DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian regulasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada prinsip asas non-diskriminatif dalam praktik penanganan anak-anak korban bullying. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian kepustakaan. Hasil penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban bullying karena bullying dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik maupun psikis, dengan cakupan perlindungan yang luas meliputi pelaku dan pihak yang terlibat. Namun keefektivitas perlindungan masih bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan implementasi yang adil serta non-diskriminatif. Pada pembahasan kedua dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan dalam Pasal 76C dan sanksinya belum sepenuhnya selaras dengan indikator non-diskriminatif.

Pasal 76C Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk bullying, namun efektivitas perlindungan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan yang adil dan non‑diskriminatif.Ketentuan sanksi pada pasal tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip non‑diskriminatif karena tidak mencakup kelompok korban di luar anak serta tidak proporsional dengan tingkat keparahan.Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang menyelaraskan sanksi dengan indikator non‑diskriminatif serta memperluas cakupan perlindungan bagi semua korban kekerasan.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas program intervensi anti‑bullying digital yang diintegrasikan dengan ketentuan UU No.35 di lingkungan sekolah, dengan mengukur perubahan perilaku dan kepatuhan hukum di antara siswa. Selanjutnya, studi komparatif dapat meneliti dampak perbedaan status sosial‑ekonomi terhadap akses korban bullying terhadap mekanisme perlindungan hukum, guna mengidentifikasi kesenjangan dan faktor pemberdayaan. Terakhir, analisis perbandingan hukum internasional dapat diusulkan untuk merumuskan rekomendasi revisi kerangka sanksi Pasal 76C sehingga lebih selaras dengan indikator non‑diskriminatif, termasuk penambahan ketentuan yang melindungi kelompok rentan selain anak, seperti penyandang disabilitas dan orang dewasa yang menjadi korban perundungan.

Read online
File size320.68 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Hak atas privasi yang dijamin oleh DUHAM, ICCPR, UUD 1945, serta diperjelas melalui General Comment No. 16 menempatkan kehidupan domestik sebagai wilayahHak atas privasi yang dijamin oleh DUHAM, ICCPR, UUD 1945, serta diperjelas melalui General Comment No. 16 menempatkan kehidupan domestik sebagai wilayah

JURIS Analisis Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ICC Dalam Kasus Rohingya Perspektif Hukum Internasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kasus Rohingya dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,Kasus Rohingya dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,

JURIS Konflik Preferensi Negara dan Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Sita Pajak di KPKNL Surabaya 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengidentifikasi konflik preferensi antara hak mendahului negara atas utang pajak dan hak didahulukan pemegang Hak Tanggungan sebagai akibatPenelitian ini mengidentifikasi konflik preferensi antara hak mendahului negara atas utang pajak dan hak didahulukan pemegang Hak Tanggungan sebagai akibat

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Sebagai kreditor konkuren, mereka berada pada prioritas terakhir dalam pembagian harta pailit dan terikat pada rencana perdamaian, yang mengubah hak penagihanSebagai kreditor konkuren, mereka berada pada prioritas terakhir dalam pembagian harta pailit dan terikat pada rencana perdamaian, yang mengubah hak penagihan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pencatatan riwayat kriminal anak harus dipisahkan dari orang dewasa dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak anak, sehingga masa laluPencatatan riwayat kriminal anak harus dipisahkan dari orang dewasa dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak anak, sehingga masa lalu

JURIS Lafaz Mulaq dan Muqayyad dalam Perspektif Uliyyah Telaah Makna Penerapan dalam Nas dan Implikasi Hukum 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Di antara bentuk ungkapan yang ditemukan adalah lafaz muṭlaq dan muqayyad. Pemahaman yang tepat terhadap keduanya sangat diperlukan, sebab sering kaliDi antara bentuk ungkapan yang ditemukan adalah lafaz muṭlaq dan muqayyad. Pemahaman yang tepat terhadap keduanya sangat diperlukan, sebab sering kali

JURIS Analysis of APO B Serum Level in Balb C Mice Hypercholesterolemic Against Temulawak Extract Curcuma Xanthoriza Roxb 2025More at 2025

UNUSAUNUSA Sebanyak 25 ekor tikus dibagi menjadi lima kelompok masing‑masing lima ekor: kelompok kontrol positif (K ) diberi pakan tinggi kolesterol dan air, kelompokSebanyak 25 ekor tikus dibagi menjadi lima kelompok masing‑masing lima ekor: kelompok kontrol positif (K ) diberi pakan tinggi kolesterol dan air, kelompok

JURIS Senam Qigong Menurunkan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi di Sleman Yogyakarta 2021More at 2021

UNISAYOGYAUNISAYOGYA Metode penelitian Quasi Experiment dengan Pretest-Posttest Control Group. Teknik sampel dalam penelitian menggunakan purposive sampling. Analisis dataMetode penelitian Quasi Experiment dengan Pretest-Posttest Control Group. Teknik sampel dalam penelitian menggunakan purposive sampling. Analisis data

Useful /

JURIS Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini menganalisis penerapan prinsip penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan fokus padaStudi ini menganalisis penerapan prinsip penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan fokus pada

JURIS Generation Z Disinformation and Critical Digital Literacy Strengthening National Identity in the Social Media Era 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Artikel ini menyajikan solusi praktis: menguatkan identitas Indonesia sekaligus memerangi misinformasi melalui integrasi literasi digital kritis, kesadaranArtikel ini menyajikan solusi praktis: menguatkan identitas Indonesia sekaligus memerangi misinformasi melalui integrasi literasi digital kritis, kesadaran

JURIS Desa Dagan Lestari Berbudaya Melalui Pengaplikasian Krenova Alat Pembakaran Sampah Minim Asap 2025More at 2025

UMSRAPPANGUMSRAPPANG Krenova dihadirkan di tengah masyarakat Dagan sebagai solusi alternatif bagi permasalahan tersebut. Krenova merupakan alat pembakar sampah minim asap yangKrenova dihadirkan di tengah masyarakat Dagan sebagai solusi alternatif bagi permasalahan tersebut. Krenova merupakan alat pembakar sampah minim asap yang

JURIS Analisis Penggunaan Undang Undang Perlindungan Anak Pada Kasus Kekerasan Dengan Korban Berusia Di Bawah 18 Tahun Dan Pernah Terikat Perkawinan 2024More at 2024

ATMAJAYAATMAJAYA Dari pembahasan, Peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap anak korbanDari pembahasan, Peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap anak korban

ads-block-test