USIUSI
Jurnal Regional PlanningJurnal Regional PlanningPermasalahan pengelolaan sampah di Kota Pematang Siantar semakin kompleks seiring meningkatnya timbulan harian yang mencapai lebih dari 100 ton. Program Zero Waste yang dicanangkan pemerintah belum berjalan optimal akibat keterbatasan regulasi, infrastruktur, serta rendahnya partisipasi implementasi Zero Waste, masyarakat. Penelitian mengidentifikasi peluang integrasi prinsip ekonomi hijau, serta merumuskan strategi kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen pendukung. Data dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Pematang Siantar masih bersifat parsial, belum terintegrasi, dan dominan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir tanpa proses pemilahan. Meski demikian, terdapat potensi signifikan untuk menciptakan lapangan kerja hijau, menambah nilai ekonomi melalui daur ulang dan pengomposan, serta mendorong pertumbuhan lokal berbasis circular economy. Rekomendasi kebijakan mencakup penyusunan regulasi daerah terkait Zero Waste, penguatan koordinasi kelembagaan, pembangunan infrastruktur pengolahan berbasis komunitas, pemberian insentif bagi pelaku usaha hijau, dan kampanye edukasi publik yang masif. Integrasi konsisten antara Zero Waste dan prinsip ekonomi hijau diharapkan mampu menjadikan Kota Pematang Siantar sebagai model kota menengah dengan sistem pengelolaan sampah yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda pembangunan ramah lingkungan di Indonesia.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Zero Waste di Kota Pematang Siantar masih menghadapi tantangan signifikan pada aspek kelembagaan, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat, termasuk kurangnya regulasi, fasilitas pengolahan terbatas, dan rendahnya kesadaran memilah sampah.Namun terdapat potensi besar untuk mengintegrasikan konsep ekonomi hijau, yang dapat menciptakan lapangan kerja hijau melalui daur ulang dan pengomposan serta meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sampah.Oleh karena itu, kebijakan insentif dan edukasi lingkungan yang berkelanjutan diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki efektivitas model pemilahan sampah berbasis komunitas yang menggunakan platform digital di kota menengah seperti Pematang Siantar, dengan mengkaji bagaimana adopsi aplikasi mobile untuk pemilahan sampah memengaruhi tingkat partisipasi dan kualitas pemilahan rumah tangga. Selanjutnya, evaluasi kelayakan ekonomi dan dampak lingkungan dari skala besar fasilitas kompos terdesentralisasi yang terintegrasi dengan pertanian lokal dapat dilakukan, meneliti analisis biaya-manfaat serta pengurangan emisi gas rumah kaca ketika unit kompos komunitas menyediakan pupuk organik bagi lahan pertanian sekitar. Selain itu, analisis jalur implementasi kebijakan regulasi zero‑waste lokal perlu difokuskan pada mekanisme insentif bagi usaha kecil, untuk mengetahui jenis insentif fiskal atau non‑fiskal mana yang paling efektif dalam merangsang kewirausahaan hijau dan kepatuhan dalam pengelolaan sampah.
| File size | 227.23 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL GCG secara signifikan memperkuat hubungan antara akuntansi hijau dan nilai perusahaan, sementara tidak memoderasi hubungan antara pengungkapan emisi karbonGCG secara signifikan memperkuat hubungan antara akuntansi hijau dan nilai perusahaan, sementara tidak memoderasi hubungan antara pengungkapan emisi karbon
PROVISIPROVISI Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan perluasan mandat negara dalam menjamin hak pendidikan warga negara melalui penambahan satu tahun pendidikanKebijakan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan perluasan mandat negara dalam menjamin hak pendidikan warga negara melalui penambahan satu tahun pendidikan
LLDIKTI10LLDIKTI10 Analisis menunjukkan bahwa kekuasaan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari terstruktur secaraAnalisis menunjukkan bahwa kekuasaan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari terstruktur secara
STIBASTIBA Meskipun dalam hukum positif maupun hukum Islam terdapat ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan harta anak yatim, masalah penyerahan harta masihMeskipun dalam hukum positif maupun hukum Islam terdapat ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan harta anak yatim, masalah penyerahan harta masih
USIUSI Selain itu, integrasi kebijakan tata ruang yang melibatkan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.Selain itu, integrasi kebijakan tata ruang yang melibatkan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Kedua, Model Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), dalam konteks ini berhubungan dengan proses fasilitasi dalam peningkatanKedua, Model Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), dalam konteks ini berhubungan dengan proses fasilitasi dalam peningkatan
UNTADUNTAD Hasil penelitian menunjukkan pemerintah sering kali hanya bertindak saat keadaan darurat atau sorotan publik meningkat; regulasi seperti Perda No. 5 TahunHasil penelitian menunjukkan pemerintah sering kali hanya bertindak saat keadaan darurat atau sorotan publik meningkat; regulasi seperti Perda No. 5 Tahun
UNILAUNILA Ditemukan 15 jenis pohon penyusun Hutan Kota Patriot Bina Bangsa, dan pada kelas tajuk rapat memiliki kerapatan tertinggi dan luas tutupan tajuk terbesarDitemukan 15 jenis pohon penyusun Hutan Kota Patriot Bina Bangsa, dan pada kelas tajuk rapat memiliki kerapatan tertinggi dan luas tutupan tajuk terbesar
Useful /
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang wanita Sasak diakui tidak hanya sebagai ruang tenun melainkan juga sebagai ruang pertemuan dengan leluhur, sekaligusHasil penelitian menunjukkan bahwa ruang wanita Sasak diakui tidak hanya sebagai ruang tenun melainkan juga sebagai ruang pertemuan dengan leluhur, sekaligus
STAISKUTIMSTAISKUTIM Namun, terdapat tantangan signifikan dalam prosesnya, terutama terkait pemahaman guru terhadap nilai-nilai Huma Betang, dukungan kebijakan yang belum optimal,Namun, terdapat tantangan signifikan dalam prosesnya, terutama terkait pemahaman guru terhadap nilai-nilai Huma Betang, dukungan kebijakan yang belum optimal,
UNILAUNILA Kebiodaikan flora dan fauna tetap baik, dengan 28 spesies flora dan 23 spesies fauna. Persepsi wisatawan dan masyarakat secara keseluruhan mendukung pengembanganKebiodaikan flora dan fauna tetap baik, dengan 28 spesies flora dan 23 spesies fauna. Persepsi wisatawan dan masyarakat secara keseluruhan mendukung pengembangan
UNILAUNILA Satuan Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Kuala Penet Resort Margahayu merupakan bagian dari Kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). SPTNSatuan Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Kuala Penet Resort Margahayu merupakan bagian dari Kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). SPTN