UMB BUNGOUMB BUNGO
RIO LAW JURNALRIO LAW JURNALPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pendirian PT Perorangan berdasarkan Perppu Cipta Kerja, serta urgensi akta pendirian PT Perorangan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan menggabungkan bahan pustaka dan observasi. Perppu Cipta Kerja memungkinkan pendirian PT Perorangan bagi UMK dengan kriteria tertentu, bahkan tanpa akta notaris. Hal ini menimbulkan risiko terkait keakuratan data dan keabsahan dokumen, sehingga diperlukan peran pihak ketiga yang terpercaya. Penelitian ini menyoroti perubahan signifikan dalam hukum perusahaan Indonesia dan pentingnya penyesuaian untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perppu Cipta Kerja telah mempermudah pendirian PT Perorangan, khususnya bagi UMK, dengan menghilangkan kewajiban akta notaris.Meskipun demikian, keabsahan dokumen dan data perusahaan tetap menjadi perhatian utama.Perlu adanya mekanisme pengawasan dan verifikasi yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah penyalahgunaan.
Berdasarkan temuan penelitian, disarankan untuk dilakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme pengawasan dan verifikasi pendirian PT Perorangan tanpa akta notaris. Penelitian dapat difokuskan pada identifikasi potensi risiko dan pengembangan solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak pendirian PT Perorangan terhadap akses permodalan dan pertumbuhan UMK. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pengembangan sektor UMK di Indonesia. Terakhir, disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai perlunya penyediaan pendampingan hukum dan pelatihan bagi pelaku UMK dalam mengelola PT Perorangan, guna memastikan pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai badan hukum.
| File size | 1.23 MB |
| Pages | 37 |
| DMCA | Report |
Related /
IUSIUS Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang Kedudukan akta risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagiTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang Kedudukan akta risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi
UPIUPI Pluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannyaPluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannya
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Ditegaskan bahwa Prinsip Syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 12 adalah prinsip hukum IslamDitegaskan bahwa Prinsip Syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 12 adalah prinsip hukum Islam
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Hukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pembagianHukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pembagian
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan LembaranUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran
UNISRIUNISRI Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Bahan hukum yang digunakanPenelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Bahan hukum yang digunakan
NEWINERANEWINERA Karena alasan sederhana bahwa hal itu akan mengurangi frekuensi perselisihan, konflik, dan kasus properti yang timbul. Karena hak-hak mereka telah dicatatKarena alasan sederhana bahwa hal itu akan mengurangi frekuensi perselisihan, konflik, dan kasus properti yang timbul. Karena hak-hak mereka telah dicatat
UISUUISU Metode yang digunakan adalah Descriptive Qualitative Approach yang diusulkan oleh Bogdan dan Biklen (1992), yang menekankan pada pengalaman dan persepsiMetode yang digunakan adalah Descriptive Qualitative Approach yang diusulkan oleh Bogdan dan Biklen (1992), yang menekankan pada pengalaman dan persepsi
Useful /
STIMAIMMISTIMAIMMI Penghargaan, kualitas kehidupan kerja, dan kepuasan kerja masing‑masing berpengaruh positif langsung terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB)Penghargaan, kualitas kehidupan kerja, dan kepuasan kerja masing‑masing berpengaruh positif langsung terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB)
UINSAIDUINSAID Peran dakwah yang dilakukan secara daring menjadi langkah untuk tidak melakukan aktivitas berkerumun para masyarakat, sehingga rasa kebersamaan yang dimilikiPeran dakwah yang dilakukan secara daring menjadi langkah untuk tidak melakukan aktivitas berkerumun para masyarakat, sehingga rasa kebersamaan yang dimiliki
UINSAIDUINSAID Industri Haji dan Umrah merupakan salah satu usaha yang sangat berkembang dan populer di tahun-tahun ini. Keputusan menteri agama Republik Indonesia nomorIndustri Haji dan Umrah merupakan salah satu usaha yang sangat berkembang dan populer di tahun-tahun ini. Keputusan menteri agama Republik Indonesia nomor
UINSAIDUINSAID Penggunaan dan perkembangan bahasa gaul atau prokem semakin pesat seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan media informasi. Pemuda sebagai peran utamaPenggunaan dan perkembangan bahasa gaul atau prokem semakin pesat seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan media informasi. Pemuda sebagai peran utama