UNSRATUNSRAT
ACCOUNTABILITYACCOUNTABILITYBarang milik daerah memiliki peran penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendukung roda pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah telah diterapkan sesuai PP No. 27 Tahun 2014, meskipun masih terdapat hambatan seperti kurangnya regulasi daerah, keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan SKPD.
Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Minahasa Selatan secara umum telah dilaksanakan sesuai PP No.27 Tahun 2014, namun masih terdapat hambatan seperti kurangnya regulasi daerah, keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan.Perencanaan barang milik daerah terhambat karena tidak adanya pengumpulan data dari SKPD.Proses pengelolaan barang milik daerah lainnya berjalan baik sesuai tahapan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak regulasi daerah terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah, serta mempelajari efektivitas program pelatihan sumber daya manusia dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan aset. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang peran kepemimpinan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan barang milik daerah. Penelitian juga dapat mengembangkan model pengawasan yang lebih inovatif untuk mengurangi risiko penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah.
| File size | 132.27 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Implementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif. Kebijakan ini berpotensiImplementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif. Kebijakan ini berpotensi
LLDIKTI10LLDIKTI10 Selain itu, terdapat diskriminasi seksis yang terwujud dalam penempatan Bundo Kanduang pada urutan terakhir dalam pasal pertama, menunjukkan perlakuanSelain itu, terdapat diskriminasi seksis yang terwujud dalam penempatan Bundo Kanduang pada urutan terakhir dalam pasal pertama, menunjukkan perlakuan
ASY SYUKRIYYAHASY SYUKRIYYAH Implementasi akad-akad ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu telah berhasil menciptakan arah baru bagi pengembangan ekonomiImplementasi akad-akad ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu telah berhasil menciptakan arah baru bagi pengembangan ekonomi
UBBUBB Salah satu pembangunan daerah adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat regulasi daerah yang mengatur pengelolaanSalah satu pembangunan daerah adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat regulasi daerah yang mengatur pengelolaan
UMBUMB Temuan menunjukkan bahwa ketersediaan informasi produk halal, pelatihan pekerja yang konsisten, dan tanggung jawab lingkungan perusahaan adalah variabelTemuan menunjukkan bahwa ketersediaan informasi produk halal, pelatihan pekerja yang konsisten, dan tanggung jawab lingkungan perusahaan adalah variabel
UNSULBARUNSULBAR Selama musim peneluran tahun 2024 (Februari sampai Agustus), sebanyak 11 sarang diidentifikasi, terletak ± 30 m dari permukiman penduduk. Sarang-sarangSelama musim peneluran tahun 2024 (Februari sampai Agustus), sebanyak 11 sarang diidentifikasi, terletak ± 30 m dari permukiman penduduk. Sarang-sarang
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Hukum adat yang masih hidup dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik cenderung mengesampingkan ketentuan formal qanun. Selain itu, kurangnyaHukum adat yang masih hidup dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik cenderung mengesampingkan ketentuan formal qanun. Selain itu, kurangnya
UNTADUNTAD Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait tata kelola sampah yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah tersebut secara optimal, meskipunPenelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait tata kelola sampah yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah tersebut secara optimal, meskipun
Useful /
PELITAIBUPELITAIBU Intervensi melibatkan terapi bekam pada titik Kahil, Al-Warik, dan Zhahrul Qadam. Alat pengumpulan data meliputi kuesioner dan Numeric Rating Scale (NRS).Intervensi melibatkan terapi bekam pada titik Kahil, Al-Warik, dan Zhahrul Qadam. Alat pengumpulan data meliputi kuesioner dan Numeric Rating Scale (NRS).
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajianTeknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Tanggung jawab pengusaha dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakanTanggung jawab pengusaha dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan
UMSUMS Penelitian tentang promosi susu formula dan ASI eksklusif ditemukan bahwa terdapat hubungan antara promosi susu formula dan pemberian ASI eksklusif. DiharapkanPenelitian tentang promosi susu formula dan ASI eksklusif ditemukan bahwa terdapat hubungan antara promosi susu formula dan pemberian ASI eksklusif. Diharapkan