DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Kekerasan seksual menjadi isu hukum yang krusial untuk ditelaah karena dampaknya terhadap hak asasi manusia para korban, yang menimbulkan gangguan baik secara mental maupun fisik. Indonesia dengan tingkat kasus kekerasan seksual yang dapat dikatakan tinggi terutama melibatkan korban yaitu perempuan maupun anak -anak dibawah umut harus segera untuk diatasi dan diberikan perlindungan kepada mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji UU TPKS dari segi perlindungan dan perspektif aktivis hukum. Metode penelitian dengan menerapkan penelitian normatif, sedangkan hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berusaha memberikan perlindungan dalam berbagai bentuk perlindungan pemerintah banyak memberikan bentuk perlindungan yang diusahakan dalam peraturan perundang undangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan tersebut berupak hak yang diberikan kepada korban seperti hak Penanganan, Hak Perlindungan dan hak pemulihan. Selain perlindungan terdapat pasal 4 ayat 2 yang sering menjadi kritikan dikarenakan kurangnya pemberian definisi mengenai bentuk -bentuk kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memuat peraturan hukum yang menjelaskan secara rinci mengenai kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual, bentuk penanganan kepada korban.UU TPKS menjelaskan bentuk bentuk kejahatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Namun, penerapan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diperhatikan efektivitasnya terutama dalam proses perencanaan harus dipersiapkan secara matang.Selain itu, untuk permasalahan dari pendefinisian dapat dilakukannya pembaharuan UU TPKS dengan menjelaskan secara rinci dan kompherensif mengenai bentuk bentuk kekerasan seksual.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan antara lain: Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi UU TPKS di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa UU TPKS benar-benar memberikan perlindungan yang optimal kepada korban kekerasan seksual. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengkaji dampak psikologis jangka panjang terhadap korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak, serta mengembangkan program intervensi yang efektif untuk membantu mereka pulih dan membangun kembali kehidupan yang sehat. Ketiga, perlu adanya penelitian komparatif antara UU TPKS dengan peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual di negara lain, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipelajari untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para korban.

  1. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana... doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.191Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang Undang Tindak Pidana doi 10 71282 jurmie v2i3 191
  2. Bot Verification. bot verification verifying robot doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019Bot Verification bot verification verifying robot doi 10 31933 unesrev v6i1 1019
  3. PERAN LSM DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL | Mahmudah | Jurnal Kebijakan Publik. peran lsm penanganan... jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8228PERAN LSM DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Mahmudah Jurnal Kebijakan Publik peran lsm penanganan jkp ejournal unri ac index php JKP article view 8228
Read online
File size330.02 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Hak atas privasi yang dijamin oleh DUHAM, ICCPR, UUD 1945, serta diperjelas melalui General Comment No. 16 menempatkan kehidupan domestik sebagai wilayahHak atas privasi yang dijamin oleh DUHAM, ICCPR, UUD 1945, serta diperjelas melalui General Comment No. 16 menempatkan kehidupan domestik sebagai wilayah

JURIS Kritik Asas Non Diskriminatif Terhadap Regulasi dalam Pasal 76c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Korban Bullying Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Namun keefektivitas perlindungan masih bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan implementasi yang adil serta non-diskriminatif. Pada pembahasanNamun keefektivitas perlindungan masih bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan implementasi yang adil serta non-diskriminatif. Pada pembahasan

JURIS Analisis Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ICC Dalam Kasus Rohingya Perspektif Hukum Internasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun prinsip komplementer ICC memungkinkan pengadilan internasional bertindak ketika sistem peradilan nasional tidakPenelitian ini mengungkap bahwa meskipun prinsip komplementer ICC memungkinkan pengadilan internasional bertindak ketika sistem peradilan nasional tidak

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang terlihat pada kesamaan subjek, irisan unsur perbuatan, ruang lingkup regulasi yang1 Tahun 2023 (KUHP) dan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang terlihat pada kesamaan subjek, irisan unsur perbuatan, ruang lingkup regulasi yang

JURIS Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menegaskan bahwa sistem sanksi ganda (double track system) menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih, tetapi efektivitasnyaPenelitian ini menegaskan bahwa sistem sanksi ganda (double track system) menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih, tetapi efektivitasnya

JURIS Synergy Between Civic Education And Pancasila Values In Fostering Human Rights Awareness In The Era Of Globalisation 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA PKN menjadi alat penting untuk membangun kesadaran tentang hak asasi manusia, namun belum efektif karena nilai-nilai Pancasila belum diinternalisasi secaraPKN menjadi alat penting untuk membangun kesadaran tentang hak asasi manusia, namun belum efektif karena nilai-nilai Pancasila belum diinternalisasi secara

JURIS Implementasi Qisas dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Analisis Normatif Terhadap Kompatibilitas Syariat Islam dengan Hukum Positif 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Analisis terhadap Pasal 2, 51-52, dan 96-97 KUHP baru menunjukkan bahwa legislasi nasional telah mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, termasukAnalisis terhadap Pasal 2, 51-52, dan 96-97 KUHP baru menunjukkan bahwa legislasi nasional telah mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk

JURIS Mencegah Kekerasan Seksual Perundungan dan Intoleransi dalam Pendidikan 2025More at 2025

LPPM UNASMANLPPM UNASMAN Kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi anak-anak dari pengaruh buruk serta pemahaman bahwa perilaku perundunganKegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi anak-anak dari pengaruh buruk serta pemahaman bahwa perilaku perundungan

Useful /

JURIS Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan 2026More at 2026

STPI PAJAKSTPI PAJAK Punishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan yang melanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaranPunishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan yang melanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran

JURIS Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA This study aims to analyze the concept of domestic violence, its forms, causal factors, and efforts to address it from the perspective of positive lawThis study aims to analyze the concept of domestic violence, its forms, causal factors, and efforts to address it from the perspective of positive law

JURIS Analisis Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah Ketika Pemegang Hak Meninggal Dunia dan Ahli Waris tidak Diketahui Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 67 Pdt G 2025 PN Bks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,

JURIS Pendampingan UMKM Bolu Pisang Redesain Produk dan Pengembangan Pemasaran Sebagai Oleh Oleh Khas Polewali 2025More at 2025

LPPM UNASMANLPPM UNASMAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bolu Malolo berhasil direbranding dengan kemasan baru yang lebih menarik dan identitas visual yang kuat, didukung promosiHasil penelitian menunjukkan bahwa Bolu Malolo berhasil direbranding dengan kemasan baru yang lebih menarik dan identitas visual yang kuat, didukung promosi

ads-block-test