitusi harus dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu dengan adil dan imparsial. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya sengketa pemilu.

References

1. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata | Jurnal Analisis Hukum. penyelesaian... doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Jurnal Analisis Hukum penyelesaian doi 10 38043 jah v5i1 3223
2. jurnal perspektif. evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian... jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/744jurnal perspektif evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian jurnal perspektif index php perspektif article view 744
3. PERUBAHAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN... jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V2N1A5PERUBAHAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN jurnal umb ac index php panjikeadilan article view PK V2N1A5
4. Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu | Jurnal Cita Hukum. desain hubungan kelembagaan pemilu... doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Jurnal Cita Hukum desain hubungan kelembagaan pemilu doi 10 15408 jch v4i1 3198
5. KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN... doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN doi 10 14710 mmh 48 3 2019 306 311

Metadata

File size	327.5 KB
Pages	17
DMCA	Report