Publisher

IUSIUS

Journal Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Abstract

Studi ini meneliti dampak hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap upaya meningkatkan tata kelola yang bersih di Indonesia. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah telah disusun sesuai standar dan peraturan akuntansi yang berlaku. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji relevansi opini WTP sebagai indikator utama transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Hasil menunjukkan bahwa opini WTP berdampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan dan efisiensi pengelolaan keuangan, mengurangi potensi korupsi, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, opini WTP juga mendorong reformasi birokrasi melalui adopsi teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan perencanaan anggaran yang lebih efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya opini WTP sebagai alat strategis dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Conclusion

Penerbitan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), mematuhi peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara adil dan transparan.Di luar sifat teknisnya sebagai penilaian laporan keuangan, WTP memiliki dimensi strategis dalam tata kelola publik dengan menjadi indikator awal (proxy indicator) kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal, integritas administratif, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.WTP harus dilengkapi dengan evaluasi substansial terhadap aspek non-keuangan seperti etika birokrasi dan efektivitas pelayanan publik untuk secara utuh mengukur penerapan prinsip tata kelola yang bersih.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana integrasi data audit WTP dengan sistem pengaduan masyarakat secara real-time dapat memperkuat akuntabilitas langsung terhadap kinerja pelayanan publik, misalnya dengan memetakan hubungan antara frekuensi keluhan warga dan perubahan opini audit dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, perlu diteliti apakah penerapan indikator keadilan—seperti aksesibilitas layanan, kesetaraan alokasi anggaran antardaerah, dan partisipasi UMKM dalam pengadaan—secara kuantitatif memengaruhi konsistensi penerimaan WTP, sehingga WTP tidak lagi hanya menjadi indikator kepatuhan keuangan tetapi juga pencapaian keadilan sosial. Terakhir, studi dapat mengembangkan model pembelajaran institusional yang menghubungkan temuan audit dengan revisi SOP dan pelatihan aparatur, dengan mengukur dampak perubahan kebijakan internal terhadap penurunan temuan berulang dalam tiga siklus anggaran berturut-turut, sehingga audit tidak berhenti pada laporan tetapi menjadi mesin perbaikan berkelanjutan dalam birokrasi.

References

1. DOI Name 10.1111 Values. name values index type timestamp data serv crossref email admin cnri reston... doi.org/10.1111DOI Name 10 1111 Values name values index type timestamp data serv crossref email admin cnri reston doi 10 1111
2. One moment, please.... moment please wait request verified jba.lan.go.id/article/view/538One moment please moment please wait request verified jba lan go article view 538
3. PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN KOMITMEN... doi.org/10.38156/akuntansi.v2i2.96PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN KOMITMEN doi 10 38156 akuntansi v2i2 96

Subjects

1. #indeks layanan publik elektronik#indeks layanan publik elektronik
2. #kualitas layanan publik#kualitas layanan publik

Metadata

File size	223.46 KB
Pages	18
DMCA	ReportReport