UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAPenalisasi merupakan proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana, yang umumnya berkaitan erat dengan kriminalisasi. Ketika kebijakan menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, langkah selanjutnya adalah menentukan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan tersebut. Namun, hal ini harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan. Sanksi pidana penjara seharusnya menjadi opsi terakhir, karena tujuannya adalah menyelamatkan jiwa manusia, dan memasukkan ketentuan pidana harus mampu memperhatikan aspek rasional, argumentasi hukum, selektif, dan menjadi satu-satunya jalan untuk mencegah perbuatan pidana.
Penalisasi, sebagai proses pengancaman perbuatan terlarang dengan sanksi pidana, erat kaitannya dengan kriminalisasi.Ketika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, penentuan ancaman sanksi pidana menjadi langkah selanjutnya.Namun, pertimbangan aspek kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan sangatlah penting dalam proses ini.Sanksi pidana penjara sebaiknya menjadi opsi terakhir, dengan tujuan utama menyelamatkan jiwa manusia dan memperhatikan aspek hukum yang rasional dan selektif.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas sanksi administrasi sebagai alternatif dari sanksi pidana dalam mengatasi pelanggaran hukum yang bersifat administratif. Studi komparatif mengenai penerapan kebijakan penalisasi di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan potensi adaptasi di Indonesia. Selain itu, penelitian mengenai dampak sosial dan ekonomi dari kriminalisasi perbuatan administratif perlu dilakukan untuk mengidentifikasi konsekuensi yang tidak diinginkan dan merumuskan kebijakan yang lebih proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan prinsip ultimum remedium dan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu.
| File size | 194.73 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
KPUKPU Pada satu sisi, meskipun kebijakan kuota gender oleh KPU pada Pemilu 2024 dinyatakan keliru, namun pada sisi yang lain justru sekaligus menguatkan kedudukanPada satu sisi, meskipun kebijakan kuota gender oleh KPU pada Pemilu 2024 dinyatakan keliru, namun pada sisi yang lain justru sekaligus menguatkan kedudukan
FHUKIFHUKI Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme sanksi administrasi, peningkatan kapasitas pengawasan, harmonisasi kewenanan pusat‑daerah, dan partisipasiOleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme sanksi administrasi, peningkatan kapasitas pengawasan, harmonisasi kewenanan pusat‑daerah, dan partisipasi
UNARSUNARS Pelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabatPelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabat
UNARSUNARS Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai perlindungan data pribadi konsumen yang melakukan kegiatan belanja secara online.Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai perlindungan data pribadi konsumen yang melakukan kegiatan belanja secara online.
UNARSUNARS Menjaga independensi saksi ahli forensik adalah esensial untuk mendukung sistem peradilan yang adil dan efektif. Independensi saksi ahli forensik adalahMenjaga independensi saksi ahli forensik adalah esensial untuk mendukung sistem peradilan yang adil dan efektif. Independensi saksi ahli forensik adalah
UNARSUNARS Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang HakBatik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak
UNARSUNARS 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya
UNARSUNARS membubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwamembubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa
Useful /
FHUKIFHUKI Penguatan sistem pengawasan, sanksi konsisten, dan sosialisasi intensif kepada perusahaan serta pekerja diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum danPenguatan sistem pengawasan, sanksi konsisten, dan sosialisasi intensif kepada perusahaan serta pekerja diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria adalah hukum nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria adalah hukum nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia.
UNARSUNARS Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang artinya bahwa penelitian ini menggunakan norma hukum sebagaiMetode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang artinya bahwa penelitian ini menggunakan norma hukum sebagai
UNARSUNARS Pemalsuan bukti pembayaran pajak atas peralihan dan/atau penguasaan hak atas tanah merupakan delik pidana umum dan khusus. Peran Notaris/PPAT adalah memberikanPemalsuan bukti pembayaran pajak atas peralihan dan/atau penguasaan hak atas tanah merupakan delik pidana umum dan khusus. Peran Notaris/PPAT adalah memberikan