DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Pertanggungjawaban koperasi dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap anggotanya menjadi isu penting dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum koperasi. Studi ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2024 yang menegaskan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika terjadi hubungan kerja nyata. PHK sepihak tanpa prosedur sah dan tanpa pemenuhan hak normatif pekerja dinilai melanggar hukum. Analisis dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkan bahwa koperasi wajib memenuhi kewajiban pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak pekerja. Hasil kajian menegaskan bahwa pengurus koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban administratif maupun materiil atas PHK yang melanggar hukum, dan putusan ini menjadi preseden penting bagi perlindungan anggota yang berstatus pekerja.
Berdasarkan hasil analisis terhadap pertanggungjawaban koperasi dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2024, dapat disimpulkan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika hubungan kerja terbentuk secara nyata melalui perjanjian kerja.Status keanggotaan pekerja dalam koperasi tidak menghapus kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang tunduk pada ketentuan ketenagakerjaan, sehingga setiap tindakan pemutusan hubungan kerja wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku.Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan bahwa PHK yang dilakukan tanpa prosedur yang sah serta tanpa pemenuhan hak-hak normatif pekerja merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi koperasi untuk memberikan kompensasi, termasuk pembayaran hak-hak yang melekat pada PKWT.Selain itu, putusan tersebut memperjelas bahwa pengurus sebagai organ koperasi tidak hanya bertanggung jawab secara kelembagaan, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti melakukan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian bagi koperasi maupun pekerja.Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan koperasi tidak hanya mengikat dalam aspek keuangan dan kelembagaan, tetapi juga dalam pelaksanaan hubungan kerja.Secara keseluruhan, putusan ini menjadi preseden penting bagi perlindungan hukum pekerja yang juga menjadi anggota koperasi, sekaligus menguatkan posisi koperasi sebagai badan hukum yang harus tunduk pada prinsip profesionalitas dalam menjalankan fungsi ketenagakerjaan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada aspek-aspek berikut: Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas penggunaan dwangsom (uang paksa) dalam perkara hubungan industrial, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan koperasi. Kedua, penelitian dapat mengkaji lebih lanjut peran pengurus dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, termasuk dalam konteks pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota koperasi. Ketiga, penelitian juga dapat membandingkan putusan-putusan serupa di Pengadilan Hubungan Industrial untuk memahami bagaimana penerapan hukum ketenagakerjaan dalam kasus-kasus yang melibatkan koperasi.
| File size | 385.67 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkanDengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkan
DINASTIREVDINASTIREV Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yangSituasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yang
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konkret norma hukum terkait kewajiban pengusaha dalam membayar pesangon, serta menilai konsekuensiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konkret norma hukum terkait kewajiban pengusaha dalam membayar pesangon, serta menilai konsekuensi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Artikel ini membahas hak-hak pekerja kontrak berdasarkan peraturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pekerja kontrak yang dipekerjakan dengan perjanjianArtikel ini membahas hak-hak pekerja kontrak berdasarkan peraturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pekerja kontrak yang dipekerjakan dengan perjanjian
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur atau merubah beberapaBerdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur atau merubah beberapa
KEMNAKERKEMNAKER Misalnya, kaum buruh/pekerja keberatan apabila dikatakan pesangon mudah diterima. Menurut mereka ini sering kali menjadi sengketa di Pengadilan HubunganMisalnya, kaum buruh/pekerja keberatan apabila dikatakan pesangon mudah diterima. Menurut mereka ini sering kali menjadi sengketa di Pengadilan Hubungan
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Salah satu tanaman yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah pegagan yang banyak tumbuh di Desa Pagersari. Pegagan ini dapat dijadikan masker yangSalah satu tanaman yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah pegagan yang banyak tumbuh di Desa Pagersari. Pegagan ini dapat dijadikan masker yang
STAINSTAIN Perubahan perkembangan hukum terjadi karena hukum dan masyarakat itu dinamis. Perubahan dalam Hukum Privat berimplikasi terhadap penguatan fungsi kontrolPerubahan perkembangan hukum terjadi karena hukum dan masyarakat itu dinamis. Perubahan dalam Hukum Privat berimplikasi terhadap penguatan fungsi kontrol
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi mewajibkan bank untuk menerapkan sistem keamanan berbasis teknologi, melaksanakan literasi keuangan,11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi mewajibkan bank untuk menerapkan sistem keamanan berbasis teknologi, melaksanakan literasi keuangan,
APTISIAPTISI Setiap pendekatan menggunakan teknik yang berbeda, seperti pengolahan citra, deteksi objek, dan deteksi teks. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sistemSetiap pendekatan menggunakan teknik yang berbeda, seperti pengolahan citra, deteksi objek, dan deteksi teks. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sistem
STAINSTAIN Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk memberitahukan fungsi maupun peranan dari KPPU sendiri untuk memberantas berbagai macam praktek monopoli danMaka dari itu penelitian ini dilakukan untuk memberitahukan fungsi maupun peranan dari KPPU sendiri untuk memberantas berbagai macam praktek monopoli dan
STAINSTAIN Meninggalnya pewaris merupakan syarat mutlak berpindahnya harta warisan seseorang kepada ahli warisnya. Pembagian harta warisan dapat dilaksanakan sebelumMeninggalnya pewaris merupakan syarat mutlak berpindahnya harta warisan seseorang kepada ahli warisnya. Pembagian harta warisan dapat dilaksanakan sebelum