Publisher

UNEJUNEJ

Journal Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human Rights Abstract

Indonesia berhasil mengubah Undang-Undang Penyandang Disabilitas pada awal 2016. Amandemen mendasar menciptakan hak dan kesempatan yang setara bagi kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas dalam konteks ini adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental untuk berkomunikasi dan berpartisipasi secara efektif dengan orang lain secara setara. Namun, saat ini sebagian orang lebih memilih menggunakan istilah difabel daripada disabilitas. Difabel bersama kelompok feminis, LGBT, dan kelompok minoritas lainnya dikenal sebagai bagian dari kelompok yang sering diskriminatif dalam masyarakat. Aktivis disabilitas percaya bahwa difabel merupakan bagian alami dari keragaman manusia – sesuatu yang harus dihargai dan dihormati, bukan dikasihani, ditakuti, dan didiskriminasi. Orang difabel berpotensi menjadi korban sebanyak 4-10 kali lipat dibandingkan orang lain. Pusham UII (2015) menyoroti banyaknya pelanggaran dalam sistem peradilan pidana Indonesia terhadap difabel seperti pemeriksaan yang tidak tepat, kegagalan memproses laporan dari penyandang tuna netra, dan suasana ketidakhormatan umum terhadap komunitas difabel. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat hukum Indonesia terhadap kelompok difabel. Di Yogyakarta, Organisasi Masyarakat Sipil (Ormas) memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap isu difabel. Dalam hal ini, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) mengembangkan proyek desa inklusif di Yogyakarta. Mereka memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai isu difabel dalam komunitas desa. Contoh lain, Pusham UII telah mengembangkan kurikulum dan modul untuk memberikan pelatihan kepada institusi hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Tulisan ini membahas pemahaman aparat hukum setelah undang-undang difabel Indonesia disahkan pada awal 2016. Selanjutnya, akan dibahas bagaimana Ormas Indonesia membantu meningkatkan pemahaman terhadap isu difabel untuk menghilangkan kesenjangan pengetahuan antara formalitas hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, rumusan pertanyaan penelitian dirumuskan: Bagaimana peran Ormas Indonesia dalam meningkatkan pemahaman terhadap isu difabel dalam sistem peradilan pidana Indonesia?.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah mengubah undang-undang difabel pada 2016, kesenjangan implementasi masih terlihat karena ketidaktahuan aparat hukum dan belum adanya peraturan teknis di lembaga peradilan.Ormas seperti Sigab dan Pusham UII berhasil membangun dialog lokal dan pelatihan untuk hakim, namun perubahan kultur birokrasi terpusat menjadi penghambat utama.Untuk itu, diperlukan kebijakan internal badan hukum dan intervensi multi-pihak agar akses keadilan difabel tidak hanya terjadi di satu daerah pilot, melainkan menjadi standar nasional.

Future Research

Apakah penggunaan teknologi asistif berbasis kecerdasan buatan bisa menurunkan kesalahan interpretasi kesaksian difabel di persidangan? Bagaimana jika pengadilan mengadopsi sistem pendamping hukum khusus difabel yang terintegrasi secara elektronik dengan jaksa dan penasihat hukum agar penanganan kasus lebih cepat dan merata di seluruh Indonesia? Serta, apakah studi banding antar-daerah yang sudah sukses menerapkan model desa inklusif bisa diubah menjadi program intensif mentoring bagi aparat hukum daerah agar pengetahuan soal hak difabel menyebar luas tanpa tergantung pada satu lembaga saja?.

References

1. A Theory of Contestation—A Concise Summary of Its Argument and Concepts | Polity: Vol 49, No 1.... journals.uchicago.edu/doi/10.1086/690100A Theory of ContestationAiA Concise Summary of Its Argument and Concepts Polity Vol 49 No 1 journals uchicago edu doi 10 1086 690100
2. The Role of Indonesian CSOs in Increasing the Understanding of Disabled Issues in the Indonesian Criminal... jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/article/view/6135The Role of Indonesian CSOs in Increasing the Understanding of Disabled Issues in the Indonesian Criminal jseahr jurnal unej ac index php JSEAHR article view 6135

Subjects

1. #organisasi masyarakat sipil#organisasi masyarakat sipil
2. #information search#information search

Metadata

File size	171.91 KB
Pages	21
Short Link	https://juris.id/p-zg
Lookup Links	Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCA	Report