BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiHak politik keterwakilan perempuan dalam Pemilu legislatif di Indonesia, diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, beberapa kali perubahan hingga menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pisau analisis kualitatif dengan perbandingan penerapan di beberapa negara bersistem presidensial. Kajian ini menunjukkan bahwa hak politik keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hak politik keterwakilan perempuan dalam sistem Pemilu proporsional representatif pada pemilihan anggota legislatif memenuhi prinsip inklusi, disamping itu, proporsional representasi juga memberikan kesempatan bagi semua partai untuk memaksimalkan keseluruhan suara yang mereka dapatkan. Sistem Proporsional Representatif terbuka memberikan kesempatan yang sama untuk tiap-tiap kandidat baik pria maupun perempuan, pemberian sanksi kepada partai yang tidak memenuhi syarat minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai peserta Pemilu, akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi keterwakilan perempuan di parlemen.
Penelitian menunjukkan bahwa hak politik keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif Indonesia diatur melalui UU No.12 Tahun 2003 yang kemudian diubah menjadi UU No.7 Tahun 2017, termasuk mekanisme zipper untuk memastikan minimal 30% perempuan.Sistem representasi proporsional memberikan prinsip inklusi dan kesetaraan suara, memungkinkan partai menempatkan perempuan secara efektif di parlemen.Dengan penerapan sistem proporsional terbuka serta sanksi bagi partai yang tidak memenuhi kuota, peluang perempuan untuk terpilih menjadi lebih besar.
Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris mengenai dampak mekanisme zipper terhadap tingkat keberhasilan kandidat perempuan di berbagai provinsi Indonesia, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kuota gender. Selanjutnya, diperlukan analisis komparatif mengenai efektivitas kuota gender dalam sistem presidensial di negara lain, seperti Brazil atau Meksiko, untuk memperluas pemahaman tentang konteks politik yang berbeda dan menguji apakah kebijakan serupa dapat diadaptasi di Indonesia. Terakhir, penting untuk meneliti sikap pemilih terhadap kandidat perempuan dalam sistem proporsional terbuka, termasuk persepsi tentang kompetensi dan representativitas, guna mengembangkan strategi kampanye yang lebih inklusif dan meningkatkan partisipasi politik wanita.
| File size | 545.32 KB |
| Pages | 19 |
| Short Link | https://juris.id/p-33K |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Kesimpulan pertama merangkum hasil penelitian kualitatif berupa kajian literatur dari berbagai studi terdahulu, yang dapat dimanfaatkan oleh PemerintahKesimpulan pertama merangkum hasil penelitian kualitatif berupa kajian literatur dari berbagai studi terdahulu, yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah
AKABAAKABA Gugatan cerai ghoib merupakan jalur hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk mengakhiri perkawinan dengan suami yang tidak diketahui keberadaannya, terutamaGugatan cerai ghoib merupakan jalur hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk mengakhiri perkawinan dengan suami yang tidak diketahui keberadaannya, terutama
UNISUNIS Implementasi Peraturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diImplementasi Peraturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid. Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative danAdapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid. Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative dan
STIA LK DUMAISTIA LK DUMAI Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah memberikan wawasan dan informasi baru kepada masyarakat tentang pentingnya penguatan manajemenMelalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah memberikan wawasan dan informasi baru kepada masyarakat tentang pentingnya penguatan manajemen
UNIGHAUNIGHA Akibat hukumnya, akte kelahiran anak dari nikah siri tidak dapat dikeluarkan karena pernikahan tidak resmi menurut hukum positif Indonesia. Menurut HukumAkibat hukumnya, akte kelahiran anak dari nikah siri tidak dapat dikeluarkan karena pernikahan tidak resmi menurut hukum positif Indonesia. Menurut Hukum
UNISMAUNISMA Pemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintahPemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintah
UNISMAUNISMA 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Useful /
Q2LIIQ2LII Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan tunggal tidak cukup dalam perawatan infertilitas. Sinergi antara aspek medis, psikologis, gaya hidup, dan dukunganTemuan ini menegaskan bahwa pendekatan tunggal tidak cukup dalam perawatan infertilitas. Sinergi antara aspek medis, psikologis, gaya hidup, dan dukungan
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Peneliti merumuskan tiga pertanyaan penelitian yang akan dianalisis: pertama, mengidentifikasi kepribadian dasar Arvin; kedua, mengidentifikasi perkembanganPeneliti merumuskan tiga pertanyaan penelitian yang akan dianalisis: pertama, mengidentifikasi kepribadian dasar Arvin; kedua, mengidentifikasi perkembangan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Keterlibatan Tali Tigo Sapilin (Ninik Mamak, alim ulama, cadiak pandai) krusial dalam menjaga nilai-nilai budaya. Faktor perubahan sosial-politik dan ekonomi,Keterlibatan Tali Tigo Sapilin (Ninik Mamak, alim ulama, cadiak pandai) krusial dalam menjaga nilai-nilai budaya. Faktor perubahan sosial-politik dan ekonomi,
BAWASLUBAWASLU Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang