IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang Kedudukan akta risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi warga negara asing dan untuk mengkaji dan menganalisis . Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang–Undangan, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ; (1). Kedudukan akta Risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Asing yakni akta risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dapat dijadikan dasar bukti peralihan pendaftaran hak atas tanah bagi warga negara asing.; (2) yakni warga negara asing tersebut dapat menguasai tanah yang diperolehnya dengan status penguasaan hak pakai, dimana status hak pakai atas nama warga negara asing tersebut harus dilakukan dengan prosedur perubahan hak.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akta risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dapat dijadikan alat bukti peralihan hak milik atas tanah bagi warga negara asing sesuai dengan ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Status hukum penguasaan tanah bagi warga negara asing yang memperoleh tanah melalui pelelangan adalah status penguasaan hak pakai, yang memerlukan prosedur perubahan hak sesuai Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997.Penguasaan tanah dengan hak pakai bagi warga negara asing memiliki jangka waktu tertentu dan dapat diperbaharui, atau secara langsung diberikan perubahan menjadi hak pakai jika memperoleh rumah tempat tinggal melalui pelelangan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai implikasi hukum dan sosial dari pemberian hak pakai kepada warga negara asing atas tanah yang diperoleh melalui lelang, termasuk potensi konflik kepentingan dan dampaknya terhadap kedaulatan negara. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan mengenai regulasi penguasaan tanah oleh warga negara asing di negara-negara lain, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan model hukum yang dapat diadopsi di Indonesia. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan hak pakai oleh warga negara asing, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencegah penyalahgunaan hak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyempurnaan kebijakan pertanahan di Indonesia, serta menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk warga negara asing dan masyarakat lokal.
| File size | 217.89 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Pelatihan pembuatan Eco Enzyme di Desa Klepu menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam waktu yang relatifPelatihan pembuatan Eco Enzyme di Desa Klepu menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam waktu yang relatif
ILOMATAILOMATA F-Score sebagai indikasi penyimpangan pelaporan keuangan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pengelolaan pajak. Namun, ukuran perusahaan danF-Score sebagai indikasi penyimpangan pelaporan keuangan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pengelolaan pajak. Namun, ukuran perusahaan dan
IRPIIRPI Tujuan penelitian ini untuk mengetahui emisi dan uap yang terdeteksi di lingkungan SPBU serta mengetahui kelayakan ekonomi pemasangan vapor recovery unit.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui emisi dan uap yang terdeteksi di lingkungan SPBU serta mengetahui kelayakan ekonomi pemasangan vapor recovery unit.
MKRIMKRI Meski putusan tersebut ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masihMeski putusan tersebut ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masih
UPN VeteranUPN Veteran Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dalam sepuluh tahun terakhir, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dalam sepuluh tahun terakhir, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
UPN VeteranUPN Veteran Dan variabel Pelatihan (X) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang menunjukkan Kinerja Karyawan (Y2). PAL Indonesia signifikan terhadap motivasiDan variabel Pelatihan (X) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang menunjukkan Kinerja Karyawan (Y2). PAL Indonesia signifikan terhadap motivasi
UNHASUNHAS Penyelesaian konflik pertanahan atas aset BUMN yang dikuasai masyarakat dapat dilakukan melalui harmonisasi hukum antara undang-undang dan peraturan yangPenyelesaian konflik pertanahan atas aset BUMN yang dikuasai masyarakat dapat dilakukan melalui harmonisasi hukum antara undang-undang dan peraturan yang
UNSUNS Oleh karena itu, pengelolaan sumur tua harus dikontrol secara eksplisit dan tegas agar dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat, baik melalui tingkatOleh karena itu, pengelolaan sumur tua harus dikontrol secara eksplisit dan tegas agar dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat, baik melalui tingkat
Useful /
UPIUPI Model kinetika E-R yang dikembangkan dapat menjelaskan mekanisme reaksi esterifikasi. Biochar ampas tebu (SCBB) berhasil digunakan sebagai katalis padatModel kinetika E-R yang dikembangkan dapat menjelaskan mekanisme reaksi esterifikasi. Biochar ampas tebu (SCBB) berhasil digunakan sebagai katalis padat
UNHASUNHAS 11/2020) menawarkan harapan baru dengan mekanisme non-litigasi berupa restrukturisasi kawasan hutan dan sanksi administratif. Dengan demikian, terdapat11/2020) menawarkan harapan baru dengan mekanisme non-litigasi berupa restrukturisasi kawasan hutan dan sanksi administratif. Dengan demikian, terdapat
IUSIUS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kedudukan dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam pembinaan terhadapPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kedudukan dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam pembinaan terhadap
IUSIUS Sedangkan factor yang menjadi kendalanya adalah factor penegak hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pendaftaranSedangkan factor yang menjadi kendalanya adalah factor penegak hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pendaftaran