IAIN MADURAIAIN MADURA
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata SosialAL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata SosialDi hukum Islam Indonesia, falsum tidak memiliki padanan langsung. Namun, konsep ini menjadi topik perdebatan hukum yang berkaitan dengan keyakinan, pernyataan, dan perilaku. Falsum berfungsi untuk memperbaiki keputusan akhir dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Para jaksa penuntut umum mungkin mengajukan Peninjauan Kembali, tetapi Mahkamah Konstitusi membatasi wewenang ini hanya untuk narapidana dan keturunannya, yang memperpanjang ketidakadilan. Peninjauan Kembali seharusnya dapat mengatasi masalah suap, pemalsuan dokumen, konflik kepentingan, dan sumpah palsu dengan menggunakan konsep falsum. Namun, penerapan falsum di Indonesia menimbulkan masalah mengenai kecocokannya dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyelidiki bagaimana penanganan falsum, sesuai dengan prinsip keadilan dan utilitas, dapat mengarah pada reformasi hukum yang lebih adil dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, terutama di dalam komunitas Muslim Indonesia yang dominan. Penelitian ini memeriksa kemungkinan dan kekurangan dari legalisasi falsum di Indonesia menggunakan pendekatan normatif, teoritis, dan komparatif. Penelitian ini berpendapat bahwa konsep falsum dapat memberikan alasan yang meyakinkan untuk reformasi hukum di sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini juga memungkinkan para penegak hukum dan para pembuat draf Kode Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memahami evolusi Peninjauan Kembali karena memberikan wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk memulai Peninjauan Kembali berdasarkan falsum adalah penting untuk memastikan keadilan yang lebih besar.
Ajaran Islam melihat falsum sebagai bagian dari penipuan atau ketidakjujuran yang membuatnya dikategorikan sebagai tindakan yang dikutuk.Sebaliknya, Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, kebenaran, kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak setiap orang dalam segala aspek kehidupan.Belanda dan Jerman telah menerapkan konsep falsum yang dapat digunakan sebagai praktik terbaik untuk Peninjauan Kembali terhadap pembebasan atau putusan yang tidak adil, seperti bukti dokumen yang dipalsukan, saksi atau ahli yang melakukan sumpah palsu, dan hakim yang menerima suap.Sebaliknya, rancangan Kode Hukum Acara Pidana Indonesia tidak mengandung konsep falsum dan hanya membatasi novum dan keputusan pengadilan yang bertentangan sebagai dasar untuk Peninjauan Kembali.Bahkan, rancangan hanya membatasi narapidana dan keturunannya untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bukan jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan korban.Oleh karena itu, kekosongan hukum ini harus digunakan sebagai kesempatan oleh badan legislatif dalam merancang konsep falsum dalam Kode Hukum Acara Pidana Indonesia di masa depan.Tidak hanya mencontohkan konsep falsum di Belanda dan Jerman, tetapi juga memperluas falsum untuk mencakup konflik kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali.Gagasan mengatur falsum di Indonesia menimbulkan tantangan dari aspek biaya litigasi dan waktu yang lama.Namun, tantangan ini layak diperjuangkan demi menegakkan keadilan bagi korban yang kepentingan mereka diwakili oleh jaksa penuntut umum dengan memungkinkan Peninjauan Kembali terhadap pembebasan atau putusan yang tidak adil akibat berbagai jenis kesalahan substansial dan prosedural.
Untuk meningkatkan keadilan dan mencegah ketidakadilan, penting untuk mengatur falsum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menyarankan agar badan legislatif merancang konsep falsum dalam Kode Hukum Acara Pidana Indonesia di masa depan. Selain mencontohkan konsep falsum dari Belanda dan Jerman, perlu juga memperluas falsum untuk mencakup konflik kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan agar jaksa penuntut umum diberi wewenang untuk memulai Peninjauan Kembali berdasarkan falsum, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan utilitas. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjadi lebih adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan falsum.
- Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. analysis omnibus law challenges perspectives islamic... doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.22720Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam analysis omnibus law challenges perspectives islamic doi 10 22373 sjhk v8i2 22720
- 0. 0 doi.org/10.5553/elr.0001770 0 doi 10 5553 elr 000177
- Criminal Legal Protection for Bona Fide Third Parties Over Assets in Corruption and Money Laundering... doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2159.pp171-182Criminal Legal Protection for Bona Fide Third Parties Over Assets in Corruption and Money Laundering doi 10 28946 slrev Vol8 Iss1 2159 pp171 182
| File size | 629.84 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Analisis ini menyoroti bagaimana kerangka kerja KUPI mengintegrasikan maqāṣid asy-syarīah (tujuan hukum Islam) dengan mubādalah, sebuah perspektifAnalisis ini menyoroti bagaimana kerangka kerja KUPI mengintegrasikan maqāṣid asy-syarīah (tujuan hukum Islam) dengan mubādalah, sebuah perspektif
STAIN TDMSTAIN TDM Dari perspektif maqāṣid al-sharīʿah, pendaftaran perkawinan harus dipahami sebagai persyaratan hukum substansial daripada formalitas administratifDari perspektif maqāṣid al-sharīʿah, pendaftaran perkawinan harus dipahami sebagai persyaratan hukum substansial daripada formalitas administratif
UIN BANTENUIN BANTEN Berdasarkan hasil diskusi pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa ada peningkatan dibandingkan validasi pertama ada peningkatan nilai rata-rata dan kriteriaBerdasarkan hasil diskusi pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa ada peningkatan dibandingkan validasi pertama ada peningkatan nilai rata-rata dan kriteria
IAIN MADURAIAIN MADURA Stigma sosial dan kesalahpahaman tentang gangguan makan sering kali mencegah individu mencari bantuan profesional. Penelitian ini membuka peluang untukStigma sosial dan kesalahpahaman tentang gangguan makan sering kali mencegah individu mencari bantuan profesional. Penelitian ini membuka peluang untuk
IAISAMBASIAISAMBAS Praktik musaqah kebun karet di Lubuk Dagang Village, Sambas District, is carried out on the basis of mutual assistance carried out by both parties withPraktik musaqah kebun karet di Lubuk Dagang Village, Sambas District, is carried out on the basis of mutual assistance carried out by both parties with
STIBASTIBA Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif, femonologi, dan studi kasus. Hasil penelitianPenelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif, femonologi, dan studi kasus. Hasil penelitian
STIBASTIBA Para pedagang menyadari pentingnya kejujuran dalam berdagang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai agama. PenerapanPara pedagang menyadari pentingnya kejujuran dalam berdagang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai agama. Penerapan
STIBASTIBA Trading forex online adalah perdagangan mata uang asing dengan mata uang asing lainnya antara suatu negara dengan negara lainnya yang dilakukan tanpa melibatkanTrading forex online adalah perdagangan mata uang asing dengan mata uang asing lainnya antara suatu negara dengan negara lainnya yang dilakukan tanpa melibatkan
Useful /
STAIN TDMSTAIN TDM Penyelenggaraan hak pasca perceraian secara adil dijamin secara hukum, namun belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam perceraian inisiatif istri. PenafsiranPenyelenggaraan hak pasca perceraian secara adil dijamin secara hukum, namun belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam perceraian inisiatif istri. Penafsiran
STAIN TDMSTAIN TDM Selain itu, tanggung jawab risiko dalam ijarah mewajibkan pengusaha untuk menjamin keselamatan pekerja, menyediakan lingkungan yang aman, dan mengkompensasiSelain itu, tanggung jawab risiko dalam ijarah mewajibkan pengusaha untuk menjamin keselamatan pekerja, menyediakan lingkungan yang aman, dan mengkompensasi
USNIUSNI Video animasi menggunakan Powtoon pada mata pelajaran matematika dengan metode GASING yang dikembangkan lebih menarik karena memuat gambar, animasi, audioVideo animasi menggunakan Powtoon pada mata pelajaran matematika dengan metode GASING yang dikembangkan lebih menarik karena memuat gambar, animasi, audio
STIBASTIBA Abu Hanifah dan Zufar tidak membolehkan kerja sama musāqāh sedangkan jumhur ulama Hanafi membolehkan kerja sama musāqāh. Mazhab Syāfiiyyah yaitu Al-Quran,Abu Hanifah dan Zufar tidak membolehkan kerja sama musāqāh sedangkan jumhur ulama Hanafi membolehkan kerja sama musāqāh. Mazhab Syāfiiyyah yaitu Al-Quran,