DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa, mengkaji praktik penggunaan arbitrasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis dalam industri penerbangan. Metode yang digunakan meliputi tinjauan literatur relevan untuk memahami kerangka hukum penyelesaian sengketa bisnis di sektor penerbangan, serta analisis data dari studi literatur, studi kasus, dan tren yang ada. Peran hukum dan arbitrasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di industri penerbangan sangat signifikan. Hukum mengatur aspek operasional serta menangani konflik, sementara arbitrasi menawarkan solusi yang efisien dan transparan. Upaya pencegahan risiko investasi, pembaruan regulasi, dan penerapan metode negosiasi menunjukkan upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Perlindungan konsumen dan penegakan hukum juga diperlukan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, peningkatan peran hukum dan implementasi arbitrasi dapat memberikan manfaat besar dalam industri penerbangan.
Peran hukum dan arbitrasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis di industri penerbangan sangat penting.Hukum mengatur aspek operasional dan menangani konflik, sedangkan arbitrasi memberikan solusi yang efisien dan transparan.Upaya peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa melalui pencegahan risiko investasi, pembaruan regulasi, serta perlindungan konsumen dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan adil.
Penelitian selanjutnya sebaiknya mengeksplorasi bagaimana hukum dapat lebih efektif menangani sengketa kontrak antarpemerintah dalam proyek infrastruktur bandara internasional. Selain itu, penting untuk meneliti bagaimana mekanisme arbitrasi dapat diadaptasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan perusahaan kecil dan menengah di sektor penerbangan yang sering kali tidak memiliki sumber daya hukum yang memadai. Terakhir, penelitian juga perlu mengkaji dampak penggunaan teknologi digital terhadap proses penyelesaian sengketa dan apakah regulasi saat ini sudah cukup untuk mengakomodasi inovasi tersebut dalam bisnis penerbangan.
| File size | 227.05 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Ketidaksesuaian spesifikasi barang dalam proyek pengadaan pemerintah pada prinsipnya merupakan bentuk wanprestasi dalam ranah hukum perdata selama tidakKetidaksesuaian spesifikasi barang dalam proyek pengadaan pemerintah pada prinsipnya merupakan bentuk wanprestasi dalam ranah hukum perdata selama tidak
STEBIS IGMSTEBIS IGM Di Indonesia, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat memilih berbagai penyelesaian sengketa seperti melalui arbitrase atau pengadilan serta dapat memintaDi Indonesia, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat memilih berbagai penyelesaian sengketa seperti melalui arbitrase atau pengadilan serta dapat meminta
STIEPARISTIEPARI Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan fasilitas dalam menentukan kepuasan tamu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya meningkatkanKualitas pelayanan memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan fasilitas dalam menentukan kepuasan tamu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya meningkatkan
UMMUMM Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,
IUSIUS Undang-Undang ini mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana perolehanUndang-Undang ini mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana perolehan
UMMUMM Penelitian ini menemukan perbedaan fatwa terkait tiga kontrak perbankan Islam antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perbedaan tersebut terletak pada jenisPenelitian ini menemukan perbedaan fatwa terkait tiga kontrak perbankan Islam antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perbedaan tersebut terletak pada jenis
UMMUMM Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa teknologi blockchain dan kontrak pintar berpengaruh positif terhadap praktik perbankan Islam. Berdasarkan diskusiSelanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa teknologi blockchain dan kontrak pintar berpengaruh positif terhadap praktik perbankan Islam. Berdasarkan diskusi
ESDMESDM Dominasi lapisan tanah liat dibandingkan dengan lapisan pasir berarti bahwa keberadaan akuifer di lokasi yang diteliti sangat terbatas, dan pasokan airDominasi lapisan tanah liat dibandingkan dengan lapisan pasir berarti bahwa keberadaan akuifer di lokasi yang diteliti sangat terbatas, dan pasokan air
Useful /
UMMUMM Temuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan dan praktik hukum yang mengakomodasi mekanisme ADR berbasis kearifan lokal secara formal guna menjembataniTemuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan dan praktik hukum yang mengakomodasi mekanisme ADR berbasis kearifan lokal secara formal guna menjembatani
UMMUMM Artikel ini menguji dan menganalisis peraturan mengenai penundaan pemilihan umum di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah menunda pemilihanArtikel ini menguji dan menganalisis peraturan mengenai penundaan pemilihan umum di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah menunda pemilihan
UMMUMM Mandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitasMandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitas
UMMUMM Peraturan daerah berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi, mendorong otonomi yang lebih besar dengan memberdayakan daerahPeraturan daerah berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi, mendorong otonomi yang lebih besar dengan memberdayakan daerah