KEMENDAGRIKEMENDAGRI

Jurnal Bina PrajaJurnal Bina Praja

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia selama ini lebih banyak dipandang sebagai mekanisme kepatuhan administratif yang selaras dengan kebijakan nasional dan penilaian berbasis indeks. Secara konseptual, SPBE sebenarnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan menuju pemerintah digital yang terpadu, efektif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan SPBE di Provinsi Kalimantan Timur dengan menempatkannya sebagai proses transformasi tata kelola digital, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kinerja SPBE, dan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka pemerintahan digital.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam kebijakan dan kelembagaan, namun belum mencapai transformasi pemerintahan digital yang matang.Meskipun indeks SPBE meningkat dan regulasi daerah menunjukkan komitmen pemerintah regional, masih diperlukan penguatan tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi sistem untuk mewujudkan transformasi yang efektif dan berkelanjutan.Pada saat ini, pencapaian lebih mencerminkan kepatuhan administratif terhadap kebijakan nasional dibandingkan optimalisasi penggunaan SPBE dalam praktik layanan publik dan pengambilan keputusan strategis.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai peran Unit Koordinasi SPBE dalam meningkatkan integrasi kebijakan digital, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara komparatif efektivitas unit tersebut antara provinsi yang memiliki skor indeks SPBE tinggi dan rendah, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan koordinasi. Selanjutnya, mengingat pentingnya kompetensi digital ASN, sebuah studi longitudinal dapat dirancang untuk mengevaluasi dampak program pelatihan digital berkelanjutan terhadap peningkatan kemampuan teknis dan pemahaman tata kelola digital pada pegawai, dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah intervensi. Selain itu, penelitian tindakan terapan dapat menguji model tata kelola data terintegrasi berbasis arsitektur layanan terbuka (open service architecture) di beberapa OPD, menilai sejauh mana interoperabilitas sistem dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Ketiga arah studi tersebut diharapkan memberikan bukti empiris yang mendukung perancangan kebijakan SPBE yang lebih responsif, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat integrasi sistem di tingkat regional.

  1. Open Government in Indonesia | OECD. open government oecd skip main content report close https authors... oecd.org/en/publications/open-government-in-indonesia_9789264265905-en.htmlOpen Government in Indonesia OECD open government oecd skip main content report close https authors oecd en publications open government in indonesia 9789264265905 en html
  2. Smart City development in “Nusantara”, the new capital of Indonesia: local government and... doi.org/10.5719/hgeo.2023.172.2Smart City development in AuNusantaraAy the new capital of Indonesia local government and doi 10 5719 hgeo 2023 172 2
  3. Digital ID Policy in Support of Digital Transformation in Indonesia | Jurnal Bina Praja. digital policy... jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/2548Digital ID Policy in Support of Digital Transformation in Indonesia Jurnal Bina Praja digital policy jurnal kemendagri go index php jbp article view 2548
  4. A Review of E-Government Assessment Frameworks: E-Readiness, Adoption, Citizen Engagement and Quality... doi.org/10.29379/jedem.v14i2.717A Review of E Government Assessment Frameworks E Readiness Adoption Citizen Engagement and Quality doi 10 29379 jedem v14i2 717
Read online
File size473.79 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test