Pengelolaan Pertambangan Files
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia. HukumPenelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia. Hukum
MKRIMKRI Selain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihakSelain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihak
UNSUNS Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
UNSUNS Sumber daya tambang merupakan sumber kemakmuran bagi daerah, namun perlu komitmen dari pemerintah daerah, institusi publik, sektor swasta dan masyarakatSumber daya tambang merupakan sumber kemakmuran bagi daerah, namun perlu komitmen dari pemerintah daerah, institusi publik, sektor swasta dan masyarakat
Useful /
MKRIMKRI Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupunPutusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun
MKRIMKRI Hasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseranHasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran
MKRIMKRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MahkamahUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah
UNSUNS Walaupun Gross Split masih ada kelemahan, tetapi jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, Gross Split lebih sesuai dengan tujuan negara yaitu sebasar-besarnyaWalaupun Gross Split masih ada kelemahan, tetapi jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, Gross Split lebih sesuai dengan tujuan negara yaitu sebasar-besarnya
Related /
UNPAMUNPAM Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh collateral asset, sales growth, dan free cash flow terhadap dividend policy. PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh collateral asset, sales growth, dan free cash flow terhadap dividend policy. Penelitian
UNPAMUNPAM Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang sebagai bahan baku pembuatan kertas alternatif. Metode yang digunakan adalah metode kraftPenelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang sebagai bahan baku pembuatan kertas alternatif. Metode yang digunakan adalah metode kraft
UNIMALUNIMAL Dengan melakukan audit tata kelola teknologi informasi di perusahaan, perusahaan dapat mengetahui apakah teknologi informasi yang telah beroperasi sesuaiDengan melakukan audit tata kelola teknologi informasi di perusahaan, perusahaan dapat mengetahui apakah teknologi informasi yang telah beroperasi sesuai
UGMUGM Hasil menunjukkan bahwa, sebelum krisis, informalitas dan kepemilikan asing berhubungan positif dengan produktivitas tenaga kerja. Sebaliknya, setelahHasil menunjukkan bahwa, sebelum krisis, informalitas dan kepemilikan asing berhubungan positif dengan produktivitas tenaga kerja. Sebaliknya, setelah