Publisher

LLDIKTI10LLDIKTI10

Journal Curricula: Journal of Teaching and LearningCurricula: Journal of Teaching and Learning Abstract

Penelitian ini mengkaji kekuasaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dengan menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) van Dijk, khususnya analisis struktur teks. Studi CDA bersifat kualitatif deskriptif dengan metode observasi. Analisis bertujuan mengungkap kekuasaan tersembunyi di balik teks regulasi yang berfungsi membantu dan mengelola Pemerintahan Nagari di Sumatra Barat. Karena regulasi merupakan wacana institusional, ia termasuk dalam salah satu dari sembilan studi menarik perkembangan CDA. Hasil analisis menunjukkan adanya kekuasaan yang terkait dengan dominasi, ideologi, dan diskriminasi terhadap masyarakat Nagari. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pelaksanaan kebijakan yang ada di masyarakat Nagari, di mana pemerintah sebagai pihak berkuasa mengatur komunitas Nagari tanpa memberikan ruang untuk mengekspresikan pendapat. Selain itu, urutan penomoran untuk mendefinisikan Bundo Kanduang dalam Pasal 1 ketentuan umum berada pada posisi terakhir, menandakan diskriminasi; penomoran tersebut berdampak pada peran Bundo Kanduang yang tidak diprioritaskan dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal.

Conclusion

Analisis menunjukkan bahwa kekuasaan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari terstruktur secara institusional, mencakup dominasi, ideologi, dan diskriminasi, terutama terhadap perwakilan perempuan.Dominasi terlihat melalui penggunaan kata‑kata, huruf kapital, dan istilah seperti Mempertimbangkan, Menetapkan, serta simbol negara Garuda yang menegaskan ideologi Pancasila dan metafora adat‑Islam.Selain itu, terdapat diskriminasi seksis yang terwujud dalam penempatan Bundo Kanduang pada urutan terakhir dalam pasal pertama, menunjukkan perlakuan tidak setara antara laki‑laki dan perempuan.

Future Research

Saran penelitian selanjutnya meliputi tiga arah utama. Pertama, dapat dilakukan studi lapangan empiris untuk mengevaluasi bagaimana mekanisme kekuasaan yang teridentifikasi dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 secara nyata memengaruhi praktik pemerintahan Nagari, dengan mengumpulkan data observasi dan wawancara dari pejabat serta masyarakat setempat. Kedua, peneliti dapat membandingkan teks regulasi serupa dari provinsi lain di Indonesia guna mengidentifikasi pola dominasi, ideologi, dan diskriminasi gender yang bersifat universal atau khusus Sumatera Barat, sehingga memperluas pemahaman tentang wacana institusional. Ketiga, penelitian longitudinal yang melacak perubahan kebijakan dan persepsi masyarakat setelah adanya revisi atau intervensi kebijakan pada regulasi tersebut akan membantu menilai efektivitas upaya mengurangi diskriminasi terhadap Bundo Kanduang dan memperbaiki keseimbangan gender. Semua penelitian ini sebaiknya menggabungkan pendekatan analisis wacana kritis dengan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan dapat diaplikasikan dalam perbaikan regulasi di masa depan.

Metadata

File size	358.5 KB
Pages	14
DMCA	Report