UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini mengkaji pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah aset daerah antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis sosiologis dengan analisis deskriptif. Data primer mencakup KUHPerdata, Kitab UU Agraria, dan Peraturan, serta data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dengan jangka waktu satu tahun, dengan harga disepakati yang diperbaharui setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Kediri mengajukan kenaikan harga sewa setiap tahun, dan setelah negosiasi, harga disetujui dan dituangkan dalam surat perjanjian. Pengelolaan tanah disewakan untuk kepentingan umum dan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan hak penggunaan tanah dan bangunan untuk jangka waktu tertentu tanpa hak kepemilikan. Surat perjanjian sewa-menyewa diperbaharui setiap tahun untuk menetapkan harga sewa, sementara hak atas tanah untuk pembangunan gedung sekolah tetap milik Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri hanya sebagai penyewa.
Pelaksanaan perjanjian sewa‑menyewa antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan PD BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dilakukan dengan persetujuan Bupati dan melibatkan perjanjian tahunan selama satu tahun yang haknya diperbaharui setiap tahun melalui negosiasi harga sewa.Dalam perjanjian tersebut, hak penggunaan tanah diberikan kepada penyewa tanpa mengalihkan kepemilikan, sehingga hak milik tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Kediri.Barang Milik Daerah berupa tanah hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan tidak diperbolehkan dipindahkan hak kepemilikannya tanpa persetujuan yang sah.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji (1) bagaimana efektivitas perjanjian sewa‑menyewa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri, dengan membandingkan data pendapatan sebelum dan sesudah pelaksanaan perjanjian serta mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan tersebut; (2) melakukan perbandingan praktik pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui sewa‑menyewa antara Kabupaten Kediri dan kabupaten lain di Jawa Timur, untuk menilai perbedaan kebijakan, prosedur, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat; serta (3) meneliti persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat, terhadap mekanisme negosiasi harga sewa tahunan dan implikasinya terhadap keadilan serta transparansi dalam penggunaan aset publik. Dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung pemanfaatan aset daerah secara berkelanjutan.
| File size | 152.6 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
STIAMISTIAMI peningkatan sarana diperlukan untuk integrasi referensi sistem perencanaan dan penganggaran serta mengurangi human error. Upaya yang dilakukan dalam mengatasipeningkatan sarana diperlukan untuk integrasi referensi sistem perencanaan dan penganggaran serta mengurangi human error. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi
STIAMISTIAMI dan Solusi untuk mengatasinya adalah dengan Membangun dashboard pengawasan anggaran pendidikan bersama antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat.dan Solusi untuk mengatasinya adalah dengan Membangun dashboard pengawasan anggaran pendidikan bersama antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat.
STAIN TDMSTAIN TDM Strategi yang diusulkan meliputi penguatan teknologi keamanan, peningkatan integritas dan kapasitas petugas, implementasi program rehabilitasi berbasisStrategi yang diusulkan meliputi penguatan teknologi keamanan, peningkatan integritas dan kapasitas petugas, implementasi program rehabilitasi berbasis
STAIN TDMSTAIN TDM Kendala yuridis-praktis utama dalam prosedur ini adalah kurangnya regulasi teknis operasional yang terperinci dan sistematis di bawah Qanun Acara Jinayat.Kendala yuridis-praktis utama dalam prosedur ini adalah kurangnya regulasi teknis operasional yang terperinci dan sistematis di bawah Qanun Acara Jinayat.
STAIN TDMSTAIN TDM Sementara itu, hukum positif memberikan kepastian hukum dan perlindungan korban, tetapi tidak memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat. PenelitianSementara itu, hukum positif memberikan kepastian hukum dan perlindungan korban, tetapi tidak memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat. Penelitian
UINSIUINSI Hirabah diposisikan sebagai pelanggaran serius terhadap ketertiban umum dan keamanan sosial, sedangkan Pasal 479 KUHP tetap berakar secara doktrinal dalamHirabah diposisikan sebagai pelanggaran serius terhadap ketertiban umum dan keamanan sosial, sedangkan Pasal 479 KUHP tetap berakar secara doktrinal dalam
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Temuan ini mengkonfirmasi bahwa sertifikasi guru telah berkontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas pedagogik dan profesional, meskipun dukungan programTemuan ini mengkonfirmasi bahwa sertifikasi guru telah berkontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas pedagogik dan profesional, meskipun dukungan program
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penegak hukum harus mengambil langkah tegas untuk menegakkan perlindungan hukum ini, menjamin keselamatan fisik dan psikologis mereka dari segala bentukPenegak hukum harus mengambil langkah tegas untuk menegakkan perlindungan hukum ini, menjamin keselamatan fisik dan psikologis mereka dari segala bentuk
Useful /
UNMUNM Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Sampel penelitian terdiri dari 103 siswa SMP dan SMA di Kota Makassar yangPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Sampel penelitian terdiri dari 103 siswa SMP dan SMA di Kota Makassar yang
UNMUNM Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial dan hope, semakin tinggi academic grit mahasiswa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatanTemuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial dan hope, semakin tinggi academic grit mahasiswa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan
UNISKAUNISKA Penelitian ini hadir untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung danPenelitian ini hadir untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung dan
UNISKAUNISKA 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1), sertifikat didefinisikan sebagai “Surat bukti hak yang sah sebagai sarana bukti kuat mengenai24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1), sertifikat didefinisikan sebagai “Surat bukti hak yang sah sebagai sarana bukti kuat mengenai