DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Pertanggungjawaban koperasi dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap anggotanya menjadi isu penting dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum koperasi. Studi ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2024 yang menegaskan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika terjadi hubungan kerja nyata. PHK sepihak tanpa prosedur sah dan tanpa pemenuhan hak normatif pekerja dinilai melanggar hukum. Analisis dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkan bahwa koperasi wajib memenuhi kewajiban pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak pekerja. Hasil kajian menegaskan bahwa pengurus koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban administratif maupun materiil atas PHK yang melanggar hukum, dan putusan ini menjadi preseden penting bagi perlindungan anggota yang berstatus pekerja.
Berdasarkan hasil analisis terhadap pertanggungjawaban koperasi dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2024, dapat disimpulkan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika hubungan kerja terbentuk secara nyata melalui perjanjian kerja.Status keanggotaan pekerja dalam koperasi tidak menghapus kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang tunduk pada ketentuan ketenagakerjaan, sehingga setiap tindakan pemutusan hubungan kerja wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku.Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan bahwa PHK yang dilakukan tanpa prosedur yang sah serta tanpa pemenuhan hak-hak normatif pekerja merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi koperasi untuk memberikan kompensasi, termasuk pembayaran hak-hak yang melekat pada PKWT.Selain itu, putusan tersebut memperjelas bahwa pengurus sebagai organ koperasi tidak hanya bertanggung jawab secara kelembagaan, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti melakukan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian bagi koperasi maupun pekerja.Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan koperasi tidak hanya mengikat dalam aspek keuangan dan kelembagaan, tetapi juga dalam pelaksanaan hubungan kerja.Secara keseluruhan, putusan ini menjadi preseden penting bagi perlindungan hukum pekerja yang juga menjadi anggota koperasi, sekaligus menguatkan posisi koperasi sebagai badan hukum yang harus tunduk pada prinsip profesionalitas dalam menjalankan fungsi ketenagakerjaan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada aspek-aspek berikut: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas penggunaan dwangsom (uang paksa) dalam perkara hubungan industrial, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan koperasi. Kedua, penelitian dapat mengkaji lebih lanjut peran pengurus dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, termasuk dalam konteks pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota koperasi. Ketiga, penelitian juga dapat membandingkan putusan-putusan serupa di Pengadilan Hubungan Industrial untuk memahami bagaimana penerapan hukum ketenagakerjaan dalam kasus-kasus yang melibatkan koperasi.
| File size | 385.67 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Selain itu, peningkatan kompetensi hakim dalam memahami prinsip arbitrase serta edukasi yang lebih luas kepada pelaku usaha dan adopsi praktik terbaikSelain itu, peningkatan kompetensi hakim dalam memahami prinsip arbitrase serta edukasi yang lebih luas kepada pelaku usaha dan adopsi praktik terbaik
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Petugas penyuluhan berperan penting dalam mendorong petani mengadopsi teknologi baru dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan, status sosial,Petugas penyuluhan berperan penting dalam mendorong petani mengadopsi teknologi baru dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan, status sosial,
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteksPenelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteks
UADUAD Alasan ini sangat mirip dengan konsep keruntuhan yang tidak dapat diperbaiki, yang diakui dalam beberapa sistem hukum Barat sebagai bagian dari konsepAlasan ini sangat mirip dengan konsep keruntuhan yang tidak dapat diperbaiki, yang diakui dalam beberapa sistem hukum Barat sebagai bagian dari konsep
UMMUMM 1/2023, Pasal 2 (“hukum yang hidup) untuk menambahkan (i) klausul komplementaritas/kecukupan yang mengakui penyelesaian adat yang memenuhi standar minimal1/2023, Pasal 2 (“hukum yang hidup) untuk menambahkan (i) klausul komplementaritas/kecukupan yang mengakui penyelesaian adat yang memenuhi standar minimal
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Selanjutnya, kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai pemegang mandat pengelolaan keuangan publik,Selanjutnya, kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai pemegang mandat pengelolaan keuangan publik,
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam membangun budaya hukum masyarakat, termasuk peningkatan edukasi hukum, perluasan aksesDiperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam membangun budaya hukum masyarakat, termasuk peningkatan edukasi hukum, perluasan akses
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Ketika sistem ini mengalami kerusakan, indicator alarm pada tampilan pada layer HMI akan menyala merah berkedip serta terdapat bunyi alarm peringatan untukKetika sistem ini mengalami kerusakan, indicator alarm pada tampilan pada layer HMI akan menyala merah berkedip serta terdapat bunyi alarm peringatan untuk
Useful /
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan disiplin kerja berpengaruhHasil analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan disiplin kerja berpengaruh
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta menggunakan teori penegakan hukum dan teori tindakMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta menggunakan teori penegakan hukum dan teori tindak
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output barang dan jasa secara berkelanjutan. PenelitianPertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output barang dan jasa secara berkelanjutan. Penelitian
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Meskipun Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang cukup baik dalam mengatur pengelolaan PCB, implementasi di lapangan masih menghadapi tantanganMeskipun Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang cukup baik dalam mengatur pengelolaan PCB, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan