UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumKejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan transnasional yang melibatkan kartel internasional terorganisir. Pengaturan terkait tindak pidana narkotika di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat 27 bab dan 155 pasal terkait pengaturan narkotika, meliputi peraturan umum, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi, dan kejahatan. Ketentuan, termasuk ketentuan peralihan. BNN kabupaten kediri sendiri setidaknya mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan narkotika, yang menjadi banyaknya pertanyaan dimana proses penyidikan yang dilakukan ini sesuai prosedur yang dilakukan seperti pihak kepolisian sedang menyelidiki dalam perkara kejahatan pada umumnya. Penelitian hukum ini adalah penelitian Social Legal Research atau Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Upaya pelaksanaan penyidikan menurut Undang-Undang Noor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kewenangan dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai Negri Sipil. Penyidik Badan Narkotika Nasional, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan saling berkoordinasi. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri tidak memiliki hambatan yang cukup berarti. Namun dengan luasnya wilayah Kabupaten Kediri sedikit membutuhkan ekstra waktu dan tenaga manakala proses penyidikan berlangsung.
Narkotika telah menjadi kejahatan lama di Indonesia dan kerangka hukum yang mengaturnya, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memberi wewenang penyidikan kepada Badan Narkotika Nasional, kepolisian, dan penyidik pegawai negeri sipil.Koordinasi antar lembaga tersebut sangat penting, meskipun terdapat tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan kendala geografis wilayah yang luas.Peningkatan komunikasi dan kerjasama antara semua pihak dapat mengurangi hambatan operasional dan meningkatkan efektivitas penyidikan narkotika.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana penggunaan teknologi informasi, seperti sistem digital berbasis GIS, dapat mempercepat proses penyidikan narkotika di wilayah dengan luas geografis yang besar seperti Kabupaten Kediri, serta menilai dampaknya terhadap efisiensi waktu dan sumber daya. Selanjutnya, studi perbandingan antara koordinasi penyidik BNN, kepolisian, dan pegawai negeri sipil di berbagai provinsi dapat mengidentifikasi faktor‑faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, sehingga dapat dirumuskan model koordinasi yang lebih efektif. Terakhir, penelitian kualitatif mengenai persepsi dan pengalaman penyidik lapangan terkait hambatan administratif dan komunikatif dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki prosedur internal serta kebijakan komunikasi antar lembaga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas penyidikan narkotika secara nasional.
| File size | 178.82 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISKAUNISKA Sus/2023/PN Kdr perantara narkotika telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perantara narkotika dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35Sus/2023/PN Kdr perantara narkotika telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perantara narkotika dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
UNISKAUNISKA Didapati kekaburan hukum dan perlunya penetapan pengaturan aktivitas lebih lanjut demi memenuhi kepastian hukum, kejelasan penetapan, agar tidak menimbulkanDidapati kekaburan hukum dan perlunya penetapan pengaturan aktivitas lebih lanjut demi memenuhi kepastian hukum, kejelasan penetapan, agar tidak menimbulkan
UNISKAUNISKA Rekomendasi menyarankan peningkatan transparansi, pelacakan berkelanjutan, dan integrasi pendekatan budaya lokal untuk memastikan manfaat program dirasakanRekomendasi menyarankan peningkatan transparansi, pelacakan berkelanjutan, dan integrasi pendekatan budaya lokal untuk memastikan manfaat program dirasakan
UNISKAUNISKA Model mediasi yang didukung oleh kompetensi mediator dan prosedur administrasi memadai tergolong cukup efektif, namun belum optimal karena keterbatasanModel mediasi yang didukung oleh kompetensi mediator dan prosedur administrasi memadai tergolong cukup efektif, namun belum optimal karena keterbatasan
UNISKAUNISKA Putusan 2024 menekankan kecurangan sistematis, sedangkan 2019 menyoroti perhitungan suara. Perbandingan ini menyoroti kebutuhan harmonisasi prosedur penyelesaianPutusan 2024 menekankan kecurangan sistematis, sedangkan 2019 menyoroti perhitungan suara. Perbandingan ini menyoroti kebutuhan harmonisasi prosedur penyelesaian
UNISKAUNISKA Mojoroto Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri dilaksanakan berdasarkanMojoroto Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan
UNISKAUNISKA Serta ada tidaknya nusyuz seorang istri. Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan flame important aspek keberadaan anak berada dalam asuhanSerta ada tidaknya nusyuz seorang istri. Bahwa terkait nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan flame important aspek keberadaan anak berada dalam asuhan
UNISKAUNISKA Konsep yang diusung dalam perubahan mendasar terkait perizinan yakni peralihan perizinan berusaha berbasis izin (license approach) menjadi berbasis resikoKonsep yang diusung dalam perubahan mendasar terkait perizinan yakni peralihan perizinan berusaha berbasis izin (license approach) menjadi berbasis resiko
Useful /
UNISKAUNISKA Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk menjaga kualitas demokrasi dan menegakkan prinsip negaraOleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk menjaga kualitas demokrasi dan menegakkan prinsip negara
UNISKAUNISKA Pengolahan sampah pertanian yang dikelola oleh jamaah tani mempengaruhi kualitas pakan kambing, sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan. Budaya keagamaanPengolahan sampah pertanian yang dikelola oleh jamaah tani mempengaruhi kualitas pakan kambing, sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan. Budaya keagamaan
UNISKAUNISKA Dengan menggunakan metode normatif dan empiris, peneliti menganalisis proses pembuktian, dasar pertimbangan hakim, serta hambatan pelaksanaan pembagianDengan menggunakan metode normatif dan empiris, peneliti menganalisis proses pembuktian, dasar pertimbangan hakim, serta hambatan pelaksanaan pembagian
UNISKAUNISKA Adapun upaya penyelesaian tersebut pertama yaitu non litigasi, menurut pasal 147 dan pasal 148 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan KawasanAdapun upaya penyelesaian tersebut pertama yaitu non litigasi, menurut pasal 147 dan pasal 148 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan