Publisher

UMAUMA

Journal Jurnal Administrasi PublikJurnal Administrasi Publik Abstract

Pemerintah demokratis dikatakan mencerminkan dalam tata kelola demokratis, dengan keuntungan dari demokrasi tercermin dalam standar hidup sehari-hari warga negara. Kurangnya ini adalah konsekuensi dari disequilibrium tata kelola, yang dalam banyak kasus telah memicu gejolak politik dan ketidakpastian sosial-ekonomi di berbagai negara. Makalah ini berargumen bahwa negara Nigeria telah menghadapi krisis tata kelola di bawah rezim militer maupun administrasi demokratis. Pemerintah ini tidak dipahami dengan baik, maupun mereka tidak memahami tantangan besar tata kelola yang dihadapi sebelum asumsi tanggung jawab pemerintahan. Sementara menjabat, mereka masih bergelut dengan keraguan tentang misi mereka dan bagaimana mengatasi situasi tersebut. Di sisi lain, subjek kurang memiliki kapasitas sosial-ekonomi untuk meminta dari pihak yang diberikan tanggung jawab negara apa yang telah mereka kontribusikan untuk meningkatkan tata kelola, terutama dalam bidang emansipasi dan pemberdayaan, pengentasan kemiskinan, peningkatan standar hidup, dan keamanan hidup serta properti. Studi ini menyimpulkan bahwa disequilibrium tata kelola adalah sesuatu yang mendasar dan merupakan masalah waktu, yang dapat diselesaikan ketika pejabat pemerintahan melihat penempatan mereka sebagai kontras dan menggunakan kantor mereka untuk membuat undang-undang tentang isu-isu nasional yang akan membawa perubahan terhadap dekadensi sosial-ekonomi dan politik di seluruh federasi Nigeria.

Conclusion

Makalah ini menunjukkan bahwa terdapat disequilibrium tata kelola dalam politik.Politik tersebut ditandai oleh tantangan umum dan kebuntuan, yang mana pemerintah berturut-turut, termasuk pejabat terpilih dan yang diangkat, gagal untuk menanggapi.Kegagalan ini mencerminkan kurangnya karakter politik dan menyebabkan ketidakpastian serta kecemasan di negara Nigeria dan warganya secara keseluruhan.Untuk mencegah konsekuensi politik yang tidak terduga, pemerintah Nigeria harus berusaha menyusun dan melaksanakan kebijakan yang membuat layanan sosial-ekonomi tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.Kebijakan harus dirancang untuk mengatasi masalah yang menyebabkan disequilibrium dalam tata kelola.Dengan demikian, pemerintah yang demokratis, dan pada gilirannya, tata kelola yang baik, akan mencerminkan harapan dan aspirasi rakyat.

Future Research

Bagaimana pengaruh disequilibrium tata kelola terhadap perkembangan ekonomi regional di Nigeria? Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di semua level pemerintahan di Nigeria. Selanjutnya, penelitian tentang peran partai politik dalam menciptakan stabilitas dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemerintahan perlu diusulkan, dengan mempertimbangkan praktik-praktik di negara-negara lain yang berhasil dalam hal ini.

References

1. Jurnal Administrasi Publik. governance catalyst instability developing countries situation nigeria jurnal... ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/14387Jurnal Administrasi Publik governance catalyst instability developing countries situation nigeria jurnal ojs uma ac index php adminpublik article view 14387

Subjects

1. #partai politik#partai politik
2. #partisipasi publik#partisipasi publik

Metadata

File size	416.18 KB
Pages	17
Short Link	https://juris.id/p-fv
Lookup Links	Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCA	Report