BPKBPK
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan NegaraJurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan NegaraPemberian subsidi BBM merupakan program Pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dalam menjalankan usaha dan aktivitas hidup sehari-hari. Pada pemeriksaan BPK tahun anggaran 2011 s.d. 2015 masih ditemukan adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyaluran kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima subsidi dan melebihi kuota subsidi. Atas nilai temuan pemeriksaan tersebut, BPK melakukan koreksi nilai subsidi BBM dengan mengeluarkannya dari penagihan Badan Usaha penyalur BBM ke Pemerintah, sehingga menghemat pengeluaran/belanja Pemerintah untuk pembayaran subsidi BBM. Dengan adanya penghematan belanja Pemerintah, maka dana tersebut dapat dialihkan ke sektor pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pemeriksaan subsidi BBM dan apakah pemeriksaan tersebut memiliki hubungan dengan kesejahteraan rakyat. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2012 s.d. 2016, peraturan perundang-undangan, penelitian dan artikel terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan subsidi BBM diperlukan dan memiliki hubungan tidak langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Pemeriksaan subsidi BBM oleh BPK diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.Temuan pemeriksaan menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan dan dapat dialihkan ke sektor strategis untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.Pemeriksaan ini memiliki hubungan tidak langsung dengan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan tata kelola subsidi BBM.
Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris di lapangan untuk mengukur dampak langsung pemeriksaan subsidi BBM terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, terutama dalam konteks pengalihan anggaran ke sektor sosial. Kedua, sebaiknya dikembangkan studi tentang efektivitas mekanisme distribusi BBM bersubsidi pasca-rasionalisasi, termasuk evaluasi sistem kendaraan prioritas dan penggunaan teknologi digital untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Ketiga, perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai pengaruh pengalihan subsidi BBM terhadap akses energi terbarukan di daerah terpencil, khususnya bagaimana masyarakat rentan beralih dari BBM ke alternatif energi bersih, serta bagaimana pengawasan BPK bisa diperkuat dalam sistem subsidi baru yang lebih terarah.
| File size | 768.88 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTAGUNTAG Dalam pembuatan skripsi mengunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang ada pada saat studi. Berdasarkan hasil penelitian yangDalam pembuatan skripsi mengunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang ada pada saat studi. Berdasarkan hasil penelitian yang
UNTAGUNTAG Penelitian ini merekomendasikan agar Puskesmas Borong Rappoa lebih memperhatikan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapatPenelitian ini merekomendasikan agar Puskesmas Borong Rappoa lebih memperhatikan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat
UNIAUNIA Kegiatan pengabdian dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) analisis kebutuhan masyarakat melalui observasi dan wawancara; (2) pelatihan dan pendampinganKegiatan pengabdian dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) analisis kebutuhan masyarakat melalui observasi dan wawancara; (2) pelatihan dan pendampingan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi simpan‑pinjam dana Gapoktan mempermudahBerdasarkan analisis yang telah dilakukan serta hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi simpan‑pinjam dana Gapoktan mempermudah
UNTADUNTAD Results: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran PDAM Uetanah menghadapi kendala seperti minimnya kolaborasi antara PDAM, pemerintah daerah,Results: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran PDAM Uetanah menghadapi kendala seperti minimnya kolaborasi antara PDAM, pemerintah daerah,
UNIPASUNIPAS Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik hukum ini memerlukan harmonisasi melalui pendekatan integratif dan restoratif yang melibatkan mediasi adat,Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik hukum ini memerlukan harmonisasi melalui pendekatan integratif dan restoratif yang melibatkan mediasi adat,
UNIPASUNIPAS Suatu tindakan kejahatan atau suatu tindak pidana sering terjadi di lingkungan masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum memiliki kebijakan hukum danSuatu tindakan kejahatan atau suatu tindak pidana sering terjadi di lingkungan masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum memiliki kebijakan hukum dan
UMPRUMPR Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, wawancara, danMetode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan
Useful /
BPKBPK Responden penelitian adalah aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan, dengan sampel sebanyak 60 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabelResponden penelitian adalah aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan, dengan sampel sebanyak 60 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan diversifikasi dalam penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak dengan tidak menahan dan menghentikanPengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan diversifikasi dalam penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak dengan tidak menahan dan menghentikan
UMAUMA Penelitian ini menawarkan pembelajaran bagi Indonesia mengenai sistem reservation seats untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, terutamaPenelitian ini menawarkan pembelajaran bagi Indonesia mengenai sistem reservation seats untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, terutama
UADUAD Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi sebagai investor HTI menemui kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi sebagai investor HTI menemui kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.