UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini mengkaji tentang kedudukan Letter C dalam proses pendaftaran tanah pertama kali dengan studi kasus Putusan Nomor: 207/Pdt.G/2017/PN.Sda. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisa urgensi Letter C dalam pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa keabsahan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan tanpa berdasar pada Letter C tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti tertulis atas kepemilikan hak lama masih menjadi dasar utama dalam proses pendaftaran tanah pertama kali. Namun, ketika ditemukan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan mengabaikan bukti tertulis tersebut, maka sertifikat tersebut dapat disangkal keberadaannya, dengan cara diajukan keberatan pembatalan ataupun melalui mekanisme pengadilan.
Kedudukan Letter C dalam proses pendaftaran tanah pertama kali merupakan petunjuk utama peralihan hak atas tanah ketika tidak ditemukan bukti kepemilikan hak lama yang lain.Keabsahan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan mengabaikan Letter C yang merupakan satu-satunya bukti tertulis hak lama dapat disangsikan kedudukannya.Tujuan dari dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang haknya.Bentuk konkrit kepastian hukum di sini adalah berupa Sertifikat Hak Atas Tanah, yang mempunyai sifat terkuat dan terpenuh (tidak mutlak).Jika dalam prosesnya ditemukan ada rekayasa data, maka sertifikat yang bersifat terkuat dan terpenuh tadi dapat digoyahkan kedudukannya.Tentu saja dengan melalui mekanisme pembuktian baik melalui jalur litigasi dan non litigasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat diberikan adalah: 1. Pihak desa dapat memberikan penyuluhan secara aktif dan berkala kepada warganya untuk mendaftarkan hak lama menjadi sertifikat. 2. Para pemangku jabatan dan pejabat negara, serta profesional PPAT dan advokat/kuasa hukum, dapat mendalami yurisprudensi-yurisprudensi dari kasus serupa, sehingga ke depannya dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
| File size | 163.05 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UAIUAI Kebijakan dapat diartikan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menciptakan keteraturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, salah satuKebijakan dapat diartikan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menciptakan keteraturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, salah satu
IUSIUS Status hukum penguasaan tanah bagi warga negara asing yang memperoleh tanah melalui pelelangan adalah status penguasaan hak pakai, yang memerlukan prosedurStatus hukum penguasaan tanah bagi warga negara asing yang memperoleh tanah melalui pelelangan adalah status penguasaan hak pakai, yang memerlukan prosedur
IAIN CURUPIAIN CURUP Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam, bila dikontekstualisasikan dengan kebiasaan lokal, menawarkan kerangka kerja yang dapat mengatasi hambatanHasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam, bila dikontekstualisasikan dengan kebiasaan lokal, menawarkan kerangka kerja yang dapat mengatasi hambatan
UPN VeteranUPN Veteran Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi. Analisis dataData dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar observasi. Analisis data
UMMUMM Perlindungan hukum melibatkan penjagaan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain dan memastikan masyarakat sepenuhnya melaksanakan hak yang diberikanPerlindungan hukum melibatkan penjagaan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain dan memastikan masyarakat sepenuhnya melaksanakan hak yang diberikan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan LembaranUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran
NEWINERANEWINERA Dengan pengetahuan yang pasti bahwa tidak akan ada perselisihan moral atau ruang untuk berbagai penafsiran di tingkat eksekutif atau pengadilan, pemilikDengan pengetahuan yang pasti bahwa tidak akan ada perselisihan moral atau ruang untuk berbagai penafsiran di tingkat eksekutif atau pengadilan, pemilik
IUSIUS Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui peralihan hak atas jual beli di Kecamatan Jonggat belum berjalan sesuai dengan harapan Peraturan Pemerintah NomorPelaksanaan pendaftaran tanah melalui peralihan hak atas jual beli di Kecamatan Jonggat belum berjalan sesuai dengan harapan Peraturan Pemerintah Nomor
Useful /
UNISKAUNISKA Spg yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat dan telah memenuhiSpg yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat dan telah memenuhi
UNISKAUNISKA , apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi setengah bagian untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 37 Undang-Undang, apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi setengah bagian untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 37 Undang-Undang
UNISKAUNISKA Isntitusi perkawinan merupakan sraan aynag syah bagi manusia untuk memenuhi fitrah nya baik itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis menrussakanIsntitusi perkawinan merupakan sraan aynag syah bagi manusia untuk memenuhi fitrah nya baik itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis menrussakan
UNISKAUNISKA Penertiban kode KBLI dan pengurusan NIB membutuhkan bimbingan teknis serta sosialisasi lanjutan agar dapat menjangkau pelaku usaha, terutama di daerahPenertiban kode KBLI dan pengurusan NIB membutuhkan bimbingan teknis serta sosialisasi lanjutan agar dapat menjangkau pelaku usaha, terutama di daerah