KPUKPU
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu IndonesiaElectoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu IndonesiaTulisan ini mengeksplorasi kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai self-regulatory body. Lebih spesifiknya, sejauh apa kewenangan KPU untuk menerjemahkan norma Undang-Undang ke dalam regulasi pelaksana. Kajian dilakukan dengan berangkat pada polemik “kuota gender dalam Pemilu 2024. Metode penulisan dilakukan melalui pendekatan hukum doktrinal, yaitu mengkaji hukum positif dengan mengolah dokumen-dokumen hukum yang tersedia. Dalam pembahasannya, norma Undang-Undang tidak mengatur tentang metode penghitungan dan sanksi untuk pemenuhan kuota gender. Melalui pembacaan ilmu perundang-undangan secara historikal-sistematik dalam norma Pemilu pasca-reformasi, ditemukan setidaknya dua pola. Pertama, dimana KPU menerapkan metode pembulatan atas-bawah dengan tanpa sanksi (Pemilu 2009 dan 2024), dan kedua, kebijakan pembulatan ke bawah yang disertai dengan sanksi (Pemilu 2014 dan 2019). Kajian ini menunjukkan bahwa polemik regulasi kuota gender dalam PKPU 10/2023 untuk Pemilu 2024 membawa babak baru kelembagaan KPU. Berbekal dengan preseden legislasi maupun yudisial dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kajian ini memberikan dua sisi kesimpulan. Pada satu sisi, meskipun kebijakan kuota gender oleh KPU pada Pemilu 2024 dinyatakan keliru, namun pada sisi yang lain justru sekaligus menguatkan kedudukan KPU sebagai self-regulatory body.
Ketiadaan norma UU yang mengatur secara eksplisit sanksi soal kuota gender menimbulkan dua model kebijakan yang diambil KPU.Pertama, model activism yang diterapkan untuk Pemilu 2014 dan 2019, dan model restraint yang untuk Pemilu 2009 dan 2024.Dengan berangkat pada preseden legislasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan preseden yudisial, kini dan untuk Pemilu selanjutnya tersedia perangkat metodikal bagi KPU.Bahwa dalam keadaan “norma tanpa sanksi, KPU wajib melakukan activism dengan pendekatan “politik hukum guna menangkap semangat dari suatu norma UU untuk dituangkan dalam PKPU.Terdapat dua titik tekan yang patut disorot.Pertama, secara lebih khusus, terjadi penguatan konstitusional terhadap komitmen kesetaraan gender dalam Pemilu.Kedua, secara lebih luas, pada saat yang bersamaan seluruh rangkaian tersebut sekaligus memperkuat kedudukan KPU terkait self regulatory-body.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, mengkaji lebih lanjut tentang dinamika pembentukan regulasi kuota gender dalam Pemilu Indonesia, terutama terkait dengan metode penghitungan dan sanksi administrasi. Kedua, meneliti tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan KPU sebagai self-regulatory body, khususnya dalam hal penafsiran norma UU dan pembentukan PKPU. Ketiga, menganalisis lebih mendalam tentang hubungan antara affirmative action, kontrol sosial, dan rekayasa sosial dalam konteks Pemilu Indonesia. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pembentukan regulasi Pemilu, serta memperkuat kedudukan KPU sebagai self-regulatory body dalam penerjemahan norma UU ke dalam PKPU.
| File size | 422.66 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan Megawati mencerminkan kepatuhan konstitusional yang tinggi, di mana ia memfasilitasi lahirnya lembaga-lembagaKesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan Megawati mencerminkan kepatuhan konstitusional yang tinggi, di mana ia memfasilitasi lahirnya lembaga-lembaga
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menyusun dan menerapkan struktur skala upah diatur secara eksplisit dalam hukum ketenagakerjaan, khususnyaHasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menyusun dan menerapkan struktur skala upah diatur secara eksplisit dalam hukum ketenagakerjaan, khususnya
UTSUTS The capital market, as an economic instrument, is inherently influenced by both economic and non-economic environmental factors. The objective of thisThe capital market, as an economic instrument, is inherently influenced by both economic and non-economic environmental factors. The objective of this
YAYASANBHZYAYASANBHZ Supremasi konstitusi tidak akan terwujud apabila Mahkamah Konstitusi tidak dibekali dengan kewenangan dan instrumen yang memadai untuk menghadapi tantanganSupremasi konstitusi tidak akan terwujud apabila Mahkamah Konstitusi tidak dibekali dengan kewenangan dan instrumen yang memadai untuk menghadapi tantangan
UNSUNS Penelitian ini juga mengkaji aturan perundang-undangan dalam memaknai pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu aturan. Pendekatan yang digunakan adalahPenelitian ini juga mengkaji aturan perundang-undangan dalam memaknai pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu aturan. Pendekatan yang digunakan adalah
PUBMEDIAPUBMEDIA Hal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negaraHal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negara
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini memeriksa kemungkinan dan kekurangan dari legalisasi falsum di Indonesia menggunakan pendekatan normatif, teoritis, dan komparatif. PenelitianPenelitian ini memeriksa kemungkinan dan kekurangan dari legalisasi falsum di Indonesia menggunakan pendekatan normatif, teoritis, dan komparatif. Penelitian
UNSURUNSUR Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini Penulis gunakan berdasarkan asas-asasPendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini Penulis gunakan berdasarkan asas-asas
Useful /
STIKESLHOKSEUMAWESTIKESLHOKSEUMAWE Cedera kepala merupakan masalah kesehatan yang terus berkembang secara global dan menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan seumur hidup bagi penderitanya.Cedera kepala merupakan masalah kesehatan yang terus berkembang secara global dan menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan seumur hidup bagi penderitanya.
STIKESLHOKSEUMAWESTIKESLHOKSEUMAWE Perawatan kaki, salah satunya SPA diabetik, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sirkulasi darah perifer sehingga dapat mencegah komplikasiPerawatan kaki, salah satunya SPA diabetik, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sirkulasi darah perifer sehingga dapat mencegah komplikasi
STIKESLHOKSEUMAWESTIKESLHOKSEUMAWE Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa mayoritas pengetahuan masyarakat baik yaituInstrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa mayoritas pengetahuan masyarakat baik yaitu
STIKESLHOKSEUMAWESTIKESLHOKSEUMAWE Populasi penelitian ini adalah seluruh penderita yang sedang menjalani pengobatan ke puskesmas Mon Geudong Kota Lhokseumawe dari periode Februari hinggaPopulasi penelitian ini adalah seluruh penderita yang sedang menjalani pengobatan ke puskesmas Mon Geudong Kota Lhokseumawe dari periode Februari hingga