UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAKecelakaan lalu lintas adalah salah satu masalah lalu lintas yang banyak ditemui oleh pemerintahan di negara dengan kepadatan penduduk tinggi. Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh nomor tiga. Pengemudi kendaraan masih melakukan aktivitas lain saat berkendara, yaitu merokok sambil berkendara, yang sangat mengganggu pengendara motor lain. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, menggunakan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis kualitatif. Korban kecelakaan pengemudi kendaraan dapat menuntut ganti rugi kepada pelanggar lalu lintas, tetapi dengan membuat laporan kepada polisi dan korban harus dapat membuktikan hal tersebut. Perlindungan untuk korban sudah ada dalam Undang-Undang, tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pengemudi yang merokok di jalan. Penerapan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang merokok saat berkendara di jalan raya telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, tetapi belum maksimal.
Implementasi atau penerapan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang merokok saat berkendara di jalan raya telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, tetapi belum maksimal.Korban kecelakaan pengemudi kendaraan dapat menuntut ganti rugi kepada pelanggar lalu lintas, tetapi dengan membuat laporan kepada polisi dan korban harus dapat membuktikan hal tersebut.Perlindungan untuk korban sudah ada dalam Undang-Undang, tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pengemudi yang merokok di jalan.Pembuktian itu sendiri agak sulit disebabkan karena abu rokok sangat sulit dapat dilihat oleh mata, tetapi jika terkena mata dapat menyebabkan mata merah, perih, dan bahkan dapat mengakibatkan kebutaan.
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok saat berkendara, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara dan memahami peraturan lalu lintas. Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat pengemudi yang merokok saat berkendara perlu diatur dalam Undang-Undang, agar korban dapat memperoleh hak-haknya dengan lebih mudah. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan strategi sosialisasi dan edukasi, serta mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berkendara.
| File size | 335.53 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini menganalisis KDRT sebagai lex specialis yangDengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini menganalisis KDRT sebagai lex specialis yang
IJBLEIJBLE Studi ini menerapkan metode juridik normatif dengan pendekatan statistik, perbandingan, dan konseptual, serta secara kritis meninjau UU Perlindungan DataStudi ini menerapkan metode juridik normatif dengan pendekatan statistik, perbandingan, dan konseptual, serta secara kritis meninjau UU Perlindungan Data
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hambatan utama yang ditemukan meliputi disharmoni regulasi antara UU Pornografi dan UU ITE, keterbatasan fasilitas forensik digital, lemahnya koordinasiHambatan utama yang ditemukan meliputi disharmoni regulasi antara UU Pornografi dan UU ITE, keterbatasan fasilitas forensik digital, lemahnya koordinasi
UNARSUNARS Penalisasi, sebagai proses pengancaman perbuatan terlarang dengan sanksi pidana, erat kaitannya dengan kriminalisasi. Ketika suatu perbuatan dikategorikanPenalisasi, sebagai proses pengancaman perbuatan terlarang dengan sanksi pidana, erat kaitannya dengan kriminalisasi. Ketika suatu perbuatan dikategorikan
UNARSUNARS Pengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dengan tidak menempatkan pembangunan ekonomi secaraPengendalian alih fungsi lahan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dengan tidak menempatkan pembangunan ekonomi secara
UNARSUNARS Pengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalianPengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian
UNARSUNARS Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadapPasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadap
UNARSUNARS Adanya kelembagaan baru di desa, yakni BPD, akan menjadi arena baru bagi massa rakyat, dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan. Hanya yang menjadiAdanya kelembagaan baru di desa, yakni BPD, akan menjadi arena baru bagi massa rakyat, dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan. Hanya yang menjadi
Useful /
UntikaUntika Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Hak Cipta berorientasi pada kepemilikanPenelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Hak Cipta berorientasi pada kepemilikan
UntikaUntika Untuk memperkuat perannya dalam mencegah konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasiUntuk memperkuat perannya dalam mencegah konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi
UntikaUntika Sehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraanSehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Optimalisasi hukum dan teknologi perlu terus dibenahi dalam penyelenggaraan
UNARSUNARS Peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan kepada klien. Tanggung jawab Notaris/PPAT adalah memastikan pembayaran pajakPeran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan kepada klien. Tanggung jawab Notaris/PPAT adalah memastikan pembayaran pajak