UMAUMA

Jurnal Administrasi PublikJurnal Administrasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas utama menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan pembinaan pengembangan, humas pimpinan, hubungan kelembagaan dan layanan Komunikasi dan Informatika; serta melakukan pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyentuh kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan. Operasional ini akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom, pengatur, dan pendorong kemajuan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara dalam Program Pusat Informasi. Sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 27 orang sebagai implementator dalam implementasi Pusat Informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tabel tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dilihat dari input, proses, output, dan outcomes secara umum telah berjalan dengan baik, namun terdapat perbedaan dalam keberhasilan implementasi bila dilihat dari masing-masing variabel kebijakan. Dari aspek input, sumber daya seperti SDM, teknologi, keuangan, sarana, dan prasarana yang digunakan belum memadai. Dari aspek proses, masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengguna, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pengusaha, dan masyarakat. Dari aspek output, pelayanan informasi yang dihasilkan masih bersifat publish, belum mencapai tingkat interaksi maupun transaksi. Dari aspek outcomes, hasil kebijakan telah memberikan manfaat dengan menfasilitasi dan menyajikan bahan-bahan dari Divisi News Room, Divisi Audio Visual, Divisi Media On-line, dan Divisi Media Cetak kepada masyarakat pengguna. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut meliputi faktor politik, kelembagaan, dan perkembangan teknologi. Kebijakan desentralisasi menyebabkan pergeseran pengelolaan informasi publik dari pusat ke daerah, yang berdampak nyata terhadap kelembagaan. Perkembangan teknologi telah membawa kemajuan utama dalam pengolahan dan transfer data, telekomunikasi, paperless office, automasi proses produksi/kerja, dan media elektronik.

Implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat perbedaan dalam keberhasilan jika dilihat dari masing-masing variabel kebijakan.Dari aspek input, sumber daya seperti SDM, teknologi, keuangan, sarana, dan prasarana masih belum memadai.Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait serta dengan masyarakat menjadi kendala dalam proses, sementara output masih terbatas pada pelayanan informasi bersifat publish tanpa interaksi dan transaksi.Faktor politik, kelembagaan, dan perkembangan teknologi turut memengaruhi implementasi kebijakan tersebut, dengan desentralisasi yang menggeser pengelolaan informasi dari pusat ke daerah serta kemajuan teknologi yang mendukung efisiensi administrasi.

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas distribusi sumber daya dalam implementasi Pusat Informasi Publik di daerah otonom, khususnya terkait alokasi anggaran, kecukupan SDM, dan ketersediaan infrastruktur teknologi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, perlu dikaji bagaimana pola komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendekatan jaringan kerja (network governance) dalam sistem informasi publik. Ketiga, penting untuk mengevaluasi potensi transformasi Pusat Informasi Publik menjadi layanan berbasis interaksi dan transaksi digital dengan memanfaatkan e-government, termasuk pengembangan platform yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik. Ketiga arah penelitian ini dapat saling melengkapi untuk membangun sistem informasi publik yang lebih responsif, terintegrasi, dan partisipatif. Semua penelitian tersebut perlu dilakukan secara kontekstual sesuai kondisi lokal di Sumatera Utara. Dengan demikian, hasilnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pendekatan mixed method dapat digunakan agar temuan lebih komprehensif. Penelitian juga sebaiknya mempertimbangkan aspek budaya organisasi birokrasi daerah. Temuan dari studi-studi lanjutan ini dapat menjadi dasar untuk menyusun roadmap nasional yang adaptif bagi pengembangan Media Center di seluruh Indonesia.

  1. #peran aktif masyarakat#peran aktif masyarakat
  2. #pola komunikasi#pola komunikasi
Read onlineRead online
File size593.67 KB
Pages16
DMCAReportReport

Related /

juris Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia 2025More at 2025

MKRIMKRI Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya melalui penolakan kewarganegaraan, penghapusan identitas, dan tindakan kekerasanMyanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya melalui penolakan kewarganegaraan, penghapusan identitas, dan tindakan kekerasan

juris Peran Kampus Berdampak dalam Pencegahan Filariasis Penguatan Literasi dan Pendampingan Pasien 2025More at 2025

UIGMUIGM Integrasi antara metode ilmiah dan media edukatif ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat serta kesadaran dalam upaya pencegahanIntegrasi antara metode ilmiah dan media edukatif ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat serta kesadaran dalam upaya pencegahan

juris Pemanfaatan Sampah Organik Rumah Tangga Menjadi Cairan Serba Guna dengan Proses Fermentasi di Panti Asuhan Humairoh Palembang 2025More at 2025

UIGMUIGM Kegiatan diikuti ibu ibu pengurus PWA SS dan remaja putri yang ada di Panti Asuhan beserta pengurus. Pada akhir kegiatan, hasil kuesioner menunjukkan adanyaKegiatan diikuti ibu ibu pengurus PWA SS dan remaja putri yang ada di Panti Asuhan beserta pengurus. Pada akhir kegiatan, hasil kuesioner menunjukkan adanya

juris Persepsi dan Implementasi Kebijakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Sarana Pembelajaran dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada SMA Negeri Kota Pematang Siantar 2016More at 2016

UMAUMA Analisis data secara kuantitatif, menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial dengan menggunakan studi korelasional. Hasil penelitian menunjukkanAnalisis data secara kuantitatif, menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial dengan menggunakan studi korelasional. Hasil penelitian menunjukkan

Useful /

juris Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit 2025More at 2025

MKRIMKRI Salah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicialSalah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial

juris E Learning Application Training For Al Safitri Vocational School Teachers In South Buton Regency 2025More at 2025

RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT This system facilitates indirect learning, enabling educators and students to engage anytime and anywhere. Moodle effectively maps interactions betweenThis system facilitates indirect learning, enabling educators and students to engage anytime and anywhere. Moodle effectively maps interactions between

juris Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai BLT Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur 2016More at 2016

UMAUMA Pelaksanaan program BLT di Kabupaten Aceh Timur secara umum berjalan lancar, tertib, dan aman, meskipun terdapat kekurangan dalam sosialisasi, verifikasiPelaksanaan program BLT di Kabupaten Aceh Timur secara umum berjalan lancar, tertib, dan aman, meskipun terdapat kekurangan dalam sosialisasi, verifikasi

juris Studi Implementasi Program Beras Miskin Raskin di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur 2016More at 2016

UMAUMA Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan. KeterbatasanHasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan. Keterbatasan

ads-block-test