MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumProduk kosmetik impor yang diedarkan melalui marketplace tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan tindakan ilegal. Tindakan ini diatur oleh berbagai regulasi untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik impor tanpa izin edar ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik impor di marketplace dengan menerbitkan sertifikasi izin edar atas suatu produk kosmetik impor yang memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik impor tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara online melalui marketplace. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisa menggunakan metode analisa data kualitatif. Dapat diperoleh hasil akhir dari penelitian ini bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik impor melalui marketplace diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen.
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik impor tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Marketplace dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan itu sendiri dengan melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik impor baik sebelum maupun selama produk tersebut diedarkan.Apabila konsumen dirugikan akibat produk kosmetik impor, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha.Selain itu, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik impor tanpa izin edar melalui marketplace ini perlu dilakukan oleh setiap pihak, baik pelaku usaha, pemerintah, maupun konsumen untuk mencapai perlindungan konsumen yang optimal. Perlindungan hukum terhadap konsumen membutuhkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi pelaku usaha dan konsumen juga dilibatkan. Dengan demikian, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik impor. Lebih lanjut, perlu adanya penelitian mendalam mengenai efektivitas pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik impor ilegal di marketplace, termasuk peran serta platform marketplace dalam memastikan legalitas produk yang dijual. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada pengembangan strategi edukasi konsumen mengenai cara membedakan produk kosmetik legal dan ilegal, serta hak-hak konsumen dalam transaksi online.
- Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal | Juripol (Jurnal Institusi... jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11697Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal Juripol Jurnal Institusi jurnal polgan ac index php juripol article view 11697
- Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace... ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/222Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace ejournal mejailmiah index php adagium article view 222
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM JUAL... jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/358PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM JUAL jurnal balitbangda lampungprov go index php jip article view 358
| File size | 305.21 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKIMPOLTEKIM Hal ini penting untuk mencegah TPPO dan melindungi hak korban, serta mendukung keamanan negara secara lebih efektif. Penelitian ini menyoroti peran signifikanHal ini penting untuk mencegah TPPO dan melindungi hak korban, serta mendukung keamanan negara secara lebih efektif. Penelitian ini menyoroti peran signifikan
UAIUAI Kepedulian pemerintah akan pendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikanKepedulian pemerintah akan pendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan
UNESUNES Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal dunia pada PT Sinar Mitra Sepadan FinancePenerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal dunia pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance
AKABAAKABA Peran dan fungsi partai oposisi belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan revisi dalam UU Parpol untuk menambahkanPeran dan fungsi partai oposisi belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan revisi dalam UU Parpol untuk menambahkan
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah sebaiknya merevisi dan merumuskan regulasi PAW yang mengakomodasi pembatalan SK Bupati oleh PTUN, mulai dari tingkat Undang‑Undang hinggaPemerintah sebaiknya merevisi dan merumuskan regulasi PAW yang mengakomodasi pembatalan SK Bupati oleh PTUN, mulai dari tingkat Undang‑Undang hingga
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas JasaDengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas Jasa
UNISSULAUNISSULA Politik hukum anak di luar pernikahan juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang juga diratifikasi oleh negara Indonesia. Perlindungan hukum anak di luarPolitik hukum anak di luar pernikahan juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang juga diratifikasi oleh negara Indonesia. Perlindungan hukum anak di luar
SYEKH NURJATISYEKH NURJATI Ketiga, Thaha terkadang dengan kedalaman ilmu tasawufnya, memiliki pandangan sendiri mengenai suatu pemasalahan yang di dalam Al-Qur‟an tidak dinyatakanKetiga, Thaha terkadang dengan kedalaman ilmu tasawufnya, memiliki pandangan sendiri mengenai suatu pemasalahan yang di dalam Al-Qur‟an tidak dinyatakan
Useful /
UNESUNES Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak integrasi berfungsi sebagai sanksi administratif sekaligus alat pembelajaran sosial. Hambatan dalam pelaksanaanHasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak integrasi berfungsi sebagai sanksi administratif sekaligus alat pembelajaran sosial. Hambatan dalam pelaksanaan
UNESUNES Penyelesaian tindak pidana narkotika dengan rehabilitasi pada Satresnarkoba Polresta Padang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua pelakuPenyelesaian tindak pidana narkotika dengan rehabilitasi pada Satresnarkoba Polresta Padang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua pelaku
UMLAUMLA Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan dan kepatuhan pasien gagal jantung dalam pembatasan cairan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan dan kepatuhan pasien gagal jantung dalam pembatasan cairan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Selain itu, terdapat risiko bahwa diplomasi pertahanan digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi negara-negara besar, yang dapat mengganggu keseimbanganSelain itu, terdapat risiko bahwa diplomasi pertahanan digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi negara-negara besar, yang dapat mengganggu keseimbangan