Publisher

BPKBPK

Journal Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan NegaraJurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Abstract

Program Otonomi Daerah yang didukung dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tantangan tersendiri khususnya bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki kendali terhadap Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut untuk mampu mewujudkan kestabilan perekonomian daerah dan memperkecil celah fiskal yang ada agar tiap daerah memiliki daya saing yang baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah yang dibagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Disamping itu, analisis juga dilakukan untuk menilai pengaruh yang paling besar diantara Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 24.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja tidak langsung, sedangkan untuk belanja langsung hanya dipengaruhi oleh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Temuan studi ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih memegang peranan penting dalam memenuhi belanja daerah dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. Implikasi dari hasil temuan ini adalah bahwa Pemerintah harus mewaspadai adanya flypaper effect pada seluruh provinsi di Indonesia, khusunya pada provinsi yang memiliki proporsi dana perimbangan yang lebih besar dari PADnya. Program peningkatan PAD harus mendapatkan perhatian khusus agar Pemerintah Daerah dapat menghasilkan PADnya secara optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan oleh Kementerian Keuangan selaku perancang dan pengevaluasi APBN dan APBD untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan mekanisme dan kriteria penetapan Dana Perimbangan yang dapat mendorong daerah untuk mampu mandiri secara fiskal dalam upaya meningkatkan integrasi ekonomi nasional.

Conclusion

Penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja tidak langsung, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara signifikan memengaruhi belanja langsung.Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kedua jenis belanja, menandakan bahwa daerah masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan untuk menutupi kebutuhan fiskalnya.Temuan ini mengindikasikan adanya fenomena flypaper effect di mana pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan yang dihimpun secara mandiri.

Future Research

Penelitian lanjutan sangat penting untuk mengembangkan temuan ini, arah yang bisa diteliti pertama adalah menggali lebih dalam mengenai dampak spesifik dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah, retribusi, atau hasil pengelolaan BUMD, terhadap jenis belanja daerah. Penelitian ini akan membantu menentukan sumber mana yang paling potensial untuk dioptimalkan oleh pemerintah daerah guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Kedua, sebuah studi historis perlu dilakukan untuk melihat bagaimana evolusi fenomena flypaper effect dari waktu ke waktu, khususnya setelah adanya berbagai perubahan regulasi keuangan daerah pasca tahun 2018. Hal ini penting untuk mengetahui apakah tingkat ketergantungan daerah pada dana transfer semakin menurun, bertahan, atau bahkan memburuk dalam jangka panjang. Ketiga, penelitian berfokus pada akar penyebab kesenjangan PAD yang sangat tajam antarprovinsi juga menjadi urgensi, tidak hanya dari sisi potensi ekonomi, tetapi juga dari aspek tata kelola pemerintahan, transparansi, dan kapasitas sumber daya manusia aparatur di daerah tersebut. Penelitian ini juga bisa mengidentifikasi model-model kebijakan inovatif yang berhasil diterapkan oleh daerah-daerah tertentu dalam meningkatkan pendapatannya secara mandiri, sehingga dapat menjadi rujukan praktis bagi daerah lain yang masih kesulitan.

Metadata

File size	1.02 MB
Pages	38
DMCA	Report