UNSRATUNSRAT

ACCOUNTABILITYACCOUNTABILITY

Barang milik daerah memiliki peran penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendukung roda pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah telah diterapkan sesuai PP No. 27 Tahun 2014, meskipun masih terdapat hambatan seperti kurangnya regulasi daerah, keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan SKPD.

Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Minahasa Selatan secara umum telah dilaksanakan sesuai PP No.27 Tahun 2014, namun masih terdapat hambatan seperti kurangnya regulasi daerah, keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan.Perencanaan barang milik daerah terhambat karena tidak adanya pengumpulan data dari SKPD.Proses pengelolaan barang milik daerah lainnya berjalan baik sesuai tahapan.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak regulasi daerah terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah, serta mempelajari efektivitas program pelatihan sumber daya manusia dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan aset. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang peran kepemimpinan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan barang milik daerah. Penelitian juga dapat mengembangkan model pengawasan yang lebih inovatif untuk mengurangi risiko penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah.

Read online
File size132.27 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test