UNIPEMUNIPEM
ipsikomipsikomBadan Bank Tanah yang bergerak utamanya dalam bidang pertanahan membutuhkan teknologi yang dapat mengelola peta secara tersentralisasi, dan dapat digunakan secara internal maupun kolaborasi baik dengan penyedia eksternal melalui koneksi service untuk menunjang analisa serta monitoring asset HPL oleh para stakeholder terkait berdasarkan tingkatan level akses yang diberikan. Saat ini Badan Bank Tanah belum memiliki system GIS yang tersentralisasi, proses pembuatan shapefile dan polygon peta masih dilakukan oleh masing-masing staff. Hal ini mengakibatkan tidak terstandarnya informasi, tipe database, dan struktur data yang dibuat, serta mengakibatkannya database shapefile dan polygon peta tersimpan pada masing-masing alat kerja staff. Resiko yang dapat terjadi dari hal ini adalah hilang atau misinformasi yang dibutuhkan, sehingga apabila dibutuhkan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data. Solusi dari aplikasi yang dicari adalah software yang memiliki kapabilitas untuk dapat menyimpan data secara terstandar, terhubung dengan aplikasi GIS eksternal melalui metode service, dan tersentralisasi sehingga data tersebut dapat disimpan dalam environment yang aman.
Penggunaan ArcGIS di badan bank tanah terbukti efektif dalam mengelola data lahan dan menyediakan informasi spasial yang akurat.Teknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara.Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayah yang lebih luas, meningkatkan keterampilan teknis SDM di badan bank tanah, dan berkolaborasi dengan institusi lain untuk akses data spasial yang lebih komprehensif.
Penelitian lanjutan dapat memprioritaskan evaluasi implementasi GIS berbasis open-source untuk mengurangi ketergantungan pada lisensi mahal. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antara ArcGIS dan platform GIS lain dalam skenario optimalisasi data pertanahan di lembaga negara skala menengah. Terakhir, penelitian tentang desain kurikulum pelatihan berbasis kompetensi untuk staf Badan Bank Tanah dalam pemanfaatan teknologi GIS perlu dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan penggunaan sistem. Kajian terhadap integrasi data spasial multi-sumber untuk meningkatkan akurasi pemetaan juga menjadi arah penting berikutnya.
| File size | 445.82 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINTAKENGONIAINTAKENGON Peningkatan ini ditunjukkan melalui peningkatan persentase ketuntasan belajar dari 20% menjadi 85%. Pemberian reward terbukti mampu memotivasi siswa, mendorongPeningkatan ini ditunjukkan melalui peningkatan persentase ketuntasan belajar dari 20% menjadi 85%. Pemberian reward terbukti mampu memotivasi siswa, mendorong
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritasKejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas
MKRIMKRI a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannyaa) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal.Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal.
UDBUDB Masa nifas merupakan fase penting yang rawan terhadap berbagai komplikasi kesehatan sehingga membutuhkan pemantauan dan penanganan medis yang optimal.Masa nifas merupakan fase penting yang rawan terhadap berbagai komplikasi kesehatan sehingga membutuhkan pemantauan dan penanganan medis yang optimal.
PRIMAKARAPRIMAKARA Proses pembelian pada Lazada melibatkan pemilihan produk, pengisian data pengiriman, dan pemilihan metode pembayaran seperti bayar di tempat, kartu kredit,Proses pembelian pada Lazada melibatkan pemilihan produk, pengisian data pengiriman, dan pemilihan metode pembayaran seperti bayar di tempat, kartu kredit,
MKRIMKRI (1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Guru menjadi semakin inovatif dalam mengemas bahan ajar dan semakin kreatif mengembangkan metode pembelajaran untuk menarik antusiasme siswa.meski demikian,Guru menjadi semakin inovatif dalam mengemas bahan ajar dan semakin kreatif mengembangkan metode pembelajaran untuk menarik antusiasme siswa.meski demikian,
Useful /
GUNUNGSARIGUNUNGSARI Metode kuantitatif dengan desain one-group pre-test post-test digunakan, dengan sampel 24 bayi. Intervensi Pijat Tui Na diberikan dalam 4 sesi selama satuMetode kuantitatif dengan desain one-group pre-test post-test digunakan, dengan sampel 24 bayi. Intervensi Pijat Tui Na diberikan dalam 4 sesi selama satu
JOURNAL GEHUJOURNAL GEHU This study aims to determine structuralism and religious values in the short story Pengemis dan Shalawat Badar. Know the elements in the short story. TheThis study aims to determine structuralism and religious values in the short story Pengemis dan Shalawat Badar. Know the elements in the short story. The
MKRIMKRI Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubaraMetode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana