UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumSuatu putusan sebagai bagian dari hukum harus dapat dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Suatu putusan dapat dikatakan efektif apabila suatu putusan tersebut dapat dilaksanakan dan mecapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar? (2) Bagaimana Hambatan-hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara linger. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini yaitu (1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar tidak efektif, hal tersebut dibuktikan dengan tidak terlaksanakannya putusan tersebut yang berdapkan pada tidak tercapainya kepastian dan kemanfaatan hukum. (2) Hambatan‑pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0577/Pdt.G/2021/PA.BL pada pembagian harta bersama di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dikarenakan faktor hukum yang tidak memcapai tujuan hukum seluruhnya, faktor penegak yang kurang memperhatikan kondisi Penggugat dan faktor budaya yang mana antara penggugat dan tergugat lebih memilih jalur litigasi dari pada musyawarah.
Pelaksanaan putusan pengadilan agama Blitar Nomor 0577/Pdt.BL dalam pembagian harta bersama di Kelurahan Kademangan tidak mencapai efektivitas karena tidak terlaksana, sehingga tidak terwujud kepastian dan kemanfaatan hukum.Hambatan utama terletak pada faktor hukum, penegakan hukum, dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan putusan.Oleh karena itu, diperlukan tindakan strategis untuk memperkuat mekanisme penegakan dan konsensus masyarakat.
Pertimbangkan studi empiris tentang pengaruh sistem pendanaan sisak dan bantuan pemerintah pada pelҙәниi exekusi putusan pengadilan agama di Blitar untuk menilai apakah adanya dukungan keuangan dapat meningkatkan efektiv помощью pelaksanaan. Selanjutnya, analisis peran program mediasi komunitas dalam mengurangi preferensi litigasi dan meningkatkan akseptasi keputusan pengadilan agama dapat menjelaskan mekanisme sosial yang memfasilitasi pelaksanaan. Terakhir, evaluasi penggunaan teknologi digital untuk memantau status eksekusi putusan di berbagai daerah dapat mengidentifikasi gaps data dan memfasilitasi reformasi kebijakan penegakan hukum. Penelitian-penelitian ini akan memberi dasar empiris bagi kebijakan peningkatan efektivitas putusan pengadilan agama secara menyeluruh.
| File size | 175.05 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini membandingkan konsep outsourcing dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan syirkah dalam Islam. Outsourcing diuraikan sebagaiPenelitian ini membandingkan konsep outsourcing dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan syirkah dalam Islam. Outsourcing diuraikan sebagai
UM SURABAYAUM SURABAYA Dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati pada pelaku transaksi narkoba (pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 TahunDan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati pada pelaku transaksi narkoba (pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
UM SURABAYAUM SURABAYA Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurutPembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut
UM SURABAYAUM SURABAYA Adapun sampelnya 30 orang diambil secara simple random sampling. Dari analisis tentang konsep sakinah pengertian Samara Course merupakan proses pemahamanAdapun sampelnya 30 orang diambil secara simple random sampling. Dari analisis tentang konsep sakinah pengertian Samara Course merupakan proses pemahaman
UM SURABAYAUM SURABAYA Apabila nasabah melakukan tindakan wanprestasi terdahap akad pembiayaan murabahah yang diikat dengan jaminan fidusia, maka BPR Syariah Mandiri Mitra SuksesApabila nasabah melakukan tindakan wanprestasi terdahap akad pembiayaan murabahah yang diikat dengan jaminan fidusia, maka BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses
UM SURABAYAUM SURABAYA Oleh karena itu kunci utama pembuktian adalah keterangan dua orang saksi di persidangan itsbat, Itsbat Nikah di PA Bangkalan dan PA Sampang merupakan penetapanOleh karena itu kunci utama pembuktian adalah keterangan dua orang saksi di persidangan itsbat, Itsbat Nikah di PA Bangkalan dan PA Sampang merupakan penetapan
UINSIUINSI The divorce case is only distinguished by the addition of the regulations concerning civil servants in the divorce case of civil servants. The study concludesThe divorce case is only distinguished by the addition of the regulations concerning civil servants in the divorce case of civil servants. The study concludes
UM SURABAYAUM SURABAYA 1) Mayoritas penduduk Hindu dengan dominasi budaya lokal yang menghindari proses hukum. 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wewenang Pengadilan Agama1) Mayoritas penduduk Hindu dengan dominasi budaya lokal yang menghindari proses hukum. 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wewenang Pengadilan Agama
Useful /
UNISKAUNISKA Pelarangan adat untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang termuat dalam Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh Para pihak, ternyata tidak termasukPelarangan adat untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang termuat dalam Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh Para pihak, ternyata tidak termasuk
UNISKAUNISKA Penyelesaian sengketa oleh Panitia PTSL terhadap tanah waris yang tidak memiliki akses jalan dalam rangka program pendaftaran tanah sistematis lengkapPenyelesaian sengketa oleh Panitia PTSL terhadap tanah waris yang tidak memiliki akses jalan dalam rangka program pendaftaran tanah sistematis lengkap
UNISKAUNISKA Pada November 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan omnibus law. Pengesahan UUCKPada November 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan omnibus law. Pengesahan UUCK
UNSAPUNSAP Teknik penelitian dalam melaksanakan analisis adalah dengan menggunakan teknik analisis teks yang peneliti gunakan untuk menganalisis unsur intrinsik dalamTeknik penelitian dalam melaksanakan analisis adalah dengan menggunakan teknik analisis teks yang peneliti gunakan untuk menganalisis unsur intrinsik dalam