DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Pertanggungjawaban koperasi dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap anggotanya menjadi isu penting dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum koperasi. Studi ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2024 yang menegaskan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika terjadi hubungan kerja nyata. PHK sepihak tanpa prosedur sah dan tanpa pemenuhan hak normatif pekerja dinilai melanggar hukum. Analisis dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkan bahwa koperasi wajib memenuhi kewajiban pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak pekerja. Hasil kajian menegaskan bahwa pengurus koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban administratif maupun materiil atas PHK yang melanggar hukum, dan putusan ini menjadi preseden penting bagi perlindungan anggota yang berstatus pekerja.
Berdasarkan hasil analisis terhadap pertanggungjawaban koperasi dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2024, dapat disimpulkan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika hubungan kerja terbentuk secara nyata melalui perjanjian kerja.Status keanggotaan pekerja dalam koperasi tidak menghapus kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang tunduk pada ketentuan ketenagakerjaan, sehingga setiap tindakan pemutusan hubungan kerja wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku.Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan bahwa PHK yang dilakukan tanpa prosedur yang sah serta tanpa pemenuhan hak-hak normatif pekerja merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi koperasi untuk memberikan kompensasi, termasuk pembayaran hak-hak yang melekat pada PKWT.Selain itu, putusan tersebut memperjelas bahwa pengurus sebagai organ koperasi tidak hanya bertanggung jawab secara kelembagaan, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti melakukan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian bagi koperasi maupun pekerja.Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan koperasi tidak hanya mengikat dalam aspek keuangan dan kelembagaan, tetapi juga dalam pelaksanaan hubungan kerja.Secara keseluruhan, putusan ini menjadi preseden penting bagi perlindungan hukum pekerja yang juga menjadi anggota koperasi, sekaligus menguatkan posisi koperasi sebagai badan hukum yang harus tunduk pada prinsip profesionalitas dalam menjalankan fungsi ketenagakerjaan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada aspek-aspek berikut: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas penggunaan dwangsom (uang paksa) dalam perkara hubungan industrial, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan koperasi. Kedua, penelitian dapat mengkaji lebih lanjut peran pengurus dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, termasuk dalam konteks pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota koperasi. Ketiga, penelitian juga dapat membandingkan putusan-putusan serupa di Pengadilan Hubungan Industrial untuk memahami bagaimana penerapan hukum ketenagakerjaan dalam kasus-kasus yang melibatkan koperasi.
| File size | 385.67 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Selain itu, pengadilan juga tidak berwenang memeriksa perkara jika terkait dengan proses pidana yang masih berjalan. Dengan demikian, Pengadilan HubunganSelain itu, pengadilan juga tidak berwenang memeriksa perkara jika terkait dengan proses pidana yang masih berjalan. Dengan demikian, Pengadilan Hubungan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penelitian ini akan mengkaji penerapan asas itikad baik pada pengalihan hak atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap harta debitor yang pailit. MelaluiPenelitian ini akan mengkaji penerapan asas itikad baik pada pengalihan hak atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap harta debitor yang pailit. Melalui
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif Justice berasal dari faktor masyarakat dan budaya. PenelitianHambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif Justice berasal dari faktor masyarakat dan budaya. Penelitian
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Kejahatan semakin bervariasi, banyak kejahatan yang berkembang dalam layanan pinjaman online. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam industri iniKejahatan semakin bervariasi, banyak kejahatan yang berkembang dalam layanan pinjaman online. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam industri ini
DINASTIREVDINASTIREV Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yangSituasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yang
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Namun dalam menjalankan sebuah konsep tersebut diperlukan adanya harmonisasi antara komponen dari struktur hukumnya yaitu para aparat penegak hukum. MetodeNamun dalam menjalankan sebuah konsep tersebut diperlukan adanya harmonisasi antara komponen dari struktur hukumnya yaitu para aparat penegak hukum. Metode
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Program pengabdian ini dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2022 di Madrasah Al-Khoeriyyah Kampung Pamipiran, Desa pagersari, Kabupaten Tasikmalaya yang diikutiProgram pengabdian ini dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2022 di Madrasah Al-Khoeriyyah Kampung Pamipiran, Desa pagersari, Kabupaten Tasikmalaya yang diikuti
ALJAMIAHALJAMIAH Penelitian ini membahas (1) hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam pola integrasi sistem pangngaderreng dengan sistem syariat Islam, kemudian integrasiPenelitian ini membahas (1) hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam pola integrasi sistem pangngaderreng dengan sistem syariat Islam, kemudian integrasi
Useful /
UKRIDAUKRIDA Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan NPC yang dihasilkan oleh mini break pada pekerja yang menggunakan VDT standar dan wide screen. IntervensiTujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan NPC yang dihasilkan oleh mini break pada pekerja yang menggunakan VDT standar dan wide screen. Intervensi
UKRIDAUKRIDA Blount disease dibedakan menjadi infantile dan adolesence, dimana pada infantile terjadi bilateral, sedangkan yang adolesence unilateral. Penegakan diagnosisBlount disease dibedakan menjadi infantile dan adolesence, dimana pada infantile terjadi bilateral, sedangkan yang adolesence unilateral. Penegakan diagnosis
STIKMKSSTIKMKS Data dikumpulkan dengan membagikan kuesioner kepada responden untuk melihat distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuanData dikumpulkan dengan membagikan kuesioner kepada responden untuk melihat distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan
UMSBUMSB Data dikumpulkan dari 6 database (EMBASE, EBSCOHost, Sage Journals, ScienceDirect, Scopus, dan PubMed), dengan menggunakan kata kunci empowerment, empowermentData dikumpulkan dari 6 database (EMBASE, EBSCOHost, Sage Journals, ScienceDirect, Scopus, dan PubMed), dengan menggunakan kata kunci empowerment, empowerment