KEMENDAGRIKEMENDAGRI
Jurnal Bina PrajaJurnal Bina PrajaImplementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia selama ini lebih banyak dipandang sebagai mekanisme kepatuhan administratif yang selaras dengan kebijakan nasional dan penilaian berbasis indeks. Secara konseptual, SPBE sebenarnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan menuju pemerintah digital yang terpadu, efektif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan SPBE di Provinsi Kalimantan Timur dengan menempatkannya sebagai proses transformasi tata kelola digital, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kinerja SPBE, dan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka pemerintahan digital.
Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam kebijakan dan kelembagaan, namun belum mencapai transformasi pemerintahan digital yang matang.Meskipun indeks SPBE meningkat dan regulasi daerah menunjukkan komitmen pemerintah regional, masih diperlukan penguatan tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi sistem untuk mewujudkan transformasi yang efektif dan berkelanjutan.Pada saat ini, pencapaian lebih mencerminkan kepatuhan administratif terhadap kebijakan nasional dibandingkan optimalisasi penggunaan SPBE dalam praktik layanan publik dan pengambilan keputusan strategis.
Untuk memperdalam pemahaman mengenai peran Unit Koordinasi SPBE dalam meningkatkan integrasi kebijakan digital, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara komparatif efektivitas unit tersebut antara provinsi yang memiliki skor indeks SPBE tinggi dan rendah, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan koordinasi. Selanjutnya, mengingat pentingnya kompetensi digital ASN, sebuah studi longitudinal dapat dirancang untuk mengevaluasi dampak program pelatihan digital berkelanjutan terhadap peningkatan kemampuan teknis dan pemahaman tata kelola digital pada pegawai, dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah intervensi. Selain itu, penelitian tindakan terapan dapat menguji model tata kelola data terintegrasi berbasis arsitektur layanan terbuka (open service architecture) di beberapa OPD, menilai sejauh mana interoperabilitas sistem dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Ketiga arah studi tersebut diharapkan memberikan bukti empiris yang mendukung perancangan kebijakan SPBE yang lebih responsif, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat integrasi sistem di tingkat regional.
- Open Government in Indonesia | OECD. open government oecd skip main content report close https authors... oecd.org/en/publications/open-government-in-indonesia_9789264265905-en.htmlOpen Government in Indonesia OECD open government oecd skip main content report close https authors oecd en publications open government in indonesia 9789264265905 en html
- Smart City development in “Nusantara”, the new capital of Indonesia: local government and... doi.org/10.5719/hgeo.2023.172.2Smart City development in AuNusantaraAy the new capital of Indonesia local government and doi 10 5719 hgeo 2023 172 2
- Digital ID Policy in Support of Digital Transformation in Indonesia | Jurnal Bina Praja. digital policy... jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/2548Digital ID Policy in Support of Digital Transformation in Indonesia Jurnal Bina Praja digital policy jurnal kemendagri go index php jbp article view 2548
- A Review of E-Government Assessment Frameworks: E-Readiness, Adoption, Citizen Engagement and Quality... doi.org/10.29379/jedem.v14i2.717A Review of E Government Assessment Frameworks E Readiness Adoption Citizen Engagement and Quality doi 10 29379 jedem v14i2 717
| File size | 473.79 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
LLDIKTI10LLDIKTI10 Selain itu, terdapat diskriminasi seksis yang terwujud dalam penempatan Bundo Kanduang pada urutan terakhir dalam pasal pertama, menunjukkan perlakuanSelain itu, terdapat diskriminasi seksis yang terwujud dalam penempatan Bundo Kanduang pada urutan terakhir dalam pasal pertama, menunjukkan perlakuan
OJSAPAJIOJSAPAJI Selain itu, pelatihan dan penguasaan teknologi informasi menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. ImplikasiSelain itu, pelatihan dan penguasaan teknologi informasi menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Implikasi
UBBUBB Kemandirian daerah di era otonomi daerah dapat dilihat dari konteks giat pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah, baik fisik maupun non fisikKemandirian daerah di era otonomi daerah dapat dilihat dari konteks giat pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah, baik fisik maupun non fisik
UNSULBARUNSULBAR Pantai Makimi dapat dikatakan tergolong habitat yang sangat sesuai. Hasil pengukuran masih sebatas pengukuran biofisik, ada beberapa parameter juga berpengaruhPantai Makimi dapat dikatakan tergolong habitat yang sangat sesuai. Hasil pengukuran masih sebatas pengukuran biofisik, ada beberapa parameter juga berpengaruh
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Selain itu, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh dan belum optimalnya peran lembaga penegak hukum daerah juga memperburuk kondisi implementasi qanunSelain itu, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh dan belum optimalnya peran lembaga penegak hukum daerah juga memperburuk kondisi implementasi qanun
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dengan analisis doktrinal terhadap ketentuan konstitusi, peraturan perundang‑undangan utama, serta interpretasi yudisial, dilengkapi studi kasus kualitatif,Dengan analisis doktrinal terhadap ketentuan konstitusi, peraturan perundang‑undangan utama, serta interpretasi yudisial, dilengkapi studi kasus kualitatif,
PHPMARCHIVEPHPMARCHIVE Metode: Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara mendalam dengan 13 informan yang terdiri dari pasien, praktisiMetode: Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara mendalam dengan 13 informan yang terdiri dari pasien, praktisi
UINUIN Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis-sosiologis dengan kerangka Maqāṣid al-Sharīat. Studi ini menyimpulkan bahwa produk hukum nasionalPenelitian ini menggunakan pendekatan antropologis-sosiologis dengan kerangka Maqāṣid al-Sharīat. Studi ini menyimpulkan bahwa produk hukum nasional
Useful /
UNIMUNIM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Govenance tidak ada pengaruh pada nilai perusahaan. sebab perusahaan belum semuanya melaksanakanHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Govenance tidak ada pengaruh pada nilai perusahaan. sebab perusahaan belum semuanya melaksanakan
UINUIN Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Pandemi COVID-19 berangkat dari realitas sosial dan kebutuhanFatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Pandemi COVID-19 berangkat dari realitas sosial dan kebutuhan
UNYUNY Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan menggunakan teknik pengumpulan data Focus Group Discussion (FGD), wawancara,Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan menggunakan teknik pengumpulan data Focus Group Discussion (FGD), wawancara,
UNYUNY Aspek-aspek tersebut meliputi perencanaan implementasi, sumber daya utama dan pendukung, proses pembelajaran di sekolah, dan kegiatan monitoring dan evaluasi.Aspek-aspek tersebut meliputi perencanaan implementasi, sumber daya utama dan pendukung, proses pembelajaran di sekolah, dan kegiatan monitoring dan evaluasi.