UNIPEMUNIPEM
ipsikomipsikomBadan Bank Tanah yang bergerak utamanya dalam bidang pertanahan membutuhkan teknologi yang dapat mengelola peta secara tersentralisasi, dan dapat digunakan secara internal maupun kolaborasi baik dengan penyedia eksternal melalui koneksi service untuk menunjang analisa serta monitoring asset HPL oleh para stakeholder terkait berdasarkan tingkatan level akses yang diberikan. Saat ini Badan Bank Tanah belum memiliki system GIS yang tersentralisasi, proses pembuatan shapefile dan polygon peta masih dilakukan oleh masing-masing staff. Hal ini mengakibatkan tidak terstandarnya informasi, tipe database, dan struktur data yang dibuat, serta mengakibatkannya database shapefile dan polygon peta tersimpan pada masing-masing alat kerja staff. Resiko yang dapat terjadi dari hal ini adalah hilang atau misinformasi yang dibutuhkan, sehingga apabila dibutuhkan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data. Solusi dari aplikasi yang dicari adalah software yang memiliki kapabilitas untuk dapat menyimpan data secara terstandar, terhubung dengan aplikasi GIS eksternal melalui metode service, dan tersentralisasi sehingga data tersebut dapat disimpan dalam environment yang aman.
Penggunaan ArcGIS di badan bank tanah terbukti efektif dalam mengelola data lahan dan menyediakan informasi spasial yang akurat.Teknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara.Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayah yang lebih luas, meningkatkan keterampilan teknis SDM di badan bank tanah, dan berkolaborasi dengan institusi lain untuk akses data spasial yang lebih komprehensif.
Penelitian lanjutan dapat memprioritaskan evaluasi implementasi GIS berbasis open-source untuk mengurangi ketergantungan pada lisensi mahal. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antara ArcGIS dan platform GIS lain dalam skenario optimalisasi data pertanahan di lembaga negara skala menengah. Terakhir, penelitian tentang desain kurikulum pelatihan berbasis kompetensi untuk staf Badan Bank Tanah dalam pemanfaatan teknologi GIS perlu dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan penggunaan sistem. Kajian terhadap integrasi data spasial multi-sumber untuk meningkatkan akurasi pemetaan juga menjadi arah penting berikutnya.
| File size | 445.82 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan yang terabaikan sistem hukum eksisting. Reformasi hukum perlu dilakukanKorupsi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan yang terabaikan sistem hukum eksisting. Reformasi hukum perlu dilakukan
UNESAUNESA Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem cloud private berbasis virtualisasi untuk mendukung pelayanan kesehatan di RSUPenelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem cloud private berbasis virtualisasi untuk mendukung pelayanan kesehatan di RSU
UDBUDB Penelitian ini bertujuan untuk merancang basis data perangkat lunak yang mendukung deteksi dini dan konsultasi komplikasi kesehatan masa nifas, denganPenelitian ini bertujuan untuk merancang basis data perangkat lunak yang mendukung deteksi dini dan konsultasi komplikasi kesehatan masa nifas, dengan
MKRIMKRI Asas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena gap antara putusan MK dengan lembagaAsas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena gap antara putusan MK dengan lembaga
JURNALSTIKESTULUNGAGUNGJURNALSTIKESTULUNGAGUNG Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik (umur, jenis kelamin, penghasilan dan pendidikan terakhir)Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik (umur, jenis kelamin, penghasilan dan pendidikan terakhir)
MKRIMKRI Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produkPelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk
MKRIMKRI Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat,
MKRIMKRI Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdataUndang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata
Useful /
UNISMUHUNISMUH Temuan analisis menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang Agraria di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan revisi, masih banyak masalah denganTemuan analisis menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang Agraria di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan revisi, masih banyak masalah dengan
UNISMUHUNISMUH Kemiskinan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan karena tekanan ekonomi, keterbatasan akses, lingkungan yang tidak kondusif, dan perasaanKemiskinan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan karena tekanan ekonomi, keterbatasan akses, lingkungan yang tidak kondusif, dan perasaan
UNESAUNESA Pengembangan ini menggunakan metode ABC Analysis untuk mengelompokkan barang inventaris ke dalam tiga kategori yakni A,B, dan C. Pengujian terhadap sistemPengembangan ini menggunakan metode ABC Analysis untuk mengelompokkan barang inventaris ke dalam tiga kategori yakni A,B, dan C. Pengujian terhadap sistem
STMIKISTMIKI Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan manual prosedur pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memberikanPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan manual prosedur pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memberikan