UTBUTB
KeadilanKeadilanDinamika kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara menuntut penguatan kerjasama penegakan hukum internasional yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan kejahatan transnasional bagi Indonesia melalui implementasi ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance dalam periode 2020-2025. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan analitis terhadap perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional terkait bantuan hukum timbal balik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan logika deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk kerjasama penegakan hukum lintas batas, dengan kontribusi signifikan dalam penanganan kasus narkotika, korupsi, dan pencucian uang. Implementasi MLA terbukti efektif dalam memfasilitasi pertukaran bukti, pelacakan aset hasil kejahatan, dan koordinasi penangkapan pelaku lintas yurisdiksi. Namun demikian, disparitas sistem hukum antar negara ASEAN, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kompleksitas prosedur birokrasi menjadi tantangan utama dalam optimalisasi kerjasama. Penelitian menyarankan perlunya penguatan harmonisasi regulasi domestik, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem koordinasi regional terintegrasi, dan standardisasi prosedur operasional untuk memaksimalkan potensi MLA dalam pemberantasan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan kejahatan transnasional melalui ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance, dapat disimpulkan bahwa implementasi bantuan hukum timbal balik telah memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan hukum internasional.Kasus Mary Jane Veloso menggambarkan dilema antara fleksibilitas pemanfaatan instrumen MLA dengan kepastian hukum domestik, dimana implementasi perjanjian internasional bersinggungan dengan prinsip kedaulatan negara dan keterbatasan regulasi nasional yang spesifik.Kerangka normatif yang dibangun melalui perjanjian regional ini telah menyediakan landasan yuridis yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kejahatan transnasional, mulai dari perdagangan narkotika, pencucian uang, hingga korupsi lintas negara.Mekanisme bantuan hukum timbal balik terbukti efektif dalam memfasilitasi pertukaran bukti, pelacakan aset hasil kejahatan, dan koordinasi penangkapan pelaku lintas yurisdiksi.Namun, implementasi ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance masih menghadapi tantangan struktural yang mempengaruhi tingkat implementasinya.Disparitas sistem hukum antara negara-negara ASEAN, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta kompleksitas prosedur birokrasi menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi kerjasama.
Untuk meningkatkan implementasi bantuan hukum timbal balik di kawasan ASEAN, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensional. Pertama, pembentukan ASEAN MLA Coordination Center sebagai badan penghubung regional dapat mempercepat proses koordinasi dan mengurangi hambatan birokrasi antar negara. Kedua, pengembangan guideline operasional yang seragam untuk implementasi MLA dapat mengurangi disparitas dalam interpretasi dan aplikasi ketentuan hukum internasional. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan regional dan pertukaran personel antar negara ASEAN dapat memperkuat keahlian dan pemahaman mengenai praktik terbaik dalam implementasi MLA. Keempat, pemanfaatan teknologi blockchain dan artificial intelligence dalam penangkapan pelaku kejahatan yang beroperasi melampaui batas yurisdiksi nasional dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses. Kelima, ekspansi kerjasama MLA dengan organisasi regional dan internasional di luar ASEAN dapat memperkuat kapasitas kawasan dalam menangani kejahatan transnasional yang berskala global.
- Pemberian Tepung Singkong yang Ditambahkan Isoamilase dalam Pakan terhadap Performa Ayam Broiler: Cassava... doi.org/10.29244/jintp.19.1.1-5Pemberian Tepung Singkong yang Ditambahkan Isoamilase dalam Pakan terhadap Performa Ayam Broiler Cassava doi 10 29244 jintp 19 1 1 5
- Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir... doi.org/10.21107/il.v1i1.8821Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir doi 10 21107 il v1i1 8821
- TERMINOLOGI KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL | Jurnal Aktual Justice. terminologi kejahatan... doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i1.440TERMINOLOGI KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Jurnal Aktual Justice terminologi kejahatan doi 10 47329 aktualjustice v3i1 440
- Selamat, website holrev.uho.ac.id telah aktif!. holrev uho ac aktif silahkan hapus file index php gantikan... doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11Selamat website holrev uho ac telah aktif holrev uho ac aktif silahkan hapus file index php gantikan doi 10 33561 holrev v7i1 11
- Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss | Uti... doi.org/10.22437/up.v2i3.13042Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional Studi Kasus Indonesia Swiss Uti doi 10 22437 up v2i3 13042
| File size | 412.93 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKBANGMAKASSARPOLTEKBANGMAKASSAR Namun, keamanan dan keandalan operasi penerbangan tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur canggih, tetapi juga pada ketersediaan informasiNamun, keamanan dan keandalan operasi penerbangan tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur canggih, tetapi juga pada ketersediaan informasi
UMMUMM Berdasarkan pada UNCLOS, klaim atas suatu wilayah yang didasarkan dari apek Historis tidak dibenarkan. keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan keteganganBerdasarkan pada UNCLOS, klaim atas suatu wilayah yang didasarkan dari apek Historis tidak dibenarkan. keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan
UTBUTB Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek telah dilakukan dengan memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek,Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek telah dilakukan dengan memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek,
SUBSETSUBSET Hasil menunjukkan bahwa algoritma SVM dengan kernel linear memberikan performa terbaik dengan akurasi mencapai 87%. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatanHasil menunjukkan bahwa algoritma SVM dengan kernel linear memberikan performa terbaik dengan akurasi mencapai 87%. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan
UNIPOLUNIPOL Pengelolaan pengarsipan dokumen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menulis pada buku agendaPengelolaan pengarsipan dokumen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menulis pada buku agenda
URECOLURECOL Analisis dari 15 jurnal tentang efek samping kemoterapi pada pasien kanker serviks di Asia Tenggara terdapat 12 jurnal berupa mual dan muntah (34,28%),Analisis dari 15 jurnal tentang efek samping kemoterapi pada pasien kanker serviks di Asia Tenggara terdapat 12 jurnal berupa mual dan muntah (34,28%),
UGMUGM Penelitian ini menganalisis pengaruh hubris CEO terhadap kinerja perusahaan di Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan antara CEO dan dewanPenelitian ini menganalisis pengaruh hubris CEO terhadap kinerja perusahaan di Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan antara CEO dan dewan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Tulisan ini akan menguraikan mengenai sejarah ekonomi Islam modern dan keterkaitannya dengan politik dalam upaya merumuskan berbagai hukum ekonomi Islam.Tulisan ini akan menguraikan mengenai sejarah ekonomi Islam modern dan keterkaitannya dengan politik dalam upaya merumuskan berbagai hukum ekonomi Islam.
Useful /
UTBUTB Penegakan hukum pidana lingkungan memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk pencegahan melalui penyuluhan dan pengawasan. Penerapan sanksi pidanaPenegakan hukum pidana lingkungan memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk pencegahan melalui penyuluhan dan pengawasan. Penerapan sanksi pidana
UTBUTB Dalam hal ini, komunikasi bisnis diperlukan dalam persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan PersainganDalam hal ini, komunikasi bisnis diperlukan dalam persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Banyak sarjana yang memiliki otoritas dalam suatu bidang ilmu merupakan bukti kuat bahwa para ulama kita tidak mengenal konsep dikotomi ilmu. Dalam pandanganBanyak sarjana yang memiliki otoritas dalam suatu bidang ilmu merupakan bukti kuat bahwa para ulama kita tidak mengenal konsep dikotomi ilmu. Dalam pandangan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana kedudukan Wali Nanggroe berhubungan dengan penerapan hukum Islam di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe merupakanPenelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana kedudukan Wali Nanggroe berhubungan dengan penerapan hukum Islam di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe merupakan