AKABAAKABA
Jurnal Analisis HukumJurnal Analisis HukumPenelitian ini menjelaskan penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang diwarnai dengan kegembiraan, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada penerimaan hasil pemilu melalui proses yang berintegritas.
Pemilihan umum didefenisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu, baik sebagai Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang berwenang memutus sengketa proses pemilu, akan tetapi penyelesaian sengketa hasil hanya dapat dislesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.Prosedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu, antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum dengan prosedur mediasi dan adjudikasi.
Penelitian ini menyarankan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara harus dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan efektif dan efisien. Mahkamah Konstitusi harus dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu dengan adil dan imparsial. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya sengketa pemilu.
- Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata | Jurnal Analisis Hukum. penyelesaian... doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Jurnal Analisis Hukum penyelesaian doi 10 38043 jah v5i1 3223
- jurnal perspektif. evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian... jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/744jurnal perspektif evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian jurnal perspektif index php perspektif article view 744
- PERUBAHAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN... jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V2N1A5PERUBAHAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN jurnal umb ac index php panjikeadilan article view PK V2N1A5
- Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu | Jurnal Cita Hukum. desain hubungan kelembagaan pemilu... doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Jurnal Cita Hukum desain hubungan kelembagaan pemilu doi 10 15408 jch v4i1 3198
- KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN... doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN doi 10 14710 mmh 48 3 2019 306 311
| File size | 327.5 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Distribusi otoritas di antara lembaga negara merupakan komponen fundamental dalam setiap kerangka pemerintahan, karena membantu mencegah tumpang tindihDistribusi otoritas di antara lembaga negara merupakan komponen fundamental dalam setiap kerangka pemerintahan, karena membantu mencegah tumpang tindih
STAIYPIQBAUBAUSTAIYPIQBAUBAU Workshop edukasi tentang kafein dan infused water telah berhasil meningkatkan kesadaran mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo mengenaiWorkshop edukasi tentang kafein dan infused water telah berhasil meningkatkan kesadaran mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo mengenai
UMMUMM Penelitian ini menganalisis teori yuridis dan normatif, kebijakan, serta putusan hukum, serta studi kasus pelanggaran pemilihan pada tahun 2014 dan 2019.Penelitian ini menganalisis teori yuridis dan normatif, kebijakan, serta putusan hukum, serta studi kasus pelanggaran pemilihan pada tahun 2014 dan 2019.
UNISRIUNISRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman dan dinamika masalah sosial yang kompleks berarti bahwa standar etika administrasi publik dinaikkan untukHasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman dan dinamika masalah sosial yang kompleks berarti bahwa standar etika administrasi publik dinaikkan untuk
UNUSIAUNUSIA Dengan mendasarkan kepada teori *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls untuk meneliti proses penyelesaian sengketa pemilu oleh BawasluDengan mendasarkan kepada teori *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls untuk meneliti proses penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu
UNUSIAUNUSIA Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemeriksaan sengketa hasil pemiluMahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemeriksaan sengketa hasil pemilu
AKABAAKABA Maka dari itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam Undang-Undang PerlindunganMaka dari itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan
UNPARUNPAR longibrachiatum (MT2) dengan keparahan penyakit hanya 16,66 % dibandingkan dengan perlakuan tanpa metabolit sekunder (MT1) sebesar 51,6 %. Pelapisan buahlongibrachiatum (MT2) dengan keparahan penyakit hanya 16,66 % dibandingkan dengan perlakuan tanpa metabolit sekunder (MT1) sebesar 51,6 %. Pelapisan buah
Useful /
IAINPTKIAINPTK Interaksi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dasar pemikiran para perumus bangsa dalam membentuk hukum konstitusi, serta memberikan perspektifInteraksi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dasar pemikiran para perumus bangsa dalam membentuk hukum konstitusi, serta memberikan perspektif
IAINPTKIAINPTK Dengan demikian, Qanun Jinayat harus dipahami tidak hanya sebagai teks hukum, melainkan sebagai konstruksi sosial yang senantiasa dinegosiasikan dalamDengan demikian, Qanun Jinayat harus dipahami tidak hanya sebagai teks hukum, melainkan sebagai konstruksi sosial yang senantiasa dinegosiasikan dalam
STAIYPIQBAUBAUSTAIYPIQBAUBAU Kegiatan ini berhasil meningkatkan kompetensi komunikasi efektif guru serta memberikan dampak positif pada interaksi dan keterlibatan siswa. Untuk keberlanjutan,Kegiatan ini berhasil meningkatkan kompetensi komunikasi efektif guru serta memberikan dampak positif pada interaksi dan keterlibatan siswa. Untuk keberlanjutan,
STAIYPIQBAUBAUSTAIYPIQBAUBAU Inisiatif ini menjawab kebutuhan mendesak bagi para siswa untuk memperoleh keterampilan perangkat lunak perkantoran yang penting, yang sangat penting untukInisiatif ini menjawab kebutuhan mendesak bagi para siswa untuk memperoleh keterampilan perangkat lunak perkantoran yang penting, yang sangat penting untuk