UNISKAUNISKA

Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu Hukum

Bahwa pentingnya keberadaan Kantor Urusan Agama dalam berbagai urusan keagamaan terlebih pernikahan atasmu perkawinan menjadikan perannya yang penting pula di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri dan hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum syarak serta sesuai dengan apa yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri adalah para wali yang enggan untuk menjadi wali nikah pada pernikahan atau perkawinan yang akan dilaksanakan calon mempelai dengan alasan-alasan atau dasar-dasar yang tidak sesuai dengan hukum syara sehingga menghambat adanya pelaksanakan perkawinan atau pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec.Mojoroto Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum syarak serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.Namun, hambatan utama yang dihadapi adalah engganya para wali untuk menjadi wali nikah karena alasan yang tidak sesuai dengan hukum syara, yang menghambat pelaksanaan perkawinan di kantor tersebut.

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang menyebabkan wali menolak menjadi wali nikah, serta mengembangkan pendekatan yang dapat menyesuaikan praktik adat dengan ketentuan syara secara harmonis; selanjutnya, evaluasi efektivitas mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh KUA Mojoroto dalam mempercepat proses perkawinan dapat memberikan insight tentang cara mengurangi penundaan dan biaya tambahan bagi calon mempelai; akhirnya, perancangan dan pengujian sistem pendaftaran perkawinan digital yang terintegrasi dengan basis data kependudukan dapat mempermudah prosedur administratif, meningkatkan transparansi, serta mengurangi hambatan birokrasi yang saat ini mengganggu pelaksanaan perkawinan di wilayah tersebut.

Read online
File size153.69 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

ads-block-test